7.8 C
London
Sabtu, Februari 4, 2023

Investasi Asing, Menjerat Kedaulatan Negeri

Ari Nurainun, SE
Ari Nurainun, SE

Investasi Asing, Menjerat Kedaulatan Negeri
Oleh : Ari Nurainun, SE
(Pemerhati Kebijakan Politik dan ekonomi)

Proyek pembangunan IKN Nusantara atau Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur terus dikebut. Setelah UU IKN disahkan, pemerintah membuka pintu lebar-lebar bagi para investor untuk menginvestasikan dananya dalam mega proyek tersebut.

Keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) RI yang yang sedang dalam tahap pembangunan dan persiapan tersebut seolah menjadi magnet bagi negara tetangga. Diantaranya Sabah-China Chamber of Commerce (SCCC) alias kamar dagang Sabah-China.

Presiden SCCC Datuk Frankie CT Liew, Deputy President Brett Chua didampingi ketua Kadin Samarinda Ridwan, melakukan kunjungan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan membuka jalur kerjasama dengan pemkot samarinda sebagai wilayah penyokong IKN. Perwakilan tersebut diterima Plh Sekda kota Samarinda Marnabas Patiroy, Staf Ahli Wali Kota Dadang Airlangga, Kabag Kerjasama Idfi Septiani, Kabag Ekonomi Yuyum Puspitaningrum, dan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Samarinda Nofiansyah Hendra Hakim di ruang Balaikota Samarinda pada hari Senin, 12 Desember lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Marnabas menyampaikan Samarinda sebagai Ibukota provinsi Kaltim memerlukan kerjasama dari daerah-daerah lain. Apalagi Samarinda menjadi salah satu penopang utama IKN Nusantara. Masih menurut Marnabas, penduduk samarinda jangan hanya menjadi penonton. Sehingga selain mempersiapkan SDM, potensi-potensi lainnya juga perlu ditingkatkan. Seperti mempercantik tepian sungai Mahakam dan Sungai Karang Mumus serta memperpanjang lintasan bandara APT Pranoto agar bisa didarati pesawat jenis Boeing.

Investasi Asing, mengancam kedaulatan Negeri

Sebagai daerah penyangga IKN, samarinda memiliki nilai strategis. Berdalih agar tidak tertinggal dengan pembangunan IKN dan tidak senasib seperti daerah penyangga Ibukota sebelumnya, Pemerintah Kota Samarinda membuka kran investasi seluas-luasnya. Dalam artian IKN dan daerah sekitarnya akan menjadi ladang basah para oligarki.

Hal ini sudah terlihat sejak pertama kali wacana IKN mencuat, pemerintah mengatakan tidak akan menambah utang untuk membiayai proyek pemindahan IKN. Skema pembiayaannya berasal dari APBN Rp89,4 triliun (19,2%), kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sebesar Rp253,4 triliun (54,4%) dan swasta Rp 123,2 triliun (26,4%).

Dari skema pembiayaan ini terlihat sejak awal pemerintah berniat melibatkan swasta dalam membiayai pembangunan IKN. Hal ini mengandung risiko besar. Diantaranya beberapa waktu ke depan akan ada kemudahan perpindahan aset-aset strategis dari pemerintah ke tangan swasta.

Selain keterlibatan swasta, pemerintah juga menggunakan skema KPBU dalam arisan pembangunan IKN. Skema ini dikenal dengan public private partnership (PPP) . Penggunaan skema ini seolah menjadi solusi pembangunan infrastruktur ketika negara giat membangun infrastruktur namun minim fulus untuk mendanai proyek.

Dari mekanisme kerja sama yang digadang-gadang oleh pemerintah sudah terlihat bahwa sejak awal proyek pembangunan IKN ini minim pertimbangan dana. Wajar jika banyak pihak yang mensinyalir bahwa proyek IKN adalah proyek oligarki. Ketergantungan pemerintah kepada investor dalam pembiayaan proyek ini adalah bukti lemahnya negara dalam tata kelola pembangunan.

Pengamat Kebijakan dan Sosiolog Universitas Indonesia Rissalwan Habdy Lubis juga mengungkapkan hal yang sama. Menurutnya, pemerintah telah salah langkah dalam menggunakan investasi asing tersebut untuk menyokong dana pembangunan ibu kota.

Selain itu, ia menilai perencanaan pemerintah sendiri kurang matang untuk melakukan pemindahan ibu kota. Ia menyatakan, metode penggunaan investasi asing yang dilakukan pemerintah terkesan terburu-buru, dan berpotensi mengancam keamanan negara.

Menurutnya aset negara, apalagi ibu kota itu sebaiknya tidak dibiayai, tidak didanai investasinya oleh pihak di luar negara. Lebih baik jika hal ini dilakukan murni atas kekuatan keuangan negara sendiri.

Pasalnya, dengan menggunakan investasi asing, Rissalwan khawatir pemerintah secara tak langsung atau pun langsung akan dipaksa membuka rencana tata ruang dan desain kepada investor asing yang masuk.

Rissalwan mengungkap bahwa mengundang investasi di IKN sama artinya dengan keharusan membuka desain IKN. Padahal desain IKN salah satu sifatnya adalah demi pertahanan dan keamanan nasional. Sehingga semua negara pasti menutup desain utama ibu kotanya

Masih menurut Rissalwan, rencana pemerintah dalam membangun ibu kota yang identik dengan smart dan modern city sebagai upaya menggenjot investasi dan perekonomian tak sebanding dengan ancaman terhadap pertahanan negara. Pertahanan negara berpotensi melemah akibat investasi asing tersebut.

Inilah watak pembangunan berasas kapitalisme. Hanya fokus kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik, tapi mengabaikan banyak aspek lain. Diantaranya cengkraman kapitalisme global terhadap pertahanan dan keamanan negeri ini. Serta ketergantungan ekonomi karena besarnya utang atas nama investasi.

Di tengah himpitan ancaman resesi global, pemerintah bukan fokus kepada ketahanan ekonomi dan menguatkan sektor penunjang, justru sibuk memberikan karpet merah kepada investor. Alih-alih bersiap melunasi hutang, pemerintah justru menambah hutang baru demi proyek ambisius.

Membangun Negeri Dengan Tangan Sendiri

Jauh sebelum kapitalisme mendunia, Islam lebih dahulu menguasai dua pertiga dunia. Dalam bentangan kekuasaan Islam, proyek pembangunan juga terus dilakukan. Keberadaan infrastruktur yang menunjang kegiatan ekonomi dan ibadah serta memudahkan mobilitas juga dibangun di negeri-negeri Islam.

Dahulu pada zaman kejayaan Islam, Sultan Abdul Hamid II membangun rel kereta Api hijaz. Hejaz Railway ini membentang sejauh 1320 km dari damaskus ke madinah. Rel kereta api ini memiliki jalur cabang ke Haifa di laut mediterania. Pembangunan Infrastruktur ini selain memiliki dimensi politik juga berdimensi ibadah. Yaitu membangun hubungan antara Istambul , Ibu kota Kesultanan Usmaniyah dan pusat sejarah kekhilafahan Islam pertama di arab, dan memudahkan jamaah haji dan umroh.

Proyek pembangunan ini diperkirakan menelan biaya 4 juta lira Turki. Kala itu, porsi anggaran ini tergolong fantastik. Namun semuanya murni tanpa investasi asing. Bankasi Zirat , bank negara yang melayani kepentingan pertanian di Negara Usmani, memberikan pinjaman awal 100.000 lira pada tahun 1900. Inilah modal awal pembangunan proyek yang berlangsung di tahun yang sama. Kemudian Sultan Abdul Hamid II meminta kepada seluruh kaum Muslim di dunia untuk agar berpartisipasi dalam proyek besar ini. Ternyata sambutan umat sangat luar biasa. Sejarah mencatat, salah satu penyumbang terbesar proyek ini adalah Editor Surat Kabar punjabi yang kaya raya, bernama Muhammad Inshaullah. Ini menunjukkan Hejaz Railway bukan proyek ambisius penguasa. Namun proyek bersama umat Islam yang sarat dengan inspirasi dan spirit agama.

Hal inilah yang semestinya menjadi pijakan bagi pemimpin kaum muslim dalam membuat kebijakan. Menjadikan Islam sebagai sumber inspirasi. Menjadikan sejarah panjang Umat islam sebagai spirit dalam membangun umat dan negara ini. Bukan terjerat pada ambisi sehingga terjebak pada hutang yang merugikan anak negeri. Wallahu’alam bi showab.

Latest news
Related news

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini