Minggu, November 28, 2021
BerandaOpiniPCR Wajib Demi Kesehatan atau Bisnis?

PCR Wajib Demi Kesehatan atau Bisnis?

PCR Wajib Demi Kesehatan atau Bisnis?
Oleh Risnawati, S.Pd (Pemerhati msalah sosial)

Maraknya gonjang-ganjing mengenai tes PCR beberapa pekan lalu membuat masyarakat Indonesia menjadi geram atas tindakan mewajibkannya tes PCR bagi penumpang pesawat. Bagaimana tidak, alih-alih pemerintah begitu semangatnya merealisasikan vaksin harus secara total di lakasakan kepada masyarakat, namun di sisi lain walaupun sudah vaksin masih saja terkendala dengan memberlakukan tes PCR.

Ini dapat dibuktikan bahwa pemerintah begitu getolnya merealisasikan tes PCR saat ini, sebagaimana dilansir dalam media Kompas. Pemerintah akan mengizinkan pesawat mengangkut penumpang dengan kapasitas penuh atau 100 persen seiring pemberlakuan syarat tes polymerase chain reaction (PCR) bagi penumpang pesawat. Hal ini dibenarkan oleh Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati. (Kompas.com 21/10/2021)

Ada perbedan dari ketentuan sebelumnya yaitu pelaku perjalanan udara yang sudah divaksinasi dua dosis, hanya tinggal menunjukkan hasil tes antigen untuk syarat perjalanan. Namun PCR harus digunakan oleh mereka yang baru vaksin dosis pertama.

Tentu hal ini menuai pro dan kontra masyarakat apalagi yang sering berselacar di media sosial.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, perubahan aturan syarat perjalanan udara dari tes antigen menjadi tes PCR tersebut karena adanya peningkatan kapasitas penumpang. Sehingga, kata dia, perubahan tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk peningkatan skrining. Alasannya prinsip kehati-hatian dan bertahap. Artinya, dengan peningkatan jumlah kapasitas penumpang (pesawat), perlu ditingkatkan screeningnya agar terdeteksi dan tidak ada yang lolos, saat dikonfirmasi Kompas.com. Sementara Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Alexander Ginting menuturkan, kebijakan baru ini diberlakukan demi mencegah meluasnya penularan covid-19 karena mobilitas masyarakat yang sudah mulai meningkat.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui juru bicaranya Adita Irawati menjelaskan, alasan karena saat ini kapasitas pesawat sudah diperbolehkan 100 persen. Hal ini berbeda dengan moda transportasi lain yang masih diisi dengan 70 persen kapasitas. dengan adanya peningkatan kapasitas penumpang pesawat maka perlu dilakukan pengetatan syarat perjalanannya. Terkait anggapan bahwa peraturan itu diskriminatif, Adita menyebut, peraturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk kesehatan dan keselamatan bersama. Dan ditetapkan juga secara lintas sectoral, termasuk dari Kemenkes, Kemenkomarvest, Kemendagri dan Satgas. (Kompas.com 20/10/2021)

Walau berbagai wilayah saat ini lever terdampak covid berbeda-beda. Sehingga alur hilir aktifitas sudah seperti keadaan normal. Hal ini memang harus dilakukan agar prekonomian dapat bangkit lagi. Namu banyak tambahan persyaratan saat pada saat beraktifitas seperti mengukan tranportasi udara tersebut. Tentu di tambah lagi dengan beban yang berat bagi masyarakat ketika persyaratan-persyaratan selalu saja bermunculan untuk menandakan bahwa seseorang itu dikatakan sehat dengan berbagai tes.

Sangat disayangkan, kondisi sudah mengkhawatirkan, tapi masih menjadikan kapitalisme sebagai paradigma dalam membuat kebijakan. Buktinya, dalam menangani wabah pun, selalu menggunakan metode yang lebih mementingkan aspek ekonomi. Menjaga dan memelihara nyawa manusia seperti dinomor duakan dan seolah hanya hitungan angka. Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru atau New Normal, merupakan salah satu contoh bahwa ada pihak lebih mementingkan aspek ekonomi dibanding kesehatan atau bahkan nyawa rakyat.

Bermodalkan untuk kepentingan rakyat namun dibaliknya hanya bisnis semata. Inilah kedok sebuah sistem rusak Kapitalis yang mengutamakan cuan dibandingkan kepentingan rakyatnya.

Seharusnya umat mulai menyadari bahwa lambannya penanganan virus corona bukan semata-mata problem teknis, namun problem sistemik. Maka, penyelesaiannya pun harus sistemik pula. Kapitalisme sekuler yang tidak mengutamakan nyawa manusia, harus diganti dengan sistem lain.

Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda “Barangsiapa membahayakan orang lain, maka Allâh akan membalas bahaya kepadanya dan barangsiapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain, maka Allâh akan menyulitkannya.” (H.R Abu Dawud)

Urusan kesehatan dan urusan transportasi adalah salah satu kebutuhan dasar rakyat, yang menjadi kewajiban negara untuk memberikan pelayanan terbaik. Sebab keduanya termasuk apa yang diwajibkan oleh ri’ayah negara sesuai dengan sabda Rasulullah saw: “Imam adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. al-Bukhari dari Abdullah bin Umar).

Namun, sayang semua itu tidak bisa dirasakan oleh masyarakat yang hidup di bawah sistem kapitalis-sekuler.

Dalam Islam, tes PCR tentunya akan dilakukan dengan akurat secara cepat, masif, dan luas. Tidak ada biaya sedikit pun. Lalu dilakukan tracing kontak orang yang positif dan dilakukan penanganan lebih lanjut. Yang positif dirawat secara gratis ditanggung negara. Termasuk kebutuhan diri dan keluarganya selama masa perawatan pun menjadi tanggung jawab negara. Dimana negara mendapatkan pemasukan dari semua pendapatan SDA yang melimpah dan bisa juga dari aset-aset negara lainnya, tanpa bergantung pajak dan utang luar negeri.

Dengan langkah tersebut maka bisa dipisahkan antara orang yang sakit dan yang sehat. Mereka yang sehat tetap bisa menjalankan aktivitas kesehariannya. Tanpa dibayang-bayangi virus corona. Aktivitas ekonomi pun tetap produktif sekalipun menurun.

Maka, mari kembali kepada hukum syariah, agar dampak pandemi Covid-19 tidak semakin parah. Dunia pun bisa kembali normal sebagaimana sebelum adanya virus.

Wallahua’lam Bishawab

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments