-1.6 C
London
Jumat, Desember 9, 2022

Perzinaan Dilindungi?

Andil Demokrasi dalam legalisasi aturan liberal Pelindung zina
Oleh : Nur Haya S.S (pemerhati Sosial)‎

Setelah ditolak mati-matian UU PKS (penghapus Kekerasan Seksual) oleh berbagai kalangan, ‎ormas islam, mahasiswa, remaja, para emak-emak dan lain-lain. Yang katanya memberikan ‎ruang aman bagi wanita. Tapi itu cuma katanya, faktanya justru berbanding terbalik. Sebab ‎apa wanita tak dinilai berharga dan justru sebagai ajang merusak kehormatan seorang ‎perempuan dan menjauhi dari fitrah sebagai perempuan yang dimuliakan. Karena hanya ‎bermodal suka sama suka bisa melakukan hubungan intim tanpa ada ikatan sakral, pernikahan. ‎Bukankah ini menbuang wanita pada kehinaan dan tidak ada nilainya sedikitpun.‎

Laki-laki yang bukan mahram dengan ikatan kata pacaran, membiarkan laki-laki ajnabi (laki-‎laki bukan mahram) itu mencicipi badannya. Sungguh ini menepatkan wanita itu murah dan ‎jauh dari kata berharga. Syukurlah UU busuk PKS telah dibuang jauh-jauh dan berhasil ‎digagalkan untuk diterapkan. Tenggelam UU-PKS terbitlah Permendikbudristek no 30 tahun ‎‎2021. Kurang lebih sama isi didalamnya, jika pun terdapat perbedaan, beda-beda tipis saja. ‎Intinya dua-duanya melegalkan perzinaan dan sistem liberal (paham kebebasan yang bablas) ‎ditengah masyarakat. Ini bukan berburuk sangka tapi bukti nyata telah terpampang dalam isi ‎permendikbudristek no 30 tahun 2021 yang membolehkan hal yang haram dan sebaliknya.‎

Walau kehadiran permendikbud no 30 tahun 2021 ini dibungkus dengan alasan mencegah ‎kekerasan seksual di lingkungan kampus sehingga Mendikbud Nadiem Makarim menerbitkan ‎permendikbud ini. Dengan dilatarbelakangi oleh banyaknya laporan pelecehan seksual yang ‎dilakukan dosen, pegawai bahkan pejabat kampus terhadap mahasiswa. Dan ini didukung ‎oleh beberapa kalangan termasuk Menteria Agama Yaqut. Namun lain sisi, banyak kalangan ‎terutama para tokoh, mahasiswa dan ormas-ormas islam seperti MUI pusat menilai pasal ‎dalam peraturan ini, justru melegalkan seks bebas alias membolehkan perzinahan sebagai mana ‎yang telah dipaparkan diawal jika permendikbud ini sama saja dengan UU-PKS.‎

Permendikbud Adalah Pelindung ZinaTentu bukan tanpa bukti menyatakan permendikbud adalah pelindung zina. Jelas jika dikuliti ‎secara mendalam isi pasal permendikbud ini terdapat frasa yang menjebak dengan logika ‎berbahaya, yang secara tidak langsung mengiring pada seks bebas bahkan penyimpangan ‎seksual. Pertama: frasa “ tanpa persetujuan” yang dalam peraturan tersebut ditempatkan ‎sebagai penentu suatu tindakan sebagai kekerasan seksual. Pasal 5 ayat 2 : “ menyentuh, ‎mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan atau mengosokkan bagian ‎tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban”. Disini nyata sekali kemana arah ‎tujuan pasal ini, hubungan seksual dibenerkan atas consents (persetujuan) suka sama suka.‎

Dan merupakan hak warga negara. Sebaliknya jika tanpa persetujuan korban maka itu dsebut ‎kekerasan seksual. Bukan sekedar itu, dipasal 5 juga akan mendorong tindakan aborsi ‎sepanjang dilakukan atas persetujuan masing-masing pihak. Beginilah cara berpikir liberal ‎yang diadopsi dari CEDAW ( Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination ‎Against women) yakni kesepakatan Hak Asasi Internasional yang secara spesifik mengatur ‎hak-hak perempuan. Intinya, hubungan seksual diluar nikah dianggap sah saja dan merupakan ‎hak warga negara. Negara dan agama tidak punya andil ikut campur didalamnya.‎

Kedua: peraturan ini berpotensi memberikan perlindungan pada penyimpangan perilaku ‎seksual misal kaum LGBT. Disebutkan dalam pasal 5 ayat 2 bagian (a) bahwa kekerasan ‎seksual meliputi: “menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan ‎fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban”. Yang dimaksud “ identitas gender” ‎disini bukan cuma laki-laki dan perempuan tapi juga termasuk kaum gay dan lesbian. Artinya ‎siapapun dilingkungan kampus tidak boleh mendiskriminasi apalagi melarang kaum LGBT ‎sebab hal ini termasuk ujaran kebencian dan diskriminatif yang dikategorikan kekerasan ‎seksual, ini bermakna mengajak menerima perilaku penyimpangan seksual , ini berbahaya.‎

Ketiga: dalam permendikbud ini, satuan tugas yakni unit penanganan kekerasan seksual cuma ‎berpusat pada kaum feminis dan liberalis sebagai penafsir tunggal dalam penanganan ‎kekerasan seksual di kampus. Sebagaiman yang tercantum dalam pasal 24 ayat 4 : “ anggota ‎panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat 1 harus memenuhi syarat: a pernah mendampingi ‎korban kekerasan seksual; b. Pernah melakukan kajian tentang kekerasan seksual, gender, ‎dan atau disabilitas; c. Pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya ‎di isu kekerasan seksual, gender, dan atau disabilitas; dan atau d. Tidak pernah terbukti ‎melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual………….”‎

Pasal ini berpotensi mencukupkan pada kelompok tertentu sebagai unit penanganan kekerasan ‎seksual dan menutup pihak lain seperti kelompok islam yang punya pandangan berbeda secara ‎diametral dengan kaum feminis dan liberal dalam menangani kekerasan seksual. Demikian ‎jalan penyelesaian kekerasan seksual itu tak menyentuh akar masalah malah akan menambah ‎masalah baru sebab solusinya tak solutif sebagaimana yang digaungkan kaum feminis dan ‎liberal. Munculnya permendikbud ini akibat sistem demokrasi yang mendewakan manusia ‎sebagai pembuat hukum. Merebaknya kekerasan seksual tidak lain biangnya adalah sistem ‎demokrasi yang sesat dan rusak secara empiris dan nash.‎

Sistem Islam: Melindungi perempuan dan mencegah zina‎

Fenomena permendikbud yang tentu menuai kontra(bertentangan) penuh dengan sistem ‎islam. Islam telah jelas membedakan mana yang haq dan yang bathil. Keduanya tak bisa ‎dicampuradukkan jadi satu. Seperti yang ada di permendibudkristek yang mencampurkan ‎kebeneran dan kebathilan. Islam punya solusi yang solutif yang menyelesaikan segala ‎permasalahan termasuk masalah kekerasan seksual yang banyak terjadi dimasyarakat. Justru ‎islam adalah satu-satunya aturan yang sejak awal telah mengharamkan bentuk kekerasan dan ‎penindasan pada umat islam termasuk melakukan tindakan kejahatan seksual atau ‎mengharamkan penyimpangan seksual.‎

Allah swt berfiman: “ Janganlah kalian memaksa budak-budak wanita kalian untuk ‎melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kalian ‎hendak mencari keuntungan duniawi (Q.S An-Nur:23). Dimana masa jahiliyah di Arab, jika ‎seorang memiliki budak perempuan, budak tersebut dijadikan pelacur lalu dipunngut pajak ‎tiap waktu. Namun saat islam datang ke Arab, Allah swt melarang orang-orang mukmin ‎melakukan tersebut. Sebagaimana yang pernah dilakukan Abdullah bin Ubay bin Sahul yang ‎menjadikan budak-budaknya pelacur. Laknat Allah bagi pelaku maksiat.‎

Dalam islam, tolak ukur tindakan kejahatan seksual bukan persetujuan (consents) manusia ‎sekalipun itu HAM tapi syariat islam (hukum Allah) sebagai standarnya. Bukan consents ‎‎(persetujuan) yang diletakkan sebagai penentu kebolehan hubungan diluar pernikahan. Kapan ‎acuannya adalah consents( persetujuan), perzinahan, homoseksual, lesbian, incest, sado-‎masokis, pedofilia dan penyimpangan seksual lainnya akan dibiarkan terus subur ‎berkembang. Sebab dampak dari khas pemikiran liberal yang sesat-sesatnya. Dan tidak bisa ‎mencegah kejahatan seksual secara totalitas. Malah suburnya pemikiran liberal menumbuhkan ‎seks bebas yang merajalela dikampus maupun diluar dari kampus.‎

Berbanding terbalik dengan islam, islam tidak toleran bagi pelaku kejahatan seksual atau ‎perilaku penyimpangan seksual. Misal kasus pemerkosaan, islam menjatuhkan sanksi sesuai ‎syariah islam. Yang sanksinya memberikan efek jera dan penebus dosa bagi pelaku. ‎Sebagaimana firman Allah swt bagi pelaku pezina : “ pezina wanita dan pezina laki-laki yang ‎berzina, cambuklah masing-masing keduanya seratus kali cambukan” (Q.S An Nur:2). Atau ‎sanksi bagi kaum LGBT, Nabi Saw bersabda: “siapa saja yang menjumpai orang yang ‎melakukan perbuatan homo seperti kelakuan kaum luth maka bunuhlah pelaku dan objeknya” ‎‎(HR Ahmad).‎

Islam juga telah jauh-jauh menutup celah-celah terjadinya kejahatan seksual di tengah ‎masyarakat. Kaum pria dan wanita diperintahkan menutup aurat, menjaga pandangan, serta ‎larangan ikhtilat dan berkhalwat dengan alasan apapun. Karena tak dibenerkan laki-laki dan ‎perempuan berduaan dalam ruang tertutup dan sepi meski alasan bimbingan skripsi. Nabi saw ‎bersabda : “Siapa saja yang mengimani Allah dan Hari Akhir hendaknya tidak berkhalwat ‎dengan perempuan bukan mahram karena phak ketiganya adalah setan” (HR Al Bukhari). ‎Munculnya permendikbud adalah bukti empiris, negara menafikkan agama dalam mengatur ‎pemerintahan. Melainkan membiarkan aturan kapitalisme demokrasi liberalisme jadi ideologi

Tak ada cara lain dalam menumpas segala permasalahan dalam hidup termasuk kejahatan ‎seksual kecuali menbuang sistem kapitalisme demokrasi sedalam-dalamnya. Dan mengambil ‎islam sebagai pandangan hidup dalam mengatur seluruh aspek kehidupan secara menyeluruh. ‎Niscaya, masalah-masalah akan sirna secara berangsur-angsur dan umat manusia akan ‎terlindungi dan terjaga. Takkan ditemukan lagi kejahatan seksual maupun penyimpangan ‎seksual ditengah umat.

Wallahu a’alam biswhab

Biodata Penulis

Nama penulis : Nur Haya, S. S
Alamat : Sangatta, Kabupaten Kutai Timur
Status : Belum menikah
Aktivitas : Pengajar

Latest news
Related news

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini