-2.3 C
London
Jumat, Desember 9, 2022

Minyak Goreng Murah, Mengapa Jadi Langka?

Minyak Goreng Murah, Mengapa Jadi Langka?
Penulis : Zeni Seniyati M.Pd (Pendidik dan Penggiat Literasi)

Beberapa bulan lalu, harga minyak goreng sempat mengalami kenaikan, sehingga masyarakat semakin susah untuk membelinya, dan setelah itu pemerintah membuat kebijakan dengan menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng. Namun fakta di lapangan berbeda, Keberadaan minyak goreng justru menghilang alias langka. Dan Kelangkaan minyak goreng ini terjadi hampir di seluruh wilayah. Seperti halnya yang terjadi di Balikpapan, berdasarkan hasil pantauan dibeberapa retail modern seperti mini market hingga super market atau swalayan grosir oleh Kepala Kantor Wilayah V KPPU Kalimantan, Manaek SM Pasaribu mengatakan bahwa stok minyak goreng terjadi kekosongan, meskipun ada yang masih memiliki stok tapi hanya 4-5 bungkus yang harganya mengikuti HET pemerintah. Sedangkan beberapa toko masih menjual dengan harga Rp 40.000-42.000,00.( lintas_balikpapan, 5 Pebruari 2022)

Sayangnya persoalan polemik minyak goreng terus bergulir, seperti kisruhnya kebijakan pemerintah untuk masalah pemberian subsidi yang digelontorkan hanya untuk minyak goreng di retail modern. Sementara, di pasar tradisional, harga minyak goreng terpaksa menggunakan harga lama karena stok di penjual yang masih banyak ketika mereka membeli masih dengan harga melejit naik.

Kebijakan minyak goreng satu harga pemerintah lewat skema subsidi yang mulai berlaku sejak 19 Januari lalu dan ditargetkan berlangsung selama enam bulan itu dengan menggunakan Payung hukumnya adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 3/Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pada aturan tersebut diwajibkan bagi pengecer menjual minyak goreng kemasan dengan harga tertinggi Rp14 ribu/liter di pasar modern dan tradisional karena harga di pasar sudah menyentuh Rp20 ribu/liter. Sedangkan selisih antara harga jual dan harga pasar ditanggung pemerintah lewat skema subsidi. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau untuk rumah tangga serta usaha mikro dan usaha kecil. Sementara Pemerintah sendiri menyiapkan dana Rp7,6 triliun untuk menyubsidi pengadaan 1,5 miliar liter minyak. Dana tersebut berasal dari BPDPKS yang mengelola pungutan ekspor perusahaan minyak sawit mentah atau CPO.

Untuk mengatasi kisruh atas subsidi untuk minyak goreng tersebut, maka pada 26 Januari 2022, pemerintah menerbitkan Permendag 6/2022 tentang Penetapan HET Minyak Goreng yang berlaku mulai 1 Februari 2022. Kebijakan tersebut secara otomatis mencabut aturan subsidi minyak goreng. Dalam hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam menyoroti subsidi minyak goreng yang menggunakan dana BPDPKS. Ia menyatakan bahwa dana kelolaan badan tersebut seharusnya ditujukan untuk program peremajaan sawit rakyat, karena selama ini , porsi dana bagi program peremajaan sawit sangat minim meskipun tanpa adanya pengeluaran untuk subsidi minyak goreng. (Koran Tempo, 1/2/2022).

Sungguh sangat mengherankan, upaya pemerintah untuk menggelontorkan dana subsidi minyak goreng sebanyak triliunan rupiah itu ternyata kepada perusahaan-perusahaan produsen minyak goreng yang kemasan. Pemerintah tidak menyubsidi minyak goreng tanpa kemasan alias minyak goreng curah. (Kompas, 28/1/2022).

Menurut Menteri Keuangan , pemberian subsidi kepada minyak goreng kemasan itu dilandasi dari sisi akuntabilitas, karena APBN pasti akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya. Namun, walaupun pemerintah berusaha untuk berkelit dengan menyatakan bahwa pemerintah lebih berpihak kepada kelompok yang pabrikan, tapi di lain pihak, pemerintah menilai minyak goreng kemasan produk pabrikan besar itu lebih siap memberikan perhitungan dan laporan keuangan jika bekerja sama dengan pemerintah dalam menyalurkan minyak goreng bersubsidi. Hal ini sangat jelas bahwa sebenarnya pemerintah memang berpihak pada korporasi produsen minyak goreng.

Begitu juga Ketika Kemendag menetapkan kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) untuk produk minyak goreng kepada seluruh produsen minyak goreng dalam negeri yang melakukan ekspor untuk menjamin ketersediaan stok dan harga terjangkau produk tersebut, hal ini pun hanya dalam rangka untuk memperoleh profit bagi perusahaan produsen minyak goreng kemasan, yaitu agar pengusaha minyak goreng tidak melakukan ekspor demi kewajiban menjaga pasokan di dalam negeri.

Pada dasarnya, yang menjadikan polemik naik-turunnya harga minyak goreng ini dikarenakan akal bulus dari kapitalisme yang rakus meraup untung. Terlebih lagi keberadaan harga adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam ekonomi kapitalisme untuk memainkan produksi, konsumsi, dan distribusi.

Jadi, adanya polemik minyak goreng bukan hanya soal kelangkaan saja hingga penetapan HET menjadi solusi pemerintah bagi masyarakat. Namun, karena harga adalah alat pengendali dalam sistem kapitalisme, pada titik inilah para kapitalis sangat bebas bermain sehingga dapat meraih profit sebesar-besarnya dalam wujud kebijakan apa pun. Sehingga tidak heran, para pemilik modal dalam kapitalisme akan menciptakan mekanisme harga atau struktur harga komoditas di pasaran, karena menurut mereka harga akan mempengaruhi keseimbangan ekonomi secara otomatis.

Patut dicermati, bahwa harga adalah hasil pertukaran antara uang dengan barang. Secara alami, harga ini ditentukan oleh supply and demand (penawaran dan permintaan). Karena itu, jika barang yang ditawarkan jumlahnya melimpah, sedangkan permintaannya sedikit, maka harga akan turun. Jika barang yang ditawarkan jumlahnya sedikit, sedangkan permintaannya besar, maka harga akan naik.

Dengan demikian, harga akan mengikuti hukum pasar. Karena, hukum pasar tersebut ditentukan oleh faktor supply and demand, maka untuk menjaga stabilitas harga di pasar, faktor yang harus diperhatikan oleh negara adalah faktor supply and demand ini. Keseimbangan antara supply and demand harus selalu diperhatikan oleh negara, sehingga harga tersebut benar-benar stabil.

Ketika harga suatu barang naik, maka pemerintah harus turun tangan, dengan mematok harga. Pandangan ini seolah-olah benar, meski faktanya tidak. Dengan mematok harga, memang harga bisa stabil pada waktu tertentu, tetapi cara ini justru menyebabkan terjadinya inflasi. Karena, diakui atau tidak, pematokan harga ini mengurangi daya beli mata uang.

Daya beli mata uang, baik terhadap barang maupun jasa ini berkaitan erat dengan inflasi. Maka apabila inflasi terjadi, bisa karena faktor mata uangnya, yang memang nilainya bisa berubah. Apabila perubahan nilai mata uang tersebut karena nilai intrinsiknya, maka untuk menjaga stabilitas mata uang, sehingga inflasinya nol, tak ada cara lain, kecuali dengan menggunakan standar mata uang emas dan perak.

Inflasi juga dapat terjadi, karena uang yang ada beredar dianggap tidak cukup untuk melakukan transaksi, akibat nilai nominalnya berkurang. Kondisi ini bisa teratasi, dengan diberlakukannya kebijakan larangan mematok harga dan jasa. Dengan begitu, uang yang tersedia akan selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa.

Misalnya, Ketika harga barang dan jasa tersebut naik, sementara daya beli masyarakat rendah, dengan sendirinya demand-nya berkurang. Bila demand-nya berkurang, maka harga barang dan jasa tersebut, dengan sendirinya akan turun. Begitu seterusnya, hingga akhirnya mata uang yang tersedia selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa.

Sementara, kebijakan mencetak uang, jika daya beli masyarakat rendah, karena jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat sedikit,maka itu bukan meningkatkan daya beli masyarakat, tapi malah mengakibatkan terjadinya inflasi. Disebabkan jumlah mata yang banyak beredar di tengah masyarakat, ditambah dengan mata uang yang sudah ada sebelumnya, akan semakin menambah jumlah mata uang. Apabila jumlah mata uang bertambah, otomatis akan terjadi inflasi. Oleh karena itu artinya, nilai mata uang tersebut turun.

Oleh karena itu, berbeda sekali dengan Sistem Islam. Islam mengharamkan negara untuk mematok harga. Dalam Islam, harga dibiarkan mengikuti mekanisme pasar, supply and demand. Sebagaimana dicontohkan pada masa Rasululullah, saat harga barang-barang naik, para sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW meminta agar harga-harga tersebut dipatok, supaya bisa terjangkau. Tetapi, permintaan tersebut ditolak oleh Nabi, seraya bersabda, “Allah-lah yang Dzat Maha Mencipta, Menggenggam, Melapangkan rezeki, Memberi Rezeki, dan Mematok harga.” (HR Ahmad dari Anas).

Dengan begitu, Nabi tidak mau mematok harga, justru dibiarkan mengikuti mekanisme supply and demand di pasar. Sehingga Ketika Nabi mengembalikan kepada mekanisme pasar, bukan berarti negara kemudian sama sekali tidak melakukan intervensi. Tetapi hanya saja intervensinya bukan dengan mematok harga, namun dengan cara lain, yang itu tidak merusak persaingan di pasar.

Maka kebijakan negara untuk mengendalikan stabilitas harga dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam, dan inilah beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh negara dalam mengendalikan harga barang dan jasa yaitu:

Pertama, dengan menjaga supply and demand di pasar agar tetap seimbang. Yakni, bukan dengan mematok harga barang dan jasa. Kedua,jika supply barang dan jasa berkurang, maka yang mengakibatkan harga dan upah naik, karena demand-nya besar, maka ketersediaan barang dan jasa tersebut bisa diseimbangkan kembali oleh negara dengan menyuplai barang dan jasa dari wilayah lain. Ketiga, jika berkurangnya supply barang karena penimbunan, maka negara bisa menjatuhi sanksi ta’zir, sekaligus kewajiban melepaskan barang pemiliknya ke pasar. Keempat, apabila kenaikan harga tersebut terjadi karena penipuan, maka negara bisa menjatuhi sanksi ta’zir, sekaligus hak khiyar, antara membatalkan atau melanjutkan akad. Dan terakhir, apabila kenaikan harga terjadi karena faktor inflasi, maka negara juga berkewajiban untuk menjaga mata uangnya, dengan standar emas dan perak. Termasuk tidak menambah jumlahnya, sehingga menyebabkan jatuhnya nilai nominal mata uang yang ada.

Akhirnya, semua ini akan sulit tercapai dan tidak mampu mengantarkan umat pada keridhaan Allah SWT bila masih menggunakan sistem kapitalisme yang menyengsarakan ini. Maka hanya dengan sistem Islam yang kaffahlah, semua permasalahan yang ada bisa teratasi, baik dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, politik, dan lain-lain.

Latest news
Related news

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini