-1.6 C
London
Jumat, Desember 9, 2022

Ketika Penjajahan Ekonomi Diaminkan Atas Nama Investasi

Ketika Penjajahan Ekonomi Diaminkan Atas Nama Investasi
Oleh: Siti Subaidah

Investasi dalam sistem ekonomi saat ini menjadi salah satu cara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Berangsur-angsurnya dunia lepas dari pandemi tak lantas membuat ekonomi langsung membaik. Padahal ekonomi menjadi pilar utama dalam indikator kemandirian negara. Oleh karenanya, pemerintah membuka pintu investasi selebar-lebarnya bagi perusahaan asing dan swasta untuk menanamkan modalnya di Indonesia dalam berbagai bidang. Seperti yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia.

Diketahui, PT Freeport Indonesia akan menambah investasinya di Indonesia mencapai USD 18,6 miliar atau setara Rp 282,32 triliun (kurs Rp 15.179) hingga tahun 2041 nanti. Hal ini disampaikan oleh Chairman of the Board and CEO Freeport McMoRan, Richard C. Adkerson ketika memberikan orasi ilmiah di Institut Sepuluh November (ITS) Surabaya, Selasa (4/10). Nilai investasi tersebut terbagi menjadi USD 15,6 miliar untuk penanaman modal dan sebesar USD 3 miliar akan digunakan untuk membangun smelter di Gresik Jawa Timur. Richard menegaskan, bahwa proyek Freeport di Indonesia ini tak hanya menguntungkan pihak perusahaan saja. Dia mencatat ada banyak manfaat yang bisa diambil untuk kas negara.

Adapun pihaknya mencatat, dalam periode 1992-2021, manfaat langsung yang diterima negara dari beroperasinya Freeport di Indonesia mencapai USD 23,1 miliar. Penerimaan negara tersebut didapatkan dari pajak, royalti, dividen, hingga biaya dan pembayaran lainnya. Richard optimis manfaat untuk negara tersebut akan terus bertambah seiring dengan bisnis Freeport yang semakin berkembang di Indonesia.

Lantas benarkah sejatinya Indonesia benar-benar mendapatkan keuntungan dari adanya investasi ini?

Rugi yang Tak Tampak

Klaim bahwa selama ini investasi tersebut memberikan kontribusi pendapatan untuk Indonesia tentu tidak sepenuhnya benar. Dari fakta diatas, dimana Indonesia dalam kurun waktu 1992-2021 atau sekitar 29 tahun menerima manfaat langsung senilai USD 23,1 miliar , ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pendapatan PT. Freeport sendiri. PT Freeport Indonesia (PTFI) mencatatkan kinerja keuangan dengan capaian USD 7,5 miliar atau sekitar Rp 109 triliun di tahun 2021. Ini adalah pendapatan bersih mereka dalam setahun. Targetnya, pendapatan akan lebih besar di tahun 2022.

Jika diambil nilai rata-rata bahkan pertahunnya saja pendapatan yang diperoleh Indonesia tak sampai USD 1 miliar. Tentu sangat jomplang sekali dengan laba bersih yang dia dapat oleh perusahaan tersebut. Lalu inikah yang mau digembar-gemborkan agar masyarakat Indonesia mau mengaminkan perusahaan asing ini tetap bercokol di Indonesia?

Perlu di pahami bahwa seberapa besar pun kontribusi yang dilakukan oleh mereka tidak ada artinya karena sejatinya sumber daya alam kita telah dikuasai dan di eksploitasi ( baca: dirampok) secara besar-besaran. Mirisnya hal ini menjadi legal atas nama investasi dan dilindungi undang-undang.

Investasi Jalan Masuk Penjajahan Ekonomi

Jerat investasi asing tak ubahnya gurita yang kian melilit kemandirian negara. Bahkan menyebabkan ketergantungan dan membuat negara berleha-leha serta lalai dalam mengoptimalkan potensi yang ada. Padahal lewat investasi asing inilah penjajahan terbuka lebar terutama penjajahan ekonomi berupa eksploitasi kekayaan alam. Tak sedikit sumber daya alam kita dikuasai dan dikelola asing. Ditambah dengan kontrak kerjasama yang begitu panjang maka perampokan SDA besar-besaran terjadi. Sedangkan rakyat tak mendapatkan apa-apa kecuali dampak eksploitasi yang ditimbulkan terutama kerusakan lingkungan. Kembali lagi, akhirnya merekalah yang menjadi korban.

Keserakahan para kapital atau pemilik modal yang berkolaborasi dengan para pemangku jabatan jelas telah mengkhianati masyarakat sebagai pemilik sah SDA ini. Pengelolaan SDA yang harusnya menjadi wewenang Pemerintah di berikan kepada asing. Padahal jika Indonesia mandiri dalam mengelolanya maka dengan mudah rakyat Indonesia merasakan kesejahteraan.

Pengaturan Syariah dalam Ekonomi

Adalah syariah Islam, sebuah aturan lengkap dari Sang pencipta yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan umat. Dalam hal ekonomi, Islam memiliki pengaturan terhadap kepemilikan yakni kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan hajat hidup orang banyak masuk dalam kepemilikan umum (milkiyyah ammah) atau kepemilikan umat. Hal itu meliputi sesuatu yang termasuk fasilitas umum, barang tambang yang jumlahnya tak terbatas, dan segala fasilitas yang secara alami tidak bisa dimiliki dan didominasi individu.

Dalam pengelolaannya kepemilikan umum tidak boleh dikuasai individu ataupun swasta melainkan mutlak pengelolaannya di bawah tanggung jawab negara. Ini dilakukan untuk menghindari intervensi dari pihak luar terhadap harta milik masyarakat. Campur tangan swasta hanya akan membahayakan kemaslahatan masyarakat karena orientasinya adalah keuntungan bukan pemenuhan layanan publik atau masyarakat.

Pengelolaan kekayaan sumber daya alam yang dilakukan mandiri oleh negara tentu akan sangat banyak menyumbang kas negara. Bahkan dalam ekonomi Islam, pos inilah yang menjadi sumber utama pendapatan negara yang akan digunakan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan membangun fasilitas-fasilitas umum yang memudahkan aktivitas masyarakat.

Inilah pengaturan Islam dalam hal ekonomi. Kita bisa berdaya tanpa bantuan asing karena Allah SWT telah menganugerahkan SDA yang melimpah di atas bumi pertiwi. Kembalikan hak umat atas harta miliknya. Hilangkan keserakahan para kapital dengan penerapan aturan Islam. Wallahu alam bishawab.

Latest news
Related news

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini