-2.3 C
London
Jumat, Desember 9, 2022

Korupsi Justru Subur Di Alam Demokrasi

Korupsi Subur dalam Demokrasi

Oleh: Desy Arisanti, S.Si
(Pemerhati Masalah Sosial)

Remisi koruptor dan bebas bersyarat yang didapatkan 23 narapidana koruptor pada Selasa, 6 September, telah menuai kritik dan sorotan.

Remisi terhadap para koruptor ini mengakibatkan masa penahanan mereka banyak berkurang. Remisi ini bisa didapatkan setelah para koruptor membayar denda dan uang pengganti yang ditetapkan pengadilan. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Permenkumham no 7 Tahun 2022.

“Dalam Permenkumham ini mempersyaratkan terpidana untuk membayar lunas denda dan uang pengganti bagi narapidana kasus korupsi untuk mendapatkan hak remisi maupun integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas),” kata Koordinator Humas dan Protokol Ditjen Pas, Rika Aprianti dalam siaran persnya. (detikNews.com, 07/09/2022)

Tidak peduli dengan seberapa besarnya uang yang telah dikorupsi dan banyak jiwa yang tercederai akibat korupsi, 23 narapidana tersebut akhirnya bisa menghirup udara segar.

Tidak tanggung-tanggung korupsi yang mereka lakukan, miliaran bahkan triliunan.

Seperti, mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang menyuap hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dan korupsi pengadaan alat kesehatan. Kemudian adiknya, Tubagus Chaeri Wardana yang disebut sebagai “Pangeran Banten” yang terjerat empat kasus korupsi. Kemudian, Anang Sugiana Sudihardjo dan Sugiharto selaku pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menjadi terpidana korupsi e KTP. (Kompas.com, 08/09/2022)

Adanya remisi bagi para koruptor ini, sungguh telah melukai pengadilan. Hukuman sudah tidak lagi mempan sebagai balasan. Hingga akhirnya, korupsi dianggap sebagai kejahatan biasa-biasa saja. Padahal seharusnya korupsi termasuk extraordinary crime (kejahatan luar biasa). Apatah jadinya negeri ini, jika para koruptornya mendapatkan hak istimewa melalui remisi yang diatur undang-undang.

Inilah negeri demokrasi sekuler yang lahir dari rahim kapitalisme. Sistem buatan manusia yang menihilkan peran Tuhan dalam kehidupan. Akhirnya aturan manusialah yang digunakan untuk mengatur kehidupan.

Berbagai kebebasan merupakan jargon dari demokrasi. Setiap orang bebas beragama, bebas berpendapat, bebas mengekspresikan dirinya, dan bebas untuk memiliki segala sesuatu, sekalipun itu tambang besar atau sebuah pulau.

Sistem ini telah menjadikan orang-orang tidak pernah puas dan merasa cukup dengan materi yang sudah diraih. Karena kebahagiaan dalam pandangan mereka adalah memperoleh sebesar-besarnya materi. Berbagai cara dilakukan tanpa memperhatikan halal haram demi meraup banyak materi dan keuntungan. Salah satunya dengan korupsi. Jadilah perilaku korupsi tumbuh subur dalam sistem demokrasi kapitalisme.

Belum lagi biaya mahal dalam perpolitikan demokrasi. Bukan rahasia lagi, biaya yang diperlukan untuk menjadi pejabat dalam sistem ini sangatlah mahal bahkan hingga miliaran. Maka wajar, akhirnya banyak pejabat yang tidak malu-malu menilap uang rakyat untuk mengembalikan modal.

Prilakunya korupsi ini tidak akan membuat para koruptor menjadi hina di sistem ini. Bahkan mereka pun boleh nyaleg kembali untuk menjadi pejabat. Inilah sistem demokrasi kapitalis yang sangat toleran dan ramah terhadap para koruptor.

Islam Memandang Korupsi

Islam sebagai aturan kehidupan yang sempurna dan lengkap, tentu memiliki pandangan terkait aktivitas korupsi.

Dalam fikih Islam, tidak ada istilah khusus terkait korupsi. Modus korupsi bisa berupa penyelewengan atau penggelapan uang negara yang diamanahkan kepada seseorang. Aktivitas ini terkategori perbuatan khianat bukan mencuri (sariqah). Karena mencuri adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam. Sedangkan korupsi adalah pengkhianatan atas harta yang dipercayakan kepadanya. (Abdurrahman al-Maliki, Nizhamul Uqubat, hlm. 31)
Masuk dalam pembahasan korupsi adalah suap-menyuap (risywah/rasuah).

Harta yang diperoleh dengan jalan korupsi adalah haram karena diperoleh dengan jalan yang batil. Allah SWT berfirman:
“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS Al-Baqarah: 188)

Hukuman bagi koruptor bukanlah hukuman potong tangan bagi pencuri. Tetapi dikenai hukuman ta’zir yang ditentukan jenis dan kadarnya oleh Khalifah. Bisa berupa nasihat, diarak, penjara, dan lain sebagainya.

Hukuman sanksi dalam Islam memiliki efek jera karena pelaksanaannya dilakukan di tengah masyarakat. Sehingga masyarakat takut untuk melakukan hal yang serupa. Juga sebagai penebus dosa di akhirat.

Hukuman sanksi ini sebagai salah satu bentuk penjagaan negara terhadap rakyatnya agar tidak korupsi. Mekanisme lain yang dilakukan negara agar tidak terjadi korupsi, antara lain: (1) membangun ketakwaan pada individu masyarakat, (2) memberikan gaji dan fasilitas yang memadai bagi pejabat publik dan secara berkala menghitung kekayaan mereka, (3) membangun budaya hidup anti suap yang dicontohkan para pemimpin (4) sanksi yang tegas bagi para koruptor.

Ini semua bisa terwujud dalam kehidupan yang menerapkan aturan Islam secara menyeluruh (kaffah).

Wallahu a’lam bishshowab

Latest news
Related news

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini