-1.6 C
London
Jumat, Desember 9, 2022

Kebijakan Adil Itu Hanya Ada Pada Syariat Islam

Kebijakan Adil Itu Hanya Ada Pada Syariat Islam
Oleh: Siti Subaidah

Gejolak pandemi memukul telak perekonomian Indonesia. Ekonomi nyaris lumpuh bahkan terseok-seok untuk bangkit. Berbagai problem pun akhirnya bak domino yang menghantam semua sektor. Masyarakat yang merupakan lapisan terbawah tak pelak menjadi korban yang paling sangat dirugikan. Rakyat dituntut untuk bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi yang kian mendera. Namun seolah tak melihat derita rakyat, baru-baru ini pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang semakin membebani rakyat yaitu menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas LPG non subsidi untuk rumah tangga untuk jenis Bright Gas 5,5 kg, Bright Gas 12 kg, dan Elpiji 12 kg.

Kebijakan ini sangat beresiko meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia. Tak tanggung-tanggung yang menjadi sasaran adalah barang kebutuhan pokok masyarakat. Hal ini tentu sangat disayangkan. Sejumlah pihak pun menilai kebijakan ini sangat tidak tepat mengingat rakyat masih menyesuaikan diri dengan keterpurukan ekonomi akibat pandemi. Ditambah lagi kebijakan ini memicu masalah beruntun. Misalnya kenaikan harga BBM yang akhirnya menyebabkan kenaikan tarif tol. Hal ini akhirnya membuat biaya distribusi barang menjadi mahal yang berimbas pada kenaikan harga barang di masyarakat. Dan lagi-lagi masyarakat lah yang paling terdampak akibat kebijakan yang tak tepat.

Hal yang lebih memilukan adalah disaat yang bersamaan segelintir korporasi raksasa begitu menikmati kebijakan manis yang disuguhkan oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang mempermudah investasi, kebijakan terkait kepemilikan, dan kebijakan penghapusan kewajiban reklamasi lahan dan lain sebagainya. Kebijakan yang dibuat mudah regulasinya, sengaja digelar oleh pemerintah demi memanjakan para pengusaha korporasi. Mereka meraup untung besar akibat kebijakan pemerintah yang di berlakukan atas mereka. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan kebijakan yang ditetapkan untuk masyarakat umum.

Fakta tersebut membuktikan bahwa sejatinya kebijakan pemerintah mengarah pada kebijakan kapitalistik. Artinya kebijakan yang dikeluarkan hanya berpihak pada para pemilik modal (kapital) sedangkan posisi masyarakat selalu berada di posisi yang termarjinalkan dan selalu terhimpit beban ekonomi. Hal ini sudah biasa terjadi dalam sistem kapitalis. Kebijakan yang dilahirkan akan selalu memprioritaskan pada keuntungan dan manfaat yang didapat. Oleh karenanya akan sangat sulit kita temui kebijakan yang semata-mata berdiri untuk kepentingan rakyat.

Kebijakan Hanya Untuk Kemaslahatan Umat

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, tentu tidak salah jika kita memandang masalah yang ada dari kacamata syariat. Bahkan ini bagian dari keimanan. Karena muslim sejatinya harus berpedoman pada Islam yang memiliki seperangkat aturan lengkap yang mengatur segala problematika kehidupan.

Terkait kebijakan, Islam mengatur bahwa negara berkewajiban untuk mengurus umat sebaik-baiknya. Ini bagian dari tugas utama seorang khalifah. Oleh karenanya segala hal yang menyangkut urusan dan kemaslahatan umat akan di dahulukan diatas kepentingan lain. Terlebih jika masalah yang ada berkaitan dengan kebutuhan pokok umat. Negara harus menjamin ketersediaan kebutuhan tersebut ada dan terjangkau untuk seluruh kalangan.

Sekalipun kebutuhan pokok tersebut terbatas, negara harus mengupayakan agar semua masyarakat dapat dengan mudah memiliki dan mengaksesnya. Walaupun harus mendatangkan dari luar. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kelangkaan dan harga tetap stabil sampai di masyarakat.

Islam menjadikan para pemilik kebijakan merupakan pribadi yang amanah dan selalu menjaga kebijakan yang ia ambil berada diatas koridor syariah. Oleh karenanya kebijakan yang diambil merupakan kebijakan yang adil karena berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan berlandaskan hawa nafsu dan kepentingan layaknya sekarang. Kebijakan yang ada tidak akan berdiri atas dasar untung rugi melainkan semata-mata kemaslahatan umat.

Maka saat ini patutlah kita berkaca, bahwa segala problematika yang mendera umat pada saat ini merupakan buah dari tidak diterapkannya syariat Islam. Islam senantiasa menjadikan umat hidup dalam kesejahteraan dengan kebijakan adil yang diterapkan sedangkan kapitalis berdiri sejajar dengan para pemilik modal bahkan jika harus menginjak-nginjak hak rakyat demi untuk memuluskan kepentingannya. Lalu masihkah kita berharap kebijakan adil lahir dari rahim kapitalis? Wallahu a’lam bishawab.

Latest news
Related news

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini