-1.6 C
London
Jumat, Desember 9, 2022

Ramadhan dan Kenaikan Harga Pangan

subaidahRamadhan dan Kenaikan Harga Pangan
Oleh: Siti Subaidah

Ramadhan menjadi momentum besar bagi masyarakat, bahkan menjadi bulan yang ditunggu-tunggu. Euforia menyambut Ramadhan sangat terasa setiap tahunnya. Namun setiap tahunnya pula, di momen ini masyarakat dihadapkan pada kenaikan harga barang.  Seolah sudah jadi tabiat, masyarakat sudah paham bahwa hal ini pasti akan terjadi.

Kenaikan harga bahan pokok tentu sangat membebani masyarakat. Ekonomi yang lesu ditambah biaya hidup yang tinggi seolah mencekik masyarakat. Padahal di momen Ramadhan dan Idul fitri ini sekalipun tidak memiliki penghasilan yang memadai pasti mengusahakan untuk memenuhi keperluan Idul fitri layaknya keluarga lain. Seperti baju raya, makanan khas Idul fitri, kue-kue dan lain-lain. Artinya bagaimanapun kondisinya di bulan Ramadhan ini tingkat konsumtifitas masyarakat tetaplah tinggi di banding bulan sebelumnya.

Kenaikan harga barang ini adalah sesuatu yang sangat mudah diprediksi oleh siapapun. Layaknya kasus yang berulang seharusnya permasalahan ini sudah mendapat solusi yang tuntas karena pemerintah bisa belajar dari tahun-tahun sebelumnya dengan membuat mekanisme antisipasi agar lonjakan harga barang tidak terjadi. Namun sampai saat ini permasalahan ini masih saja kita temui. Artinya solusi yang ada tidak memberikan jawaban atau seolah jalan ditempat. Mengapa permasalahan ini terus ada, tentu harus dicari akar masalahnya.

Kita ketahui bersama bahwa saat ini tingkat ketergantungan impor Indonesia sangat tinggi terhadap negara lain. Apalagi yang diimpor seperti beras, gula, tepung, garam dan lain-lain yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Alhasil sangat rentan sekali terhadap ketahanan pangan negara. Situasi di negara pengekspor akan sangat berpengaruh sekali terhadap tingkat kestabilan barang.  Krisis Ukraina dan Rusia menjadi contohnya. Ukraina merupakan negara pemasok gandum terbesar bagi Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Ukraina memasok 2,96 juta ton gandum atau setara 27% dari total 10,29 juta ton yang diimpor Indonesia pada 2020. Sejak invasi ke Ukraina terjadi, harga gandum global naik sebesar 5,35% menjadi US$9,84 atau sekitar Rp141.373 per gantang. Kenaikan itu merupakan yang tertinggi sejak 2008. Hal ini akan sangat mempengaruhi harga gandum di Indonesia beserta produk turunannya.

Padahal dikatakan apakah Indonesia tidak mampu mandiri dalam urusan pangan?. Penulis katakan sangat mampu. Secara geo-ekonomi, Indonesia memiliki semua perangkat untuk mengendalikan ketahanan pangan negara tanpa impor. Sumber daya alam berupa lahan yang subur, bibit, pupuk, pengairan dan hal-hal yang mendukung produktivitas pertanian tersedia di Indonesia, hanya saja kesalahan dalam tata kelola negara terhadap sektor pertanian yang membuat segala potensi yang ada tidak dapat dimaksimalkan. Akhirnya untuk memenuhi kekurangan, impor seolah menjadi satu-satunya solusi.

Selain itu, kemandirian dan ketahanan pangan tidak bisa terwujud karena negara telah terjerat dalam perjanjian-perjanjian internasional. Misal  dalam perdagangan bebas kawasan Asia-Pasifik, pemerintah akan secara penuh menyerahkan Indonesia masuk dalam rekonfigurasi liberalisasi ekonomi pasar global (pasar bebas). Dimana Indonesia tidak akan bisa menahan gempuran barang dari luar negeri yang masuk baik itu melalui ekspansi produksi, distribusi, dan reproduksi kapital. Hal ini dinilai akan memperparah jenjang persaingan harga antara produk dalam negeri dengan produk impor. Produk lokal akan bersaing head to head dengan produk luar dari segi kualitas, kuantitas maupun harga yang justru berpotensi mematikan usaha dalam negeri terutama usaha kecil menengah. Hal ini pun akan berdampak besar terhadap perekonomian nasional.

Selain itu, utang negara yang kian tahun kian membengkak juga menjadi andil dari tergadainya kemandirian bangsa. Sudah jamak kita ketahui dengan semakin meningkatnya utang negara maka akan semakin mudah penjajahan masuk ke dalam negeri ini. Utang negara adalah pintu masuk intervensi asing terhadap bangsa ini. Hal ini terjadi karena sistem ekonomi yang dipakai saat ini adalah liberal kapitalis. Sistem ini memandang  segala sesuatu  berasaskan pada keuntungan dan materi belaka. Sehingga kebijakan yang diambil bukan atas kemaslahatan umat. Tengok saja kebijakan-kebijakan yang sudah ketok palu, apakah mengatasnamakan kepentingan umat?

Kebutuhan Masyarakat Terjamin dengan Islam

Dalam islam negara berkewajiban memenuhi semua kebutuhan pokok bagi rakyatnya, termasuk pangan. Karena demikian pentingnya maka negara Islam akan menjamin persediaan pangan ini, dalam kondisi apa pun. Jika saat ini dimana barang kebutuhan masyarakat langka atau tidak mencukupi untuk kebutuhan pasar sehingga menyebabkan harga melonjak drastis maka hal ini tidak akan dijumpai dalam negara Islam.

Islam memandang bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sumber primer ekonomi di samping perindustrian, perdagangan, dan tenaga manusia (jasa). Dengan demikian pertanian merupakan salah satu pilar ekonomi yang apabila permasalahan pertanian tidak dapat dipecahkan, dapat menyebabkan goncangnya perekonomian negara, bahkan akan membuat suatu negara menjadi lemah dan berada dalam ketergantungan pada negara lain layaknya sekarang

Oleh karenanya perhatian negara pun akan dicurahkan untuk mengoptimalisasikan pengelolaan pertanian ini, agar kebutuhan pangan untuk rakyat terpenuhi. Langkah optimalisasi pengelolaan ini dilaksanakan dengan beberapa kebijakan yang harus sesuai dengan ketetapan hukum syara, yakni:

  1. Kebijakan pertanian: intensifikasi dan ekstensifikasi

Intensifikasi pertanian dicapai dengan meningkatkan produktivitas lahan yang sudah tersedia. Adapun ekstensifikasi pertanian dapat dicapai dengan mendorong pembukaan lahan-lahan baru serta menghidupkan tanah yang mati. Menghidupkan tanah mati artinya mengelola tanah yang telah 3 tahun diabaikan dan menjadikan tanah tersebut siap untuk langsung ditanami. Setiap tanah yang mati, jika telah dihidupkan oleh seseorang, adalah menjadi milik yang bersangkutan. Rasulullah SAW, sebagaimana dituturkan oleh Umar bin al-Khaththab telah bersabda: “Siapa saja yang telah menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu adalah miliknya”. [HR. Bukhari, Tirmidzi, dan Abu Dawud].

  1. Kebijakan distribusi: cepat, pendek, dan merata

Penataan distribusi kebutuhan masyarakat oleh negara pun tak luput menjadi perhatian negara. Hal ini dilakukan dengan memutus jalur distribusi yang bertele-tele dan panjang. Sehingga harga barang tidak mahal sampai ditangan konsumen. Seluruh individu rakyat dapat dengan mudah memperoleh hak-haknya, terutama terkait dengan aspek vital kebutuhan mereka, seperti kebutuhan pokok pangan.

  1. Kebijakan terkait ketersediaan pangan

Sebagai proteksi terhadap ketersediaan pangan ini negara melarang adanya praktik penimbunan barang (termasuk menimbun bahan kebutuhan pokok) dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku penimbunan. Karena hal ini akan menyebabkan kelangkaan barang.

Ketika pun hal itu terjadi, seorang Pemimpin harus mencegah masuknya tangan-tangan asing dalam pengelolaan bidang pertanian ini, baik lewat industri-industri pertanian swasta maupun asing melalui perjanjian multilateral, seperti WTO, FAO, dan lain-lain, karena ini akan sangat membahayakan kedaulatan pangan negara.

Inilah kebijakan-kebijakan dalam Islam yang memperkuat ketahanan pangan negara. Namun hal ini tidak dapat terwujud jika penerapan Islam tidak dilakukan secara kaffah (keseluruhan). Karena kesejahteraan masyarakat tak hanya berdiri pada satu pilar yaitu pemenuhan pangan melainkan dari berbagai aspek dan Islam mampu menjawab itu semua. Wallahu a’lam bishawab.

Latest news
Related news

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini