Minggu, November 28, 2021
BerandaOpiniBlok Wabu dan Pengelolaan Berdasarkan Syariah Islam

Blok Wabu dan Pengelolaan Berdasarkan Syariah Islam

Blok Wabu dan Pengelolaan Berdasarkan Syariah Islam
Oleh: Ratna Mufidah, SE

Tambang emas Blok Wabu berada di Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua, masuk dalam wilayah kerja (Blok B) PT Freeport Indonesia yang di kontrak karya II. Namun, belum sempat ditambang, dikembalikan kepada pemerintah sebelum 2018. Tambang ini diklaim memiliki potensi kandungan emas yang lebih besar, dibanding tambang Grasberg milik Freeport Indonesia.

Eksplorasi PT Freeport Indonesia di Blok Wabu mengidentifikasi cadangan sebesar lebih dari 116 juta ton bijih mineral berkandungan emas dan perak. Setiap ton bijih itu rata-rata berkandungan 2,16 gram emas dan 1,76 gram perak, dengan cut off grade sekitar 1 gram per ton. Total emas yang dapat dihasilkan diperkirakan mencapai 8,1 juta ons emas (jubi.co.id, 25/1/2021).

Menurut Ferdy Hasiman, Peneliti Alpha Research Database mengatakan nilai potensi ini setara dengan US$14 miliar atau nyaris Rp 300 triliun dengan asumsi harga emas  US$ 1.750 per troy once. “Ini jauh lebih besar dari kandungan logam emas material bijih Grasberg milik Freeport Indonesia yang setiap ton materialnya hanya mengandung 0,8 gram Emas.”

Dengan nilai potensi ini, wajarlah begitu tambang ini diserahkan kepada pemerintah Indonesia, lantas menjadi rebutan perusahaan-perusahaan tambang. PT Aneka Tambang Tbk (Persero) atau Antam berencana menggarap Blok Wabu tersebut. Kendati begitu, saat ini anggota dari holding BUMN Pertambangan Mind ID itu, masih menunggu kepastian kebijakan dari Kementerian ESDM.

Praktik pengelolaan tambang di Indonesia selama ini sangat menyolok mata merugikan rakyat Indonesia. Selama puluhan tahun, lewat apa yang disebut kontrak karya, gunung emas Grasberg dikeruk dan hasilnya dimiliki oleh PT Freeport dan dibawa ke Amerika. Indonesia hanya mendapat sedikit sekali, bahkan untuk pembangunan Papua dan kesejahteraan rakyat Papua sendiri minim sekali. Meski pengelolaan sudah diserahkan kepada perusahaan dalam negeri akankah tambang ini akan memberi kesejahteraan yang maksimal kepada rakyat?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, satu hal lagi perlu ketahui, sampai saat ini rakyat Papua harus hidup dalam situasi mencekam akibat konflik bersenjata yang tak kunjung selesai. Benarkah konflik-konflik tersebut berhubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kekayaan alam di bumi Papua? Bisa saja terjadi, namun satu hal yang patut digaris-bawahi adalah bahwa kondisi tersebut menambah keprihatinan akan nasib warga Papua.

Pengelolaan barang tambang akan menuai hasil yang melimpah bila dilakukan berdasarkan syariat Islam. Dalam kitab Nidzomul Iqtishodi yang merupakan hasil penggalian syariat ulama besar Syaikh Taqiyudin An Nabhani, menyebutkan bahwa kekayaan alam berupa tambang yang potensinya tidak terbatas, maka dia merupakan al milkiyah amah (kepemilikan bersama).

Hal ini didasarkan pada hadits Nabi riwayat Abu Dawud tentang Abyad ibn Hamal yang meminta kepada Rasulullah agar dia diizinkan mengelola tambang garam di daerah Ma’rab:

أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ فَقَطَعَهُ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ قَالَ فَانْتَزَعَ مِنْه

“Bahwa ia datang kepada Rasulullah SAW meminta (tambang) garam, maka beliaupun memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau: “Wahai Rasulullah, tahukah apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir”. Lalu ia berkata: Kemudian Rasulullah pun menarik kembali tambang itu darinya”

Larangan tersebut tidak hanya terbatas pada tambang garam saja, melainkan meliputi seluruh barang tambang yang jumlah depositnya banyak (laksana air mengalir) atau tidak terbatas. Ini juga mencakup kepemilikan semua jenis tambang, baik yang tampak di permukaan bumi seperti garam, batu mulia atau tambang yang berada dalam perut bumi seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, minyak, timah dan sejenisnya.

Barang tambang semacam ini menjadi milik umum sehingga tidak boleh dimiliki oleh perorangan atau beberapa orang. Demikian juga tidak boleh hukumnya, memberikan keistimewaan kepada seseorang atau lembaga tertentu untuk mengeksploitasinya tetapi pewnguasa wajib membiarkannya sebagai milik umum bagi seluruh rakyat. Negaralah yang wajib menggalinya, memisahkannya dari benda-benda lain, menjualnya dan menyimpan hasilnya di bayt al-Mal.

Sedangkan barang tambang yang depositnya tergolong kecil atau sangat terbatas, dapat dimiliki oleh perseorangan atau perserikatan. Hal ini didasarkan kepada hadith nabi yang mengizinkan kepada Bilal ibn Harith al-Muzani memiliki barang tambang yang sudah ada dibagian Najd dan Tihamah. Hanya saja mereka wajib membayar khumus (seperlima) dari yang diproduksinya kepada bayt al-Mal. Baitul mal inilah yang menjadi lumbung kas Negara tempat menyimpan harta-harta baik itu kepemilikan Negara maupun kepemilikan umat.

Harta dari hasil kekayaan tambang yang menjadi milik umat, dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk tidak harus berupa emas, tetapi bisa berupa apa saja yang dibutuhkan oleh umat demi kesejahteraan hidup mereka, apakah itu fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya.

Sehingga, yang menjadi persoalan bukan hanya apakah tambang tersebut sudah dikembalikan kepada pemerintah Indonesia ataukah tidak, tetapi juga apakah pengelolaan tambang sudah berdasarkan syariat Islam, dimana kepemilikan asli adalah rakyat. Hal inilah yang membedakan dengan pengelolaan dalam sistem kapitalisme saat ini dimana hal yang amat menyolok adalah adanya jurang antara yang kaya dan miskin akibat tidak meratanya hasil-hasil pembangunan. Mereka yang menikmati harta atau kekayaan alam hanya kalangan terbatas saja.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments