Selasa, Juni 28, 2022
BerandaOpiniBerbagi Beban Dengan Menaikkan Tarif Dasar Listrik, Sudah Tepatkah?

Berbagi Beban Dengan Menaikkan Tarif Dasar Listrik, Sudah Tepatkah?

Berbagi Beban Dengan Menaikkan Tarif Dasar Listrik, Sudah Tepatkah?

Oleh: Siti Subaidah

Listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari segala aktivitas yang kita lakukan tak luput dari adanya listrik. Bahkan predikat sebagai daerah tertinggal salah satunya ditentukan oleh sudah teraliri atau tidak daerah tersebut oleh listrik. Satu hari saja tanpa listrik pasti menimbulkan kekacauan dan kegaduhan ditengah-tengah masyarakat.

Sekalipun urgent, nampaknya masyarakat kini harus menghemat kebutuhannya akan listrik. Hal ini dikarenakan pemerintah telah membuat kebijakan untuk menaikkan tarif dasar listrik utamanya untuk golongan 3000 VA. Dilansir dari jpnn.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan usulan kenaikan tarif listrik di atas 3.000 VA sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Pemerintah berdalih hal ini sebagai upaya untuk berbagi beban. Kelompok rumah tangga yang mampu, yaitu mereka yang langganan listriknya di atas 3.000 VA, diharapkan dapat mengurangi beban pemerintah dalam menanggung biaya kebutuhan listrik masyarakat.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa tingginya harga energi dan komoditas menyebabkan beban subsidi dan kompensasi energi turut meningkat. Kebutuhan subsidi dan kompensasi untuk menahan gejolak harga komoditas pada 2022 tercatat mencapai Rp443,6 triliun.

Secara fakta, kebijakan menaikkan tarif dasar listrik bagi kelompok masyarakat menengah memang akan membuat pemasukan negara bertambah. Namun, disisi lain kebijakan tersebut juga akan mengakibatkan terjadinya inflasi terutama bagi masyarakat kelas bawah.

Hal ini disampaikan oleh Ekonom yang juga Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah. Beliau menilai bahwa masyarakat kelas bawah akan menerima dampak secara tidak langsung dari  naiknya tarif dasar listrik. Piter mengatakan di tengah lonjakan harga komoditas energi imbas konflik geopolitik, pemerintah tidak punya banyak pilihan sehingga harus bersiap dengan lonjakan inflasi.

Kebijakan Tak Seimbang

Sebenarnya kebijakan menaikkan tarif dasar listrik 3000 VA, jika ditelisik lebih dalam  tidaklah berdampak signifikan untuk menambal beban biaya pemenuhan kebutuhan listrik karena fluktuasi harga bahan baku energi dunia terlanjur lebar dan berlanjut hingga pertengahan tahun ini. Lagipula konsumsi listrik kelompok rumah tangga 3.000 VA ke atas relatif kecil jumlahnya sehingga tidak akan mampu mengcover biaya subsidi yang dikeluarkan pemerintah. Selain itu bengkaknya biaya yang di keluarkan pun dikarenakan ada biaya kompensasi yang harus dibayarkan ke industri dan bisnis.

Dari sini jelas terlihat kebijakan yang ditetapkan adalah kebijakan yang tidak seimbang. Jika memang untuk menambal pembengkakan biaya seharusnya bukan masyarakat saja yang dipungut atau dinaikkan tarif dasar listrik nya namun industri dan bisnis juga. Kebijakan ini mesti diperlebar sasarannya. Jangan dibebankan semua kepada masyarakat. Apalagi untuk industri dan bisnis, merekalah yang menyerap kompensasi cukup besar sejak 2017 tanpa penyesuaian tarif.

Ini sama artinya dengan menggelar karpet merah untuk pengusaha namun disisi lain mencekik masyarakat. Disaat masyarakat masih berusaha menata kembali ekonominya akibat pandemi namun kini disuguhi kebijakan yang seolah tak berempati kepada masyarakat.

Islam Mengelola Sumber Daya Energi

Dalam Islam, negara harus menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam kondisi apapun, termasuk listrik. Artinya disini tidak hanya menjamin ketersediaan listrik saja namun  mudah didapat oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau atau bahkan gratis. Jika saat ini kita melihat tarif dasar listrik yang mahal dan kian naik, tentu telah terjadi kesalahan dalam tata kelola sumber energi oleh negara.

Dalam pandangan Islam, sumber energi merupakan kepemilikan umum atau milik umat. Negara hanya sebagai pengelola namun pemanfaatannya mutlak untuk kepentingan masyarakat. Negara tidak boleh berperan sebagai pedagang yang menjajakan dagangannya kepada masyarakat dan menentukan tarif berdasarkan pertimbangan keuntungan. Karena barang yang dijual bukanlah milik negara namun milik masyarakat.

Saat ini sumber daya energi seperti batu bara dan minyak bumi sebagian besar telah dikuasai atau dikelola oleh swasta. Untung rugi sudah pasti menjadi pertimbangan untuk mereka bukan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, skema tarif dasar listrik yang berubah-ubah akan terus terjadi selama negara tidak mengambil kembali kendali pengelolaan sumber energi tersebut. Sumber energi yang sedemikian besar dan melimpah ruah tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bahkan terasa amat sulit digapai. Hal ini juga buntut dari sudut pandang ekonomi kapitalis (untung rugi) yang akhirnya membuat swasta sebagai pihak pengelola sumber energi saat ini lebih memilih menjual hasilnya keluar negeri tanpa memikirkan ketersediaan pasokan dalam negeri. Sehingga membuat negara kesulitan memenuhi kebutuhan bahan baku energi dan akhirnya bergantung pada impor. Alhasil tarif listrik dalam negeri sangat ditentukan dan mengikuti harga pasaran dunia.

Hal ini akan terus terjadi ketika pengelolaan sumber daya energi  tidak disandarkan pada syariat Islam. Masyarakat akan selalu menjadi pihak yang dirugikan. Terlebih saat ini dimana masyarakat masih mengalami keterpurukan ekonomi, maka sudah seharusnya pemerintah lebih peka melihat kondisi masyarakat dengan mengambil kebijakan yang tidak mencederai hati masyarakat.

Wallahu a’lam bishawab.

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular

Recent Comments