Minggu, November 28, 2021
BerandaOpiniBongkar Rekening Mafia Narkoba Hanya Demi Pajak?

Bongkar Rekening Mafia Narkoba Hanya Demi Pajak?

*Bongkar Rekening Mafia Narkoba Hanya Demi Pajak?*

Oleh: Rohmatullatifah
Aktivis Dakwah

Narkoba adalah sesuatu yang haram untuk dikonsumsi. Ketika mengkonsumsi maka yang didapat hanyalah kesia-siaan. Fisik rusak dibuatnya, akal hilang karenanya, bahkan angka kriminalitas pun menjulang dibuatnya.

Nah, tentunya si pemakai ada karena adanya produsen, distributor dan mafia yang menjadi sistemnya. Maka inilah yang harus dihilangkan yakni semua sistem penyokongnya.

Karena sungguh tak adapat dipercaya ketika Pusat Pelaporan Aset dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan adanya rekening gemuk mencapai 120 triliun yang diduga bersumber dari sindikat perdagangan narkoba dari berbagai kalangan dan berskala internasional.

Seperti dikutip dari kanal YouTube PPATK, kepala PPATK Dian Ediana Rae menyebut rekening gemuk tersebut merupakan angka konservatif yang ditotalkan dari transaksi dalam kurun waktu 2016 sampai 2020. Dalam temuannya PPATK mencatat dan memeriksa 1339 individu dan korporasi yang terlibat dalam transaksi keuangan tindak pidana narkoba. (Republika.co.id, 6/10/2021).

Sungguh jumlah yang besar bagi bisnis haram yang merusak. Parahnya, ini hitungan 5 tahun terakhir. Dalam 5 tahun saja sudah terkumpul Rp120 triliun. Bagaimana jika dihitung dari awal narkoba masuk ke negeri ini?
Jumlahnya pasti akan jauh lebih besar dari yang ditemukan.

Kalau kita lihat mereka seakan tidak peduli dengan dampak negatif dari narkoba tersebut, yang terpenting adalah aliran dana ke kantong pribadinya lancar. Bahkan pada April lalu seorang mahasiswa USU berinisial Okto Berlin Siahaan yang diamankan petugas BNN usai menjadi pengedar ganja di lingkungan kampus Universitas Sumatera Utara sama sekali tak menyentuh empatinya.

Dikutip dari Tribunnews.com, Penangkapan mahasiswa USU terungkap saat gelar pemusnahan ganja total 16.532,03 gram yang didapat dari dua tersangka Berlin Siahaan dan rekannya Nefo Kaban di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumut. Dimana dari tangan tersangka Berlin, BNN Sumut berhasil menyita ganja 850 gram. Sementara tersangka Nefo Kaban sebanyak 740 gram ganja (Jum’at, 9/4/2021).

Sungguh memprihatinkan, bisnis haram yang merusak bisa bertahan bertahun-tahun lamanya. Entah sudah berapa banyak korban yang berjatuhan karenanya.
Begitu besarnya keuntungan yang diperoleh dari bisnis ini, membuat banyak orang lebih memilih bisnis narkoba daripada yang lain. Terlebih saat pandemi, di mana banyak yang terdampak PHK ataupun karena banyaknya jumlah pengangguran, membuat seseorang mengambil jalan pintas bekerja dengan cara haram menjadi pengedar narkoba. Sementara kebutuhan hidup harus tetap terpenuhi, sedangkan negara tidak menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya.

Belum lagi aturan hukum yang diberlakukan dinilai lemah, terbukti dengan adanya terpidana narkoba yang dapat berkali-kali dihukum, bahkan terpidana mati sekalipun masih bisa mengendalikan bisnis haram dari balik jeruji besi, dan ini hanya terjadi di Indonesia, sehingga wajar  jika para sindikat internasional lebih leluasa menjalankan bisnisnya. Maka benarlah ketika negeri ini dikatakan surganya para mafia narkoba.

Di sistem kapitalis yang diadopsi negeri ini lebih mengutamakan pada materi. Semua kebijakan mengarah pada keuntungan, bukan untuk menuntaskan masalah. Seperti halnya kasus mafia narkoba yang terus dikejar karena memiliki sejumlah rekening gendut yang melimpah. Bukankah dari keuntungan yang diperoleh atas pungutan pajak para mafia narkoba menambah pemasukan pemerintah?

Karena nyatanya pungutan pajak selalu menjadi andalan pemerintah sebagai sumber pemasukan utamanya. Maka tak heran jika semua hal dikenakan pajak dalam jumlah besar.
Maka pemerintah akan mencari jalan untuk membidik apa saja yang bisa menjadi sumber pajak, contohnya pada temuan PPATK, pemerintah terkesan lebih menyoroti tindak pencucian uang ketimbang kasus narkoba itu sendiri.
Ini dilakukan karena pemerintah tidak mampu mengelola SDA yang ada dengan baik.

Publik berharap pengungkapan data kejahatan ini bukan hanya dilakukan untuk menarik pungutan (pajak) semata, tapi semestinya menjadi pijakan memberantas jaringan narkoba dan menutup semua pintu berkembangnya aktivitas terlarang yang bisa menjerusmuskan ribuan anak bangsa dalam kerusakan .

Pemerintah harusnya fokus memutus mata rantai peredaran narkoba serta dapat menyiapkan lapangan kerja. Bukan malah berburu gembong narkoba demi memperoleh pemasukan pajak karena para mafia yang memiliki rekening gendut.

Adanya sistem kufur yang diterapkan saat ini telah memberi lahan subur bagi penyalahgunaan narkoba. Karena tidak ada standar halal haram dalam melakukan beragam aktivitas termasuk bisnis narkoba. Selama ada permintaan, produksi tetap berjalan meski dampaknya merusak akal dan jiwa manusia sekalipun.

Oleh karena itu, perdagangan narkoba tidak akan bisa dihentikan selama negara mengemban nilai kapitalisme dalam menjalankan politik ekonominya, yakni semata-mata bertumpu pada keuntungan materialistik. Sehingga jelas, hukum yang berlaku di atas paham kapitalisme tidak akan pernah sejalan dengan Islam.

*Islam Menuntaskan Masalah Narkoba*

Islam adalah agama yang sempurna dengan seperangkat aturannya. Sebuah sistem kehidupan yang lengkap luar biasa penjagaannya. Dalam Islam, salah satu fungsi negara adalah menjaga akal manusia. Hal-hal yang merusak bahkan mampu menghilangkan akal seseorang hingga ia lalai dalam ibadahnya, negara yang menjamin menghilangkannya. Narkoba salah satunya.

Menjaga akal manusia berarti menghindari dan memusnahkan hal yang merusak akal. Baik itu alkohol ataupun narkoba. Maka, dalam Islam, negara wajib menghilangkan segala bentuk transaksi narkoba dan keberadaannya.
Negara akan meningkatkan ketakwaan dan keimanan di setiap individunya. Dengan memiliki ketakwaan kepada Allah, maka setiap individu akan memiliki pemahaman untuk taat terhadap aturan Allah. Sehingga, mereka tidak akan berani melakukan perbuatan haram seperti narkoba.

Dalam kehidupan masyarakat ber amar ma’ruf nahi munkar akan menjadi suatu budaya keseharian. Saling menjaga dalam kebaikan. Mencegah dari kemungkaran. Peduli kepada sesama dengan landasan kasih sayang dan mengharap ridha Allah saja.

Kemudian menegakkan sistem hukum Islam dan konsisten menerapkannya. Negara akan memberikan hukuman yang bersifat tegas dan membuat pelakunya jera. Hukum akan diberlakukan sesuai dengan tindak kejahatan yang diperbuat tanpa membedakan status sosial maupun posisinya.

Selain itu didalam sistem Islam negara juga hadir dalam memenuhi seluruh kebutuhan dasar bagi masyarakat, mulai kebutuhan pangan, papan, dan sandang. Disamping itu, negara akan menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat agar tidak ada lagi yang memilih bisnis haram seperti narkoba untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Itulah gambaran solusi yang dimiliki sistem pemerintahan Islam. Islam mampu menyelesaikan segala permasalah umat tanpa menambah masalah baru. Pemberantas narkoba pun akan tuntas hingga akarnya. Maka sudah selayaknya negeri ini meninggalkan sistem buatan manusia yang notabene merusak seluruh lini kehidupan, dengan menegakkan sistem Islam kaffah, karena di dalamnya akal dan jiwa manusia terjaga.

Wallahua’lam bish shawab.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments