-2.3 C
London
Jumat, Desember 9, 2022

Penguasa Anggap Biasa, Harga Harga Naik Ditengah Derita Rakyat Jelata

Penguasa Anggap Biasa, Harga Harga Naik Ditengah Derita Rakyat Jelata

Oleh Dewi Soviariani
Ibu dan pemerhati umat

Tinggal dinegeri yang kaya raya sumber daya alamnya tak lantas menjadikan kehidupan masyarakat tentram dalam kesejahteraan. Negeri gemah Ripah loh jinawi julukan menawan untuk negeri ini, sayang nya tak sesuai harapan. Setiap tahun rakyat selalu mendapat kado pahit, naiknya harga harga kebutuhan pokok, bahkan sejumlah kebutuhan lainnya seperti BBM, dan beberapa komoditi terus merangkak naik. Pemerintah sendiri tidak mengambil tindakan tegas untuk memberikan solusi, bahkan menganggap biasa kenaikan harga yang menyebabkan rakyat makin menderita.

Sejak awal tahun Indonesia dihadapkan berbagai persoalaan di komoditas pangan. Naik nya harga komoditas pangan yang terus meroket jelang Ramadhan semakin menambah daftar panjang keruwetan negeri ini. Hal ini terbukti sejalan dengan hasil temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dilansir dari kompas.com. menemukan komoditas daging ayam, bawang putih, cabai, gula, minyak goreng, daging sapi, telur dan tepung terigu yang selalu mengalami kenaikan harga tiap jelang Ramadhan. Tak hanya komoditas pangan saja yang naik, ternyata harga BBM dan sejumlah kebutuhan lainnya seperti elpiji, PPN yang juga bertambah menjadi 11 %, tarif pulsa, tarif angkutan  dan tarif dasar listrik pun ikut melambung. Entah bagaimana rakyat harus menghadapi tekanan ekonomi yang kian hari kian tak tergapai.  Kejutan demi kejutan atas naiknya sejumlah harga membuat rakyat frustasi dan kecewa.

Adapun reaksi penguasa yang terkesan cenderung abai menimbulkan pertanyaan besar, benar kah kondisi perekonomian kita baik baik saja? Sampai detik ini rakyat tak jua merasakan kepedulian penguasa atas kondisi ini. Bahkan statement mereka justru menganggap biasa atas kenaikan harga yang terjadi. Masyarakat harus berjuang keras menyelamatkan perekonomian nya. Tak ada upaya untuk menstabilkan harga apalagi memberikan solusi terbaik agar situasi ini tak terus berulang setiap tahunnya.  Benarkah faktor cuaca satu satunya penyebab naiknya harga komoditas pangan? Lantas bagaimana dengan penyebab kenaikan lainnya, bukankah sistem dan mekanisme yang selama ini diterapkan selalu menghasilkan kebijakan yang merugikan?

Jika kondisi ini dibiarkan bukan tak mungkin kondisi bangsa ini bisa menuju titik kritis. Sebagaimana yang terjadi di Sri Lanka. Akibat tekanan ekonomi dalam negerinya yang tak kunjung usai pada akhirnya menuntut rakyat untuk melakukan upaya penggulingan rezim berkuasa dan berbuntut kerusuhan parah. Seperti diberitakan oleh TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mengumumkan status darurat pada Jumat 1 April 2022 sehari setelah ratusan orang yang marah mencoba menyerbu rumahnya karena krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Negara berpenduduk 22 juta itu menghadapi kekurangan bahan pokok yang parah, kenaikan harga yang tajam dan pemadaman listrik yang melumpuhkan dalam krisis ekonomi paling parah sejak kemerdekaan dari Inggris pada 1948.

