7.8 C
London
Sabtu, Februari 4, 2023

Pengesahan RKUHP, benarkah menjadi Surga bagi para Koruptor?

Pengesahan RKUHP, benarkah menjadi Surga bagi para Koruptor?

Oleh Nida Fitri Azizah (Aktivis Mahasiswa)

Nida Fitri Azizah (Aktivis Mahasiswa)

Kisah usang tikus-tikus kantor

Yang suka berenang di sungai yang kotor

Kisah usang tikus-tikus berdasi

Yang suka ingkar janji lalu sembunyi.

Lirik lagu milik Iwan Fals tersebut nampaknya cocok diputar pada peringatan Hari Anti korupsi sedunia pada kamis 9 Desember 2022 lalu . Lantas apakah Indonesia memang sudah benar benar steril dari praktik korupsi? Peringatan Hakordia,nyatanya masih menyisakan rapor merah terlihat dari tingginya kasus korupsi oleh para politisi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun ini layak disikapi dengan rasa berkabung atas runtuhnya komitmen negara dan robohnya harapan masyarakat.

ICW kemudian menyoroti sejumlah aspek yang dinilai turut berkontribusi dalam meruntuhkan komitmen negara terkait pemberantasan korupsi. Salah satu aspek yang turut disorot ICW adalah tingginya angka korupsi di kalangan politisi. “Berdasarkan data penindakan KPK, sepertiga pelaku korupsi yang diungkap selama 18 tahun terakhir berasal dari lingkup politik, baik legislatif (DPRD maupun DPR RI) dan kepala daerah dengan jumlah 496 orang,” ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dikutip dari keterangan tertulisnya di laman resmi ICW (Minggu, 11 Desember 2022)

Rancangan Undang Undang kitab Undang undang Hukum pidana (RKUHP) telah disahkan menjadi undang undang. Rakyat Kembali dibuat gempar dengan pengesahan RKUHP yang banyak menuai kontroversi selain mengebiri aspirasi rakyat.Ketua umum YLBHI M.Isnur memberikan pandangan bahwa pasal pasal bermasalah RKUHP seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah,ia melihat koalisi masyarakat sipil juga tidak diakomodir oleh DPR sebagai contoh pasal ancaman pidana bagi masyarakat yang berdemo tanpa pemeberitahuan.

Hal lain yang disoroti terutama Pasal 603 yang mengatur tindak pidana korupsi. Pada pasal tersebut dijelaskan minimal hukuman penjara bagi koruptor itu dua tahun dan paling lama 20 tahun. “Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.”

Ternyata hukuman bagi para tikus berdasi itu dinilai lebih ringan daripada hukuman sebelumnya tentu kita menolak lupa Undang-undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana penjara bagi koruptor itu paling rendah empat tahun dan paling tinggi 20 tahun. Untuk siapa sebenarnya RKUHP disahkan? Akankah RKUHP menjadi surga bagi para koruptor?

RKUHP disahkan,Aspirasi rakyat diabaikan

Saat gelombang penolakan datang dari berbagai lini,justru pemerintah tetap mensahkannya menjadi undang undang Bersama DPR pada rapat paripurna yang digelar di kompleks parlemen (selasa 16,Desember 2022).jelas bahwa lahirnya RKUHP tersebut cacat secara prosedur,sebab tak mengindahkan aspirasi rakyat dan beberapa penolakan lainnya.Sistem Demokrasi yang berpijak diatas asas liberalisme memberikan wewenang penuh kepada manusia untuk membuat hukum termasuk Undang undang maka wajar saja KUHP yang disahkan adalah produk akal manusia yang dilegislasi negara.Lemahnya akal manusia memang akan selalu menjadi perdebatan sebab sampaikapanpun kelemahan tersebut tidak akan bisa mengakomodir seluruh pendapat manusia.

RKUHP dan revisi undang undang lainnya membuktikan hukum yang dibuat manusia sangat mudah diutak atik sesuai dengan kepentingan yang ingin diraih.Disinilah potensi penyalahgunaan kekuasaan itu bisa terjadi sekalipun ada lembaga yang mengawasi hal itu tak menjamin UU tersebut bebas dari kepentingan kekuasaan,termasuk pasal pasal yang meringankan hukuman bagi koruptor.

Sebuah hal yang ditakutkan bahwa koruptor tidak akan merasa jera dengan perbuatannya karna melihat,ringannya hukuman yang diberikan,membuat mereka semakin berambisi guna memperkaya diri sendri dan keluarganya,toh kalau masuk penjara bisa mengajukan remisi kan? Benar benar kacau,sampai disini kita melihat tidak adanya keseriusan dalam memberantas korupsi,sebab Korupsi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan serius, apalagi kepercayaan publik makin lemah terhadap KPK yang merupakan lembaga khusus untuk memberantas korupsi dengan meningkatnya kasus tersebut.

Sistem Islam sempurna dan paripurna

Tidak ada jalan lain selain mengubah secara total sistem politik,yang mengatur segala aspek kehidupan dinegri ini,satu satunya sistem politik yang harus dituju Umat adalah sistem politik Islam Khilafah Islamiyyah.Dalam Khilafah aturan yang diterapkan adalah syariah islam,legalitas UU yang dihasilkan bersumber dari Al Qur’an dan As Sunnah,sebab hak membuat hukum hanyalah milik Allah Swt manusia tidak berhak membuat dan Menyusun aturannya sendiri,sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Yusuf ayat 40

Apa yang kamu sembah selain Dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal (nama-nama) itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui

Manusia hanyalah sebagai pelaksana hukum Allah,dimana wewenang tersebut diberikan kepada khalifah selaku pemimpin negara.Dalam kitab Al amwal fi Daulah Khilafah menyebutkan untuk mengetahui apakah pejabat dalam suatu instansi pemerintahan itu melakukan kecurangan atauakh tidak maka ada pengawasan yang ketat dari Badan pemeriksa keuangan,hal ini pernah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khatab yang pernah mengangkat seorang pengawas Bernama Muhammad bin Maslamah,beliau bertugas mengawasi kekayaan para pejabat.

Khalifah Umar bin Khatab memerintahkan kekayaan pejabat dihitung,sebelum dan sesudah menjabat,jika bertambah sangat banyak dan tidak sesuai gaji selama masa menjabatnya maka akan disita dan dimasukkan kedalam pos kepemilikan negara yakni Baitul Mal.Khilafah juga akan memberikan gajih yang cukup kepada para pejabat untuk emmenuhi kebutuhannya,seperti sandang pangan dan papan.Sedangkan kebutuhan dasar public seperti Pendidikan,Kesehatan menjadi tanggung jawab khilafah secara mutlak.

Khilafah juga menetapkan syarat ketakwaan dan profesionalitas bagi para setiap pejabat yang diangkatnya,sehingga ketakwaan tersebut menjadikan ketakutannya kepada Allah swt sama dengan besarnya kebenciannya terhadap praktik korupsi,hal ini tentu akan mendorong tumbuhnya sifat Amanah dalam setiap Amanah yang diberikan.Sehingga masalah korupsi bisa diatasi dicegah bahkan dihilangkan Wallahu ‘alam Bishawab

Latest news
Related news

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini