Minggu, November 28, 2021
BerandaOpiniPajak Ditambah, Rakyat Sejahtera?

Pajak Ditambah, Rakyat Sejahtera?

Pajak Ditambah, Rakyat Sejahtera?
Oleh : Ni’mah Fadeli (Anggota Aliansi Penulis Rindu Islam)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan mengalami kenaikan pada April 2022 yaitu sebesar 11 persen. Hal ini telah menjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI seiring dengan disahkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan bahwa tarif PPN akan kembali naik mencapai 12 persen pada tahun 2025 dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Menurutnya tarif PPN di Indonesia relatif lebih rendah dari rata-rata dunia yaitu sebesar 15,4 persen. Meski menaikkan tarif PPN, namun sejalan dengan usulan seluruh fraksi di DPR RI dan aspirasi masyarakat, maka pemerintah tidak akan mengenakan PPN untuk beberapa barang atau jasa yang dianggap sangat dibutuhkan masyarakat, seperti barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial dan beberapa jenis jasa lainnya. (Kompas.com, 7/10/2021).

UU HPP juga menambah fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Neilmaldrin Noor menegaskan bahwa pemberlakuan NIK menjadi NPWP tidak otomatis menyebabkan pemilik NIK akan dikenai pajak.

Pengenaan pajak hanya berlaku jika pemilik NIK telah memenuhi syarat subjektif (termasuk sebagai subjek pajak) dan objektif ( mendapatkan penghasilan setahun di atas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak). Pemberlakuan NIK menjadi NPWP pada dasarnya akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang sedang berlangsung. ( Kompas.com, 10/10/2021).

Menurut UU No. 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah sumber pendapatan terbesar negara. Sebanyak 80 persen pemasukan negara berasal dari pajak. Ada pajak yang masuk ke Anggaran Penerimaan  dan Belanja Negara (APBN) seperti PPN, pajak penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan bea materai dan ada juga pajak yang masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan pajak penerangan jalan.

Selama sistem kapitalis masih dijalankan, maka negara akan selalu mencari celah untuk menambah pemasukan  melalui pajak yang didapat dari rakyat. Kenaikan tarif pajak tak lantas menambah kesejahteraan rakyat. Kekayaan alam yang melimpah seolah tak ada arti, negara malah sibuk membebani rakyat dengan segala macam pajak. Kekayaan alam tidak dikelola untuk kemaslahatan rakyat tapi justru diperjualbelikan kepada asing atau korporasi.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, setiap individu berhak memiliki barang apapun selama mendatangkan keuntungan. Itulah mengapa kebijakan dan regulasi selalu berpihak pada mereka yang memiliki modal. Harta kekayaan alam bukan sumber pendapatan utama. Maka tak mengherankan jika kerap kita jumpai negara yang miskin kekayaan alam namun berkembang pesat, sebaliknya negara dengan kekayaan alam melimpah justru tak maju-maju.

Sebagaimana sistem kapitalis, dalam sistem ekonomi Islam juga ada pajak (dharibah). Hanya saja berbeda dengan sistem kapitalis, dharibah bukan sumber pemasukan utama dalam negara. Dharibah hanya sebagai pos tambahan yang dijadikan solusi akhir ketika kas baitul maal kosong. Pungutan pajak  hanya dibebankan kepada rakyat yang kaya saja, setelah dikurangi  kebutuhan pokok dan sekunder secara proporsional. Ketika kebutuhan baitul maal sudah terpenuhi dan sudah terisi dari penerimaan rutin maka dharibah dihentikan. Dalam Islam, pajak hanya pos tambahan dan bersifat darurat, bukan pungutan rutin yang dibebankan pada seluruh rakyat.

Sumber pemasukan negara dalam Islam ada tiga, yaitu :

  1. Bagian fa’i (harta yang berasal dari non muslim dengan cara damai) dan kharaj (retribusi atas tanah atau hasil produksi tanah yang dibayarkan para pemilik tanah yang telah ditaklukkan)
  2. Bagian kepemilikan umum (minyak dan gas, listrik, pertambangan, laut, sungai, perairan dan mata air, hutan dan padang rumput, tempat khusus yang dikuasai negara)
  3. Bagian shadaqah (zakat mal, zakat pertanian, dan buah-buahan, zakat peternakan)

Sistem Islam tidak membebani rakyat dengan pajak, pemimpin tidak akan mencari celah barang atau jasa apa lagi yang akan dikenakan pajak dan kemudian secara berkala menaikkan tarifnya karena pemasukan negara sudah jelas sumbernya. Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “ Sesungguhnya pelaku atau pemungut pajak (diazab) di neraka.” (HR. Ahmad).

Negara tanpa pungutan pajak yang membebani rakyat, pemimpin yang mengayomi dan Insyaallah kesejahteraan hidup dunia akhirat akan didapat ketika semua komponen negara menjalankan syariat Islam secara keseluruhan (kaffah) di setiap lini kehidupan. Wallahu a’lam bishawwab.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments