Apa Kabar Transformasi Digital Indonesia?
Oleh: Tresna Mustikasari, S.Si (Muslimah Penggiat Literasi)
Indonesia, seperti banyak negara di seluruh dunia, telah berada dalam arus transformasi digital yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Proses ini bukan hanya mencakup pemerintah, tetapi juga sektor swasta, masyarakat, dan seluruh ekosistem bisnis. Namun di tengah kemajuan itu, terdapat beberapa isu yang harus diperhatikan, seperti pembatalan proyek satelit Hot Backup Satellite (HBS) yang sudah berjalan 80% dan ancaman dari proyek jaringan asing Starlink milik Elon Musk yang dapat mempengaruhi provider lokal.
Pembatalan proyek HBS yang sudah hampir rampung ini adalah suatu tindakan yang sangat mengherankan, terutama ketika alasan yang diberikan adalah aspek komersial. Seharusnya jauh sebelum proyek HBS dimulai, pemerintah melakukan pengkajian yang lebih mendalam baik mencakup aspek teknis, keuangan, dan berbagai pertimbangan strategis lainnya. Jadi, pembatalan proyek seperti ini tidak mungkin terjadi. Apalagi dana yang sudah diinvestasikan bukan angka yang sedikit, yakni senilai Rp5,2 triliun.
Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh pembatalan proyek tersebut semakin memunculkan tanda tanya ketika muncul kabar tentang kedatangan Starlink dengan kekuatan yang lebih besar. Saat ini ada lebih dari 3.000 satelit yang berputar-putar di atas Bumi kita dan Elon Musk berencana menempatkan 40 ribu satelit Starlink ke luar angkasa. Kehadiran Starlink yang menawarkan layanan internet cepat dengan harga yang kompetitif dapat mengancam provider lokal di Indonesia. Ini bahkan akan berdampak negatif terhadap bisnis lokal dan infrastruktur digital yang telah ada.
Islam mengajarkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, termasuk ketersediaan jaringan internet. Internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, baik dalam aspek komunikasi, pendidikan, maupun bisnis. Negara harus memastikan bahwa akses internet mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Oleh karenanya setiap proyek yang dibuat harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat, bukan hanya sektor bisnis tertentu.
Selain memenuhi kebutuhan rakyat, negara dalam Islam juga memiliki kewajiban untuk melindungi keamanan negara dan usaha rakyatnya. Dalam era transformasi digital, ancaman keamanan siber semakin nyata. Negara harus memastikan bahwa infrastruktur digitalnya aman dan tidak rentan terhadap serangan dari luar. Oleh karena itu perlu ada regulasi yang tepat untuk menjaga kepentingan negara, memastikan keamanan data, dan mengatur persaingan di sektor telekomunikasi.
Regulasi tersebut tidak mungkin terwujud dalam sistem Kapitalisme yang mengutamakan manfaat individu dan kelompok semata dibandingkan kepentingan rakyat. Hal ini disebabkan karena penguasa dan pengusaha adalah hal yang tidak bisa dipisahkan di dalam sistem ini.
Berbeda dengan Islam, penguasa menjadikan pengurusan rakyat sebagai perkara pokok yang perlu dipastikan. Bukan hanya demi kebaikan kehidupan di dunia, tapi kewajiban ini menjadi pertanggungjawaban yang sangat berat di sisi Allah di akhirat kelak. Walhasil penguasa yang amanah dan mengutamakan kebutuhan dan kepentingan rakyat hanya mampu diwujudkan dalam sistem yang Islami pula. Wallohu’alam bishowab.
.png)
