-1.6 C
London
Jumat, Desember 9, 2022

Ironi Test PCR Jadi Ladang Bisnis

IRONI TES PCR JADI LADANG BISNIS
Oleh Risnawati, S.Pd (Pemerhati msalah sosial)

Maraknya pemberitaan beberapa pekan lalu membuat masyarakat geleng-geleng kepala akibat melonjak dan menurun drastisnya biaya tes PCR di Indonesia. Ini menandakan bahwa kebijakan kenaikan dan penurunan biaya tersebut merupakan kebijakan yang secara otomatis ada segelintir orang yang mengaturnya. Tentu saja demi kepentingan bisnis pribadi yang menggiurkan.

Bahkan saat ini pemberitahuan biaya tes PCR menurun pada kenyataannya nihil, saat ini pun biaya tes PCR semakin menjadi-jadi. Para pengusaha yang bergerak di bidang kesehatan menilai, harga eceran tertinggi (HET) tes usap Polymerase Chain Reaction (PCR) yang ditetapkan pemerintah Rp 275.000 (Jawa-Bali) dan Rp 300.000 (luar Jawa-Bali) cukup memberatkan pelaku usaha kesehatan.

Sekretaris Jenderal Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium Gakeslab) Indonesia, Randy H Teguh, mengatakan Rumah sakit, klinik dan lab dapat saat ini dikategorikan terdesak. Jika tidak melakukan layanan, mereka akan ditutup, tapi kalau mereka melakukan ya buntung. (kumparan.com 13/11/2021)

Perlakuan kesehatan masyarakat saat ini seakan menampakkan rakyat harus bertarung sendiri untuk merasakan kesehatan. Bisnis tidak hanya dirana jual beli makanan, minuman, pakaian dll. Namun sector Kesehatan dijadikan lahan bisnis.

Efek mudaratlah yang di dapat rakyat. Kesehatan menjadi barang mahal yang harus di bayar. Keselamatan manusia pun dipertaruhkan. Mereka tidak lagi segan-segan meraup keuntungan dari menerapkannya tes PCR.

Negara akhirnya abai terhadap urusan rakyatnya dengan menyerahkan urusan tersebut kepada lembaga-lembaga atau badan-badan tertentu bahkan individu.

Inilah kapitalisme yang hanya untuk kepentingan para elit berkuasa. Bahkan menjadi jalan bagi kapitalis mengeksploitasi hajat dasar public atau rakyat. Negara yang seharusnya menjadi pengurus bagi rakyatnya namun malah sebaliknya. Perlakuan system islam lah yang mampu mengurusi rakyat dengan sangat baik.

System islam dengan pengaturan berdasarkan al-quran dan as sunnah yang jelas asalnya ini dari sang kholik. Dimana mengatur segala aspek kehidupan termasuk kesehatan.

Islam memandang kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Dimana mekanisme pemenuhannya adalah langsung dipenuhi oleh negara. Karena negara dalam Islam adalah sebagai pengurus (Raa’in) urusan rakyat, dan penguasa sebagai pelaksana negara akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT atas pelaksanaan pengaturan ini.

Konsep dasarnya bahwa kesehatan merupakan kebutuhan pokok publik, bukan jasa untuk dikomersialkan. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
“Siapa saja yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya“. (HR. Bukhari)

Negara bahkan bertanggung jawab langsung dan sepenuhnya terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan publik, gratis berkualitas terbaik. Rasulullah saw menegaskan:
“Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Al- Bukhari)

Karena pelayanan kesehatan adalah tanggung jawab negara, maka tidak akan diserahkan kepada pihak swasta dalam pelaksanaannya. Kemudian rakyat pun tidak akan diminta sepeserpun uang sebagai iuran kesehatan. Akan tetapi negara akan mengoptimalkan kekayaan alam yang dimiliki untuk dikelola oleh negara sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh rakyat salah satunya untuk pembiayaan kesehatan.

Menjadi kewajiban Negara mengadakan rumah sakit, klinik, obat-obatan dan kebutuhan-kebutuhan kesehatan lainnya yang diperlukan oleh kaum Muslim dalam terapi pengobatan dan berobat.

Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pun (dalam kedudukan beliau sebagai kepala Negara) pernah mendatangkan dokter untuk mengobati salah seorang warganya, yakni Ubay. Saat Nabi SAW mendapatkan hadiah dokter dari Muqauqis, Raja Mesir, beliau pun menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi seluruh warganya.

Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Anas ra. Bahwa serombongan orang dari Kabilah Urainah masuk Islam. Lalu mereka jatuh sakit di Madinah. Rasulullah SAW. selaku kepala Negara saat itu meminta mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola Baitul Mal di dekat Quba’. Mereka dibolehkan minum air susunya sampai sembuh. Semua itu merupakan dalil bahwa pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat yang wajib disediakan oleh Negara secara gratis dan tanpa diskriminasi.

Jaminan kesehatan dalam Islam itu memiliki tiga ciri khas. Pertama, berlaku umum tanpa diskriminasi, dalam arti tidak ada pengkelasan dan pembedaan dalam pemberian layanan kesehatan kepada rakyat. Kedua, bebas biaya, rakyat tidak boleh dikenai pungutan biaya apapun untuk mendapat pelayanan kesehatan oleh Negara. Ketiga, seluruh rakyat harus diberi kemudahan untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan oleh Negara.

Demikianlah pengaturan Islam dalam bidang kesehatan, yang harusnya diambil sebagai solusi atas permasalahan pelayanan kesehatan yang terjadi saat ini. Indonesia sebagai negara kaya akan sumber daya alamnya pasti mampu memberikan pelayanan kesehatan dengan optimal dan bahkan gratis asalkan dengan catatan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia harus betul-betul dikelola oleh negara dan tidak diserahkan kepada pihak swasta.

Sistem jaminan kesehatan Islam ini akan terlaksana secara sempurna ketika Islam diterapkan secara komprehensif dalam kehidupan kita dengan negara sebagai pelaksananya. Wallahu ‘alam.

Latest news
Related news

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini