Rabu, Oktober 20, 2021
BerandaOpiniMakin Membebani, Sekolah Kena Pajak

Makin Membebani, Sekolah Kena Pajak

Pajak
Nur Haya S.S (Pemerhati Masalah Sosial)

MAKIN MEMBEBANI, SEKOLAH KENA PAJAK
Oleh : Nur Haya S.S (Pemerhati Masalah Sosial)

Pemerintah berancang ancang menarik PPN (Pajak Pertambahan nilai) pada jasa pendidikan. Saat ini memang jasa pendidikan masih dalam lingkup non jsa kena pajak (JKP) nantinya jasa pedidikan ini tidak lagi dikecualikan dari penarikan pajak.

Tak henti-henti penguasa menyuguhkan kebijakan yang merupakan beban hidup bagi rakyat. Dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakaan (RUU KUP), pemerintah berencana memungut pajak dibidang pendidikan sebesar 7%. (insight.kontan.co.id, 8/9/2021)

Beleid ini tengah dibahas oleh kementerian keuangan (kemenkeu) bersama panitia kerja (Panja) RUU KUP komisi XI DPRI. Anggota Panja RUU KUP dan fraksi PDIP Said Abdullah menyatakan PPN akan dikenakan kepada sekolah yang tidak menjalankan sistem pendidikan Nasional (Sisdiknas) atau berorientasi nirlaba. Seperti, sekolah internasional yang umumnya menelan biaya ratusan juta per tahun. Sehingga, asas ability to pay dalam perpajakan Indonesia bisa dirasakan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta internasional. (nasional.kontan.co.id, 4/9/2021)

Sejumlah pengamat pendidikan sudah angkat bicara terkait dikenakannya pajak pada jasa pendidikan, pada umumnya tidak sepakat dikarenakan ini akan berdampak pada pendidikan akan menyulitkan masyarakat bawah.

Juga ekonom Faisal Basri menolak Pajak pendidikan ini, pendidikan formal ini merupakan tanggung-jawab dari pemerintah, untuk membangun bangsa kedepannya, meningkatkan literasi kemajuan teknologi, dan lain-lain. sangat tidak elok kalau sampai harga pendidikan jadi melambung karenanya.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Center Institute (TRI) Prianto Budi Saptono berpendapat, rencana tersebut ada baiknya dikubur dalam-dalam oleh pemerintah. Karena, inkam/penerimaan pajak tidak akan bertambah pesat dengan mengenakan PPN atas jasa pendidikan.

Pemeritah berdalih bahwa kebijakan ini untuk menciptakan keadilan agar seluruh warga mendapatkan manfaa dari pajak tersebut.

Pemerintah beralasan ini perlu agar ada kerangka kebijakan baru dibidang perpajakan karena melemahnya perekonomian akibat pandemic. Pemerintah meyakinkan rencana perluasan pajak ini, karena pajak yang diatur dalam RUU dalam jasa pendidikan didasarkan rasa keadilan sehingga tidak berpengaruh pada masalah kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pajak pendidikam yang dikenakan hanya 7% dan itu tidak semua sekolah dikenakan PPN. Sekolah nirlaba dan sekolah negri tidak akan terkena PPN, adapun jasa pendidikan yang dikenakan adalah jasa komersial dan penyelenggaran pendidikan yang tidak mengikuti kurikulum yang disyaratkan dalam pendidikan/ diknas akan dikenakan PPN.

Demikian prinsip nirlaba tak bisa ditaati dari tiap penyelenggara pendidikan. Maka kenyataan komersialisasi pendidikan tak bisa dihindari, kondisi ini dimanfaatkan oleh negara. Pungutan pajak pendidikan komersial pun dianggap wajar, karena dalam sistem ekonomi kapitalis, pajak merupakan sumber pendapatan Negara.

Sekolah Kena Pajak, Menambah Beban Pendidikan

Kita lihat inilah konsekuensi negara yang menerapkan system kapitalis sekuler, Negara tidak akan menjamin rakyatnya, namun seperti penjual kepada pembeli, rakyat bagai sapir perah. Rakyatlah yang jadi korban.

Walau tidak semua sekolah terkena pajak. Namun pada faktanya sekolah negri lebih sedikit dari pada sekolah swasta. Artinya peran Negara sendiri sudah minim dalam menyedikan sekolah negri apalagi yang berkwalitas. Kekurangan sekolah ini akhirnya ditutupi sekolah swasta. Hasilnya resiko biaya mahal sekolah swasta harus ditanggung orang tua murid.

Ditambah lagi jika beban PPN yang akan ditanggungkan pada sekolah swasta. Tentu ini akan menambah beban pada orang tua murid. Ini membutikan Negara tidak memberikan keadilan malah memberatkan.

Kebijakan ini akan menambah buruk wajah pendidikan Indonesia sebab sebelumnya pendidikan negeri ini sudah buruk. Pendidikan yang mahal dan kurikulum yang gagal membentuk generasi yang bermoral. Maka bisa dipastikan carut-marut masalah pendidikan di negeri ini akan terus membesar dan berujung pada kekacauan belaka yang berlarut-larut tanpa solusi shahih.

Saat Korporasi penjajah SDA disambut ramah dan dibukakan karpet merah menguasai kekayaan negeri ini. Padahal jika SDA dikelola secara mandiri, hasil pendapatannya sangat besar dan mampu untuk memenuhi kebutuhan rakyat tanpa mengambil pajak.

Seolah negara menampakkan lepas tanggung jawab, juga mengambil celah demi kepentingan menutupi masalah ekonomi negara dengan memperbanyak pungutan dari rakyat. Padahal rakyat semestinya diayomi dan dilayani, dan itu adalah kewajiban seorang pemimpin bagi rakyat.

Paradikma kapitalis sekuler hanya memperhatikan untung rugi sudah harusnya dicampakkan. Sudah layaknya kita beralih pada paradigma yang sohih.

Sistem islam menjamin Pendidikan Gratis

Fenomena problem pendidikan hari ini tak akan terjadi dalam sistem islam. Yakni sistem yang shahih diterapkan untuk mengatur manusia. Dalam islam, pendidikan adalah kebutuhan dasar publik yang mutlak menjadi tanggung-jawab negara. Negara tidak boleh memungut pajak dari jasa pendidikan, namu sebaliknya negara yang harus mendanai dari dana Baitul Mal. Ada tiga pos sumber pendapatan Baitul Mal.

Yaitu pertama pos kepemilikan negara meliputi fai (anfal, ghanimah, rikaz), jizyah, kharaj,usyur, harta milik umum yang dilindungi oleh negara, harta haram pejabat dan pegawai negara, khumus rikaz dan tambang, harta orang tak punya ahli waris, serta harta orang murtad. Kedua pos kepemilikan umum berasal dari hasil pengelolaan SDA secara syari. Dan terakhir pos zakat, yang berasal dari zakat kaum muslimin, baik zakat fitrah, mal, sedekah, infaq, wakaf dan sebagainya. Untuk mendanai pendidikan negara bisa mengambil dari pos kepemilikan negara dan pos kepemilikan umum.

Demikian dalam aspek pendidikan, jaminan terhadap pemenuhan bagi seluruh warga negara. Bisa terwujudkan dengan gratis.

Melalui dua jalur pos pembiayan tersebut, dari dana itu pula daulah islam menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan secara bermutu seperti gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, buku-buku pelajaran, balai penelitian dan lainnya. Juga negara islam mampu menyediakan tenaga pengajar yang berkualitas dan ahli dibidangnya.

Sekaligus memberikan gaji yang serius dan memuliakan tenaga pendidik maupun pegawai dikantor pendidikan. Para sahabat telah sepakat tentang kewajiban memberikan ujroh pada tenaga-tenaga pengajar dalam instansi pendidikan di seluruh tingkatan pendidikan.

Khalifah Umar bin khattab ra pernah menggaji guru-guru yang mengajar anak-anak kecil di Madinah. Yang berjumlah 15 dinar setiap bulan, gaji ini diambil di baitul mal.

Sedangkan mengenai sekolah swasta yang tidak nirlaba. Daulah islam hanya mengawasi lembaga-lembaga tersebut. Supaya kurikulum dan mata pelajaran yang diajarkan tidak berseberangan dengan akidah islam dan syariah islam. Karena tiap warga negara islam diperbolehkan memdirikan sekolah, madrasah, pesantren atau lembaga pendidikan. Juga menarik kompensasi atas jasa yang mereka berikan.

Sungguh dalam sistem islam , khilafah telah memberikan pelayanan yang super mewah dalam pemenuhan pendidikan gratis pada warga negaranya. Tentu tinta sejarah telah membuktikan dan menjadi masa keemasan dimasa khilafah.

Wallahu a’lam bishwab

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments