7.8 C
London
Sabtu, Februari 4, 2023

Kebocoran Data Publik, Keamanan Tergadaikan

KEBOCORAN DATA PUBLIK, KEAMANAN TERGADAIKAN
Oleh: Rizqa Fadlilah, S.Kep

Nama Bjorka kini tengah ramai diperbincangkan. Bagaimana tidak, pemilik akun Bjorka ini telah berhasil menggegerkan publik setelah beberapa waktu lalu dalam unggahan forum breached to, ia telah memposting data berukuran 87 GB yang berisi 1,3 miliar data registrasi kartu seluler prabyar. Data tersebut berisi nomor induk kependudukan (NIK), nomor telepon, nama operator seluler, dan tanggal registrasi. Akun Bjorka mengklaim bahwa data yang ia bocorkan bersumber dari Kominfo dan dapat diperjualbelikan.

Dua juta data sampel nomor telepon dari lima operator seluler di Indonesia bisa diunduh bebas. Sedangkan jika ingin memiliki data tersebut secara penuh, akun Bjorka ini menbandrol harga USD 50.000 atau sekitar Rp 745 juta dengan transaksi dalam bentuk bitcoin atau ethereum (Jambi Update, 02/09/2022).

Ketua komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan pemerintah dalam hal ini Kominfo perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kebocoran data ini. Karena, menurutnya jika benar terjadi kebocoran subjek data wajib diberi tahu, jika tidak ada perlu diklarifikasi agar tidak terjadi kepanikan (detikNET, 02/09/2022).

Disisi lain, Menkominfo, Johnny G. Plate membantah tuduhan kebocoran data registrasi kartu seluler bersumber dari Kominfo. Ia mengatakan yang pasti data itu tidak ada di Kominfo, tapi atas mandate peraturan dan perundangan, Diretorat Jenderal dan Dirjen Aptika akan melakukan audit mengenai status data tersebut (detikjateng, 02/09/2022).
Seakan tak puas, akun Bjorka pun juga telah berhasil meretas data pribadi beberapa pejabat negara dan mengunggahnya di media social.

Mereka yang kena hack antara lain Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri BUMN Erick Tohir, Ketua MPR Puan Maharani, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan lain lain. Selain itu, sosok Bjorka ini mengaku bisa melakukan banyak hal lagi, seperti membongkar pelaku kasus kriminal. Salah satunya otak pembunuhan aktivis HAM Munir yang kasusnya seperti dikebumikan. Bahkan, dia pun mengaku telah berhasil meretas surat-surat yang dikirim kepada presiden dan dokumen rahasia BIN.

Uniknya dalam hal ini respon netizen Indonesia justru menunjukkan kebahagiaan dan ketertarikan, bahkan tidak sedikit komentar yang mendukung akun Bjorka untuk terus meretas data-data pejabat dan kriminalitas untuk membongkar kebenaran. Dalam akun twitternya tertanggal 14/09/2022 Bjorka mengklaim semua yang ia lakukan atas dasar kecintaan pada warga negara Indonesia “See you next time all this will be resolved for Indonesia citizens I love you” tulisnya.

Akar Masalah

Sebenarnya kasus kebocoran data publik ini bukanlah yang pertama. Pada tahun-tahun sebelumnya pun telah terjadi. Misalnya, kebocoran data PLN dilaporkan lebiih dari 17 juta data pengguna, dan dijual ke forum peretas breached.to. Kemudian ada kebocoran data yang dialami oleh Indihome, anak usaha PT Telkom Tbk, kurang lebih ada 26 juta data yang bocor dan dibagikan di forum peretas yang sama. Pada Agustus 2021, dugaan kebocoran jutaan data pribadi juga terjadi dalam Electronic Health Alert (e-HAC), aplikasi untuk pelaju antar provinsi dan antar negara. Pada tahun 2020, kasus kebocoran data juga terjadi, melibatkan 91 juta pengguna Tokopedia, serta 1,2 juta data pengguna Bhineka.com dan 2,3 juta data pemilih dari komili pemilihan umum Indonesia.

Banyaknya kasus kebocoran data ini tentu membuat masyarakat resah, serta merasa tidak aman. Apalagi melihat respon pejabat pemerintah yang terkesan kurang mengindahkan kasus ini. Misalnya Mahfud M.D sempat melontar pernyataan bahwa data yang diretas bukan rahasia negara. Begitu pun pejabat lainnya juga mengatakan bahwa yang diretas hanya data umum, meski harus tetap diselesaikan. Menkominfo pun awalnya terkesan abai, ia hanya menekankan pentingnya penyelenggara sistem elektronik meningkatkan kemampuan SDM dan teknologi security digital. Sedangkan untuk masyarakat ia berpesan agar menjaga NIK mereka, dan sering mengganti password platform digital pada semua perangkat yang dimiliki.

Terkait terror yang dilakukan Bjorka sendiri, Presiden baru merespon saat kejadian sudah berulang dan mendapat kritikan bertubi-tubi. Pada rapat terbatas (12/9/2022) diputuskan pemerintah akan membentuk emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN yang bertugas untuk melakukan assesmen berikutnya.

Pemerintah juga akan mendorong pengesahan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang saat ini telah disetujui pada rapat tingkat I DPR RI dan pemrintah. Pngesahan RUU PDP ini diharapkan akan menjadi paying hukum baru untuk menjara ruang digital di Indonesia (Musmlimahnews.com/ 13/09/2022).

Tak heran jika pemerintah menuai banyak kritikan, karena masyarakat tentu akan sangat dirugikan. Faktanya banyak masyarakat yang telah menjadi korban akibat kebocoran data pribadi, mulai dari penipuan, perampokan digital, dan disalahgunakannya data oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Sementara pihak yang melakukan peretasan masih bebas berkeliaran di luar sana.

Negara terkesan abai terhadap kepentingan rakyat. Rakyat pun lazim hilang kepercayaan bahkan membenci penguasanya. Jika sudah demikian, negara akan kehilangan pertahanan. Sedikit saja datang serangan baik dari dalam dan luar negeri, akan sulit dilawan oleh negara. Sebagaimana yang kita saksikan saat ini, sebuah akun Bjorka mampu membuat negara begitu kelimpungan.

Wallahu a’lam…

Latest news
Related news

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini