IPM Kota Bandung Tertinggi di Jawa Barat: Hanya Sekedar Angka Bukan Realita, Perempuan dan Generasi Tetap Menderita
Oleh: Tresna Mustikasari, Muslimah Penggiat Literasi
Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan di tahun 2022 ada kenaikan nilai IPM Kota Bandung sebesar 0,45. Awalnya IPM Kota Bandung pada Tahun 2020 sebesar 81,51 kemudian di Tahun 2022 meningkat menjadi 81,96. Dengan demikian Bandung menjadi kota yang paling tinggi nilai IPMnya di seluruh provinsi Jawa Barat. Kenaikan ini berlangsung secara konsisten sejak tahun 2017. (Bandung.go.id, 30/08/2022).
IPM atau Indeks Pembangunan Manusia berguna untuk mengukur capaian pembangunan manusia yang berbasis pada sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Komponen dasar tersebut yaitu mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, serta kehidupan yang layak. Angka harapan hidup waktu lahir digunakan untuk mengukur dimensi kesehatan.
Selanjutnya dalam mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka rata-rata lama sekolah dan melek huruf. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok. Hal ini dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. (Bandungkota.bps.go.id).
Melihat indikator-indikator di atas, seharusnya dengan kenaikan IPM maka naik pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun agaknya kenaikan itu hanya sekedar angka belaka, sangat berbeda dengan realita. Dikutip dari IDN Times Jabar, berdasarkan sumber yang sama yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), justru di Kota Bandung telah terjadi kenaikan angka kemiskinan berturut-turut sejak tahun 2019 hingga 2021. Pada 2019, jumlah warga miksin di Kota Badung ada 84.6700. Angka kemudian bertambah pada 2020 menjadi 100.020 orang. Barulah pada Desember 2021 jumlahnya menyentuh angka 112.500. (Jabar.idntimes.com, 15/12/2021).
Disisi lain, meski mungkin secara presentasi dari tahun ke tahun mengalami penurunan, namun jika kita rinci dalam angka yang sebenarnya tingkat putus sekolah di Kota Bandung cukup menghkawatirkan. Melihat data BPS Kota Bandung tahun 2021, ada 18.581 warga Kota Bandung yang tergolong tidak atau belum tamat SD, kemudian ada 28.379 warga yang tamat SMP, warga yang sampai SMA sebanyak 41.386 orang, dan universitas 21.538 orang. (Bandungbergerak.id).
Sungguh ironi, Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia ternyata masih menyimpan banyak pekerjaan. Kota yang dijuluki Paris van Java ini agaknya masih memfokuskan diri pada pengembangan sektor fashion dan wisata semata, dan belum cukup serius dalam problem masyarakat lainnya. Padahal potensi Kota Bandung sangat besar, mulai dari SDM-nya sampai dengan SDA-nya.
Hal ini memang tidak luput dari kebijakan pusat. Meski daerah memiliki otonomi sendiri, tetapi secara umum tetap terikat dengan sistem yang dianut negara ini, yaitu kapitalisme. Kembali pada pembahasan indikator IPK, di dalam negara kapitalis menjadi sangat wajar itu hanya sebatas angka-angka semata dan jauh dari realita. Pasalnya perhitungan apapun dalam sistem ini hanya sebatas perhitungan sample pada populasi-populasi tertentu dan hitung per kapita semata, sehingga data yang didapatkan bisa jadi sangat jauh dari realitas yang ada.
Berbeda dengan sistem Islam, Islam selalu memastikan kebutuhan masyarakat secara rinci orang-per orang. Ditambah lagi landasan dan definisi terkait apa itu kebutuhan pokok dasar manusia, kebutuhan dasar masyarakat, kemiskinan, kesejahteraan, keadilan dan lain-lain memiliki definisi yang jauh berbeda dengan sistem kapitalisme.
Islam memandang bahwa kebutuhan dasar manusia adalah terkait kebutuhan sandang, pangan dan papan. Warga negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya secara layak maka terkategori rakyat miskin. Negara wajib mengentaskan kemiskinan baik secara perpentif, yaitu pelatihan-pelatihan pengembangan skil, penyediaan dan pemerataan lahan pekerjaan terutama bagi laki-laki sebagai pencari nafkah, maupun kuratif, yaitu bantuan langsung berupa penyediaan rumah layak huni, penyaluran kebutuhan pokok dan pakaian syar’i.
Semuanya itu dilakukan secara adil, yaitu sesuai dengan kadar kebutuhan masing-masing, tidak di sama ratakan. Oleh karenanya perincian data orang-per orang menjadi suatu keharusan.
Adapun kebutuhan dasar masyarakat yaitu berupa pendidikan, kesehatan dan keamanan, semuanya wajib dijamin oleh negara. Setiap warga negara diberikan kemudahan dalam mengaksesnya, bahkan bisa jadi di gratiskan.
Hal ini memungkinkan karena sistem perekonomian Islam yang mandiri dan tidak melibatkan asing maupun aseng dalam kepemilikan kekayaan negara. Negara tanpa pamrih mengurus setiap warganya, tanpa memikirkan untung dan rugi sebagaimana halnya kapitalisme. Walhasil kepala keluarga bisa fokus bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, tanpa terbebani mahalnya biaya pendidikan, kesehatan dan keamanan. Terlebih, konsep pajak dalam negara Islam jauh berbeda dengan sistem kapitalisme.
Pajak dalam Islam adalah cara paling terakhir yang akan digunakan negara jika kondisi keuangan memburuk, itupun diberlakukan bagi warga muslim yang kaya saja, tidak berlaku pada setiap warganya. Sedangkan dalam sistem kapitalisme pajak menjadi sumber pendapatan negara yang utama, sehingga setiap warga merasakan beban yang berat akibat kebijakan pajak yang banyak.
Dilihat dari sudut pandang wanita, maka sudah sewajarnya jika mereka merasakan kesengsaraan dan penderitaan ketika mereka hidup dalam naungan sistem kapitalisme.
Beratnya beban hidup menjadikan suami sebagai tulang punggung keluarga mencurahkan hampir seluruh waktunya untuk bekerja. Walhasil suami kadangkala abai dengan perannya sebagai sahabat terbaik istri dan ayah dari anak-anaknya. Tidak jarang pula wanita harus ikut andil dalam mencari nafkah.
Nasib generasi pun kian terombang ambing karena kekosongan peran orang tuanya, sehingga mudah bagi mereka terjerumus pada berbagai problem remaja, pergaulan bebas, narkoba, geng motor dan lain sebagainya. Hanya Islam lah satu-satunya solusi dari segala permasalahan perempuan dan generasi. Maka dari itu sudah saatnya kita bersegera mengkaji, menyebarkan dan menerapkannya agar kesejahteraan dan kebahagiaan hakiki terwujud, serta perempuan dan generasi di berbagai belahan bumi ini terselamatkan dari bahaya cengkraman kapitalisme. Wallohu’alam bi showab.
.png)