Situasi politik yang mencekam tersebut bukanlah sekedar berita yang menghibur layar kaca. Apalagi Indonesia yang kini mengalami lonjakan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan energi bukan tak mungkin akan mengalami kondisi buruk tersebut. Bak perawan yang cantik Indonesia begitu menggoda para investor asing yang bernama oligarki, kekayaan alam dan luasnya wilayah menjadi magnet menggiurkan untuk dijarah kekayaan perut buminya, mereka bersembunyi dibalik kebijakan para penguasa dalam permainan pasar. Pemerintah sendiri dengan indah nya menggelar karpet merah bagi para oligarki untuk masuk dalam kebijakan ekonomi negeri ini. Undang undang dan kebijakan yang cenderung pro terhadap kepentingan oligarki sudah berulang kali hadir dengan sadisnya mencekik leher rakyat. Tak heran adanya peran mereka dalam penguasaan pasar Indonesia menimbulkan kemelut harga yang terus melambung tinggi. Didalam pengaruh sistem kapitalisme sekuler, ekonomi neoliberal benar benar menjadi alat penghisap darah rakyat jelata. Pemerintah seolah menganggap hal yang biasa dan mengabaikan penderitaan rakyat

Kenaikan harga-harga yang dianggap dianggap bisa berbahaya bagi stabilitas ekonomi dan politik bangsa bahkan bisa menyebabkan kekacauan dan krisis politik yang memakan korban jiwa.

Dalam pandangan ekonomi kapitalisme, terjadinya kenaikan sejumlah harga komoditas adalah sesuatu yang sangat diharapkan. Terjadi nya inflasi membuat para pembisnis leluasa meraup keuntungan melimpah, hal ini menjadikan kondisi pasar bergairah. Badai kenaikan harga saat ini tidak semata-mata dikarenakan permintaan pasar yang tinggi jelang Ramadhan dan lebaran. Tetapi juga dipicu karena adanya kelangkaan barang dan keterbatasan suplai. Dari data WHO dan wakil menteri perdagangan Bayu Krisnamurthi, bahwa kenaikan harga didalam negeri ternyata dipengaruhi oleh harga pangan dunia yang ikut naik. Terjadi krisis pangan diseluh dunia,  sehingga berpengaruh terhadap kenaikan harga pangan dunia, apalagi Indonesia yang memang sangat bergantung pada impor maka jatah suplai pangan dari negara pemasok pun dibatasi, kondisi ini disinyalir terjadi sejak  pandemi Juni 2020.

Namun, apapun Argumentasi penguasa, harusnya kenaikan harga ini dapat diantisipasi. Bukan malah mengeluarkan kebijakan yang seolah olah solusi nyata nya malah menambah masalah bagi rakyat. Inilah potret sesungguhnya penguasa dalam kehidupan kapitalisme. hanya mementingkan kebutuhan para pengusaha demi keuntungan semata tanpa mempedulikan keadaan rakyat yang menjadi tanggungjawabnya. Problematika ini sepatutnya diselesaikan dengan solusi Islam dan diberlakukan system ekonomi islam, karena keduanya memiliki mekanisme

Yang jauh berbeda. Bila kapitalisme mengabaikan kesejahteraan, Islam justru sangat memperhatikan kesejahteraan hidup masyarakat. Bila kapitalisme berorientasi bisnis, Islam justru berorientasi melayani rakyat secara maksimalis. Bila kapitalisme hanya mengejar profit duniawi, Islam mengejar profit ukhrawi. Bila kapitalisme meliberalkan semua kepemilikan, maka Islam mengatur kepemilikan secara imbang. Kapitalisme berasas manfaat, sementara Islam berdasar syariat serta maslahat.

Islam dengan sistem pengaturan berdasarkan syariat, telah mewajibkan terealisasinya jaminan atas pemenuhan kebutuhan pokok individu dan masyarakat. Islam memberikan serangkaian hukum syariah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok berupa pangan, papan dan sandang bagi tiap individu rakyat dengan mekanisme langsung dan tak langsung; oleh laki-laki, keluarga, masyarakat dan negara.

Pertama: Menghilangkan distorsi mekanisme pasar syariat yang sehat seperti penimbunan, intervensi harga, dsb.. Islam tidak membenarkan penimbunan dengan menahan stok agar harganya naik.

Abu Umamah Al Bahilli berkata,“Rasulullah Saw.melarang penimbunan makanan.” (HR al-Hakim dan al-Baihaqi)

Kedua: Menjaga keseimbangan supply dan demand. Jika terjadi ketidakseimbangan supply dan demand (harga naik/turun drastis), negara melalui lembaga pengendali seperti Bulog, segera menyeimbangkannya dengan mendatangkan barang baik dari daerah lain.

Inilah yang dilakukan Umar Ibnu al-Khaththab ketika di Madinah terjadi musim paceklik. Ia mengirim surat kepada Abu Musa ra. di Bashrah yang isinya: “Bantulah umat Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam! Mereka hampir binasa.”

Setelah itu ia juga mengirim surat yang sama kepada ‘Amru bin Al-‘Ash ra. di Mesir. Kedua gubernur ini mengirimkan bantuan ke Madinah dalam jumlah besar, terdiri dari makanan dan bahan pokok berupa gandum. Bantuan ‘Amru ra. dibawa melalui laut hingga sampai ke Jeddah, kemudian dari sana baru dibawa ke Makkah. (Lihat: At-Thabaqâtul-Kubra karya Ibnu Sa’ad, juz 3 hal. 310-317). Apabila pasokan dari daerah lain juga tidak mencukupi maka bisa diselesaikan dengan kebijakan impor. Impor hukumnya mubah. Ia masuk dalam keumuman kebolehan melakukan aktivitas jual beli. Allah SWT berfirman: “Allah membolehkan jual beli dan mengharamkan riba (TQS Al-Baqarah: 275). Ayat ini umum, menyangkut perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Karenanya, impor bisa cepat dilakukan tanpa harus dikungkung dengan persoalan kuota. Di samping itu, semua warga negara diperbolehkan melakukan impor dan ekspor (kecuali komoditas yang dilarang karena kemaslahatan umat dan negara).

Mengharamkan konsep liberalisme ekonomi, termasuk dalam aspek kebebasan memiliki dan pasar bebas (free martket). Kebebasan memiliki dalam Kapitalisme berarti tiap individu bebas menbuasai atau menjual komoditas apapun yang dianggap barang ekonomi. Akibatnya saham-saham perusahaan yang memproduksi migas dan mineral seperti emas dan tembaga misalnya, dapat dengan mudah dikuasai dan diperjualbelikan oleh investor termasuk asing. Islam mewajibkan pemerintah menjamin hak dasar rakyat yaitu pangan, pakaian dan perumahan. Termasuk menyediakan layanan pendidikan, kesehatan dan keamana secara gratis. Temasuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat yang menganggur. Pembiayaannya berasal dari pengelolaan SDA oleh negara. Dengan demikian, jika terjadi kontraksi ekonomi yang disebabkan oleh kekeringan yang berkepanjangan atau bencana skala besar, pandemi dan lain-lain pemerintah tetap wajib menjamin agar kebutuhan dasar rakyat tetap terpenuhi.

Demikianlah gambaran sistem ekonomi Islam dalam mengatasi berbagai permasalahan perekonomi termasuk didalamnya kenaikan harga yang berdampak pada krisis ekonomi. Hal ini telah tercatat dalam rentang sejarah yang sangat panjang, bagaimana Islam mampu menjamin kesejahteraan seluruh warga negaranya dengan penerapan sistem ekonominya. Masihkah kita berharap pada Kapitalisme? Tentu tidak, saatnya umat beranjak menuju sistem kehidupan yang berasal dari dzat yang maha baik dengan penerapan Islam kaffah.

Allahu A’lam bisshawwab

Latest news
Related news

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini