Kamis, September 23, 2021
BerandaOpiniPenghinaan Agama Berulang, Negara Gagal Menjaga Agama

Penghinaan Agama Berulang, Negara Gagal Menjaga Agama




Penghinaan Agama Berulang, Negara Gagal Menjaga Agama
Oleh : Fitri Mulyani, Amd
(Ibu Rumah Tangga dan Pemerhati Masalah Sosial)

Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Umat Islam terus menahan perih dengan kejadian penghinaan agama yang tak bertepi. Sebagai mayoritas, sungguh tak masuk logika jika umat Islam selalu menjadi pihak yang terluka. Meski atas nama kebebasan berpendapat, namun hal ini mengundang reaksi sejumlah besar umat Islam.

Dilansir dari inews.id (22/8/21) bahwa Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta polisi segera menangkap YouTuber Muhammad Kece. Sebab pria tersebut sudah menghina dan merendahkan agama Islam.  “Saya minta polisi segera menangkap yang bersangkutan (Muhammad Kece),” kata Anwar Abba dalam akun Youtubenya. Menurut dia, Muhammad Kece sebelumnya beragama Islam, namun kini sudah pindah agama lain. “Dalam video yang beredar akhir-akhir ini, saya melihat yang bersangkutan sudah melampaui batas-batas yang menurut saya akan sangat menggangu kerukunan umat beragama,” katanya. Ketua PP Muhammadiyah ini menilai perbuatan Kece tidak etis dan memancing kemarahan umat Islam. Sebab ucapan Kece, menurut dia merendahkan dan menghina Allah SWT, Alquran dan Nabi Muhammad SAW.  “Bahkan diksi yang dipergunakan itu diksi yang mencerminkan kebencian,” katanya.

Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad, mengatakan, ucapan YouTuber Muhamad Kece (MK) yang menyinggung Nabi Muhammad SAW menjurus pada penistaan agama. Menurutnya, tindakan MK telah memenuhi unsur 156a KUHP. Suparji berharap kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas yang bersangkutan. Sebab, tidak ada ruang bagi penista agama di Indonesia. Polri sebaiknya melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap kasus semacam ini. Suparji juga meminta kepada masyarakat untuk menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Ia berpesan, jangan ada tindakan main hakim sendiri dari masyarakat. (Republika.co.id, 22/8/21)

Berulangnya kasus penistaan agama tentu saja membuat publik tak ragu lagi menyatakan hal ini biasa terjadi dalam negeri sekuler yang menjamin berbagai kebebasan. Kalaupun ditindak tidak ada sanksi tegas yang membuat jera. Malah makin menggila dengan adanya berbagai penghinaan dan candaan terhadap Islam. Belum juga reda kemarahan umat Islam atas penistaan agama yang satu malah muncul lagi penistaan agama lainnya. Padahal penistaan agama termasuk dalam kejahatan yang serius, tapi ironisnya tidak cepat ditindak dan kasusnya jarang terurus. Inikah bukti dari pengamalan toleransi beragama? Jika non muslim yang mengalami kerugian begitu cepat suara mengatakan intoleran. Berbeda jika muslim yang dihinakan diminta untuk tetap bersabar dan si penista masih bebas berkeliaran.

Inilah konsekuensi dari penerapan sistem liberalisme yang berasal dari barat. Undang-undang penodaan agama tidak bisa mencegah terulangnya kasus, justru yang ada kasus serupa semakin tumbuh subur. Sebab penista agama dalam aturan-aturan terkait, tidak diberikan sanksi tegas oleh pemerintah, hanya 5 tahun penjara yang tentu saja tidak memberi efek jera. Selain itu norma yang mengatur penistaan agama juga masih terlalu longgar. Atas nama liberalisme, kebebasan berekspresi dan berpendapat selalu menjadi pembenar bagi mereka yang menista.

Hal semacam ini tidak akan terjadi, manakala Islam diterapkan secara Kaffah dalam institusi Islam yakni Khilafah Islamiyah sebab salah satu tujuan syariat adalah hifdzhu ad Din yakni menjaga agama. Khalifah sebagai pemimpin umat Islam akan bertanggung jawab terhadap terealisasinya tujuan ini, akan menindak tegas para penista agama demi menjaga kemuliaan agama Allah. Tak ada kompromi atau bersikap lemah di hadapan penista. Penistaan agama yang berulang tidak akan ada jika Islam diposisikan sebagai landasan konstitusi, sebab Islam memiliki aturan yang sangat rinci digali dari Alquran dan As-sunnah berkaitan dengan hukuman para penista agama Islam.

Berikut hukuman yang akan diterima penista agama Islam khusus penghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam :
1.Hukuman bagi yang menghina nabi yakni hanya lelucon atau meremehkan, tetap hukumannya adalah dihukum mati. Berbeda halnya bagi mereka yang dipaksa melakukan penghinaan sedangkan hatinya tetap beriman maka mereka lepas dari hukuman.
2.Hukuman bagi yang diduga menghina nabi dengan ungkapan yang samar dan multitafsir para ulama berbeda pendapat antara menegakkan hukuman mati atasnya atau dengan membiarkannya hidup. Dalam hal ini perlu pembuktian di pengadilan.
3.Jika pelakunya orang kafir harbi, maka kepadanya bukan hanya terkena hukum bagi penghina Nabi dan lebih daripada itu harus ditegakkan hukum perang karena hubungan dengan mereka adalah perang atau jihad. Negara Islam harus mengumumkan perang kepada kafir harbi penghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
4.Jika pelakunya kafir dzimmi maka ditegakkan hukuman mati karena atas mereka sudah tidak ada lagi dzimmah atau perlindungan. Jadi mereka dibunuh karena kekafiran mereka. Apalagi status dzimmah tidak menghalangi ditegakkannya hak atas mereka.
5.Jika pelakunya adalah orang muslim maka mereka juga dijatuhi hukuman mati. Namun para ulama berbeda pendapat, apakah karena pelanggaran hadd atau karena kekufuran atau murtad. Jika termasuk pelanggaran salah satu pelanggaran hudud Allah, maka pertobatannya tidak diterima (pendapat Malikiyyah). Namun jika dihukum murtad(riddah), maka diberlakukan hukuman mati sebagai orang murtad dan pertobatannya bisa diterima (pendapat Syafi’iyah).
6.Hukuman kepada penghina Nabi bisa ditegakkan oleh individu tanpa harus menunggu Khilafah kecuali pada tiga keadaan keadaan : Pertama pada konteks hukuman mati atas pelaku muslim yang dihukumi karena murtad di mana dalam Mazhab Syafi’i diterima pertobatannya maka harus ada qadhi atau khalifah, artinya jika ditetapkan hukuman karena melanggar had(pendapat jumhur), maka bisa langsung dieksekusi. Kedua pada keadaan hukuman bagi orang yang samar atau multitafsir dalam ungkapannya yang diduga menghina Rasulullah maka harus ada qadhi atau hakim yang diangkat oleh khalifah dalam melakukan pembuktian dan eksekusi. Ketiga pada keadaan memobilisasi jihad atau futuhat kepada negara kafir harbi.

Demikianlah sanksi dalam Islam mempunyai unsur zawajir (pencegah) berarti dapat mencegah manusia dari tindak kejahatan dan jawabir yang berarti dosa atau kesalahan pelaku pidana akan diampuni oleh Allah SWT. Maka sanksi semacam ini sangat jitu untuk mencegah berulangnya kasus penistaan agama dan kriminal lainnya.

Wallahu a’lam bishshawab

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments