Minggu, November 28, 2021
BerandaOpiniKekayaan Pejabat Meningkat, Rakyat Melarat

Kekayaan Pejabat Meningkat, Rakyat Melarat

Kekayaan Pejabat Meningkat, Rakyat Melarat
Oleh : Siti Munawarah, S.E
(Pegiat Literasi)

Gempuran pandemi di seluruh negeri khususnya di Indonesia menjadi hal terberat yang di alami rakyat. Bagaimana tidak, pandemi berhasil meluluhlantakkan berbagai sektor khususnya ekonomi, yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Mulai dari diberhentikan dari pekerjaan hingga aturan negara yang memberikan berbagai macam batasan. Jadilah masyarakat dibuat tertatih-tatih dalam memenuhi segala kebutuhan.

Ditengah kondisi perekonomian yang belum stabil dan rakyat masih berjuang dalam menjalani kehidupan. Beredar kabar bagaimana para pejabat negeri memiliki kekayaan yang luar biasa fantastis dan mengalami kenaikan dimasa pandemi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, sebanyak 70,3 persen harta kekayaan para pejabat negara naik selama setahun terakhir atau di masa pandemi Covid-19. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, laporan kenaikan itu tercatat setelah pihaknya melakukan analisis terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada periode 2019-2020.

“Kita amati juga selama pandemi, setahun terakhir ini, secara umum penyelenggara negara 70,3 persen hartanya bertambah,” kata Pahala dalam webinar LHKPN di YouTube KPK, Selasa (7/9). (CNN Indonesia, 07/09/2021)

Hal ini tentu menyakitkan bagi rakyat. Rakyat tertatih-tatih dalam menghadapi pandemi sedangkan di satu sisi para penjabat negeri memperkaya diri. Lalu kemana janji-janji itu pergi?

Tidak bisa dipungkiri, bahwa sistem Kapitalis-Sekuler yang diterapkan negara hari ini menjadikan siapa saja yang berjuang di panggung demokrasi mempertaruhkan harta yang dimiliki. Agar jabatan yang menjadi incaran bisa dengan mudah didapat. Maka peran materi dalam meraih kursi kekuasaan sangat dominan.

Dari asas ini lah lahir para penjabat yang tidak memahami esensi dari sebuah jabatan yang di emban. Yang mereka lakukan hanyalah bagaimana uang yang sudah dikeluarkan bisa dikembalikan bahkan harus lebih banyak dibanding sebelumnya.

Kepekaan serta empati terhadap masyarakat seperti nya terkikis akan ambisi meraih materi. Lihat saja bagaimana ditengah gempuran pandemi kekayaan yang mereka miliki justru naik drastis. Sebut saja Presiden Jokowi, kekayaannya meningkat sebesar Rp8,8 miliar. Menko Maritim dan Investasi juga mengalami peningkatan. Harta kekayaannya bertambah Rp67.747.603.287.

Masih ada Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto; Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono; dan tak kalah menarik ada Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dengan harta kekayaan melejit selama hampir setahun pandemi, yakni naik 10 kali lipat, mencapai Rp10 miliar. Dan ini angka yang luar biasa fantastis bagi masyarakat.

Kondisi kekayaan para pejabat berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat yang makin miris apalagi ditengah pandemi hari ini. Ketimpangan semakin menganga, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin sengsara.

Masyarakat tertatih-tatih dalam menghadapi wabah. Belum lagi diperparah dengan berbagai aturan dan batasan. Tapi dilain sisi para pejabat sibuk memperkaya diri. Inilah yang terjadi ketika sebuah negara dibangun dengan asas manfaat untung dan rugi.

Sebab dari sanalah lahir, berbagai aturan serta UU yang membuat keuntungan bagi kelompok mereka sendiri. Bukan bagi masyarakat keseluruhan. Maka wajar kita dapati berbagai macam persoalan negeri tak kunjung berhenti. Mulai dari pengangguran hingga kemiskinan. Bahkan hal tersebut terus mengalami lonjakan.

Kesenjangan ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaporkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Jumlah ini hanya menurun tipis—0,01 juta orang dibanding September 2020. Namun, jika dibandingkan pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin naik 1,12 juta orang. (Kompascom, 13/9/2021)

Dan ini tentu menjadi pertanyaan besar, kemana janji ingin membawa kearah yang lebih baik? Kemana pengentasan kemiskinan yang terus di gaungkan? Jika nyatanya, hal tersebut hanya ilusi semata. Sedangkan faktanya rakyat makin melarat sedang pejabat kekayaan nya makin meningkat.

Inilah ironi yang terjadi di negeri ini. Rakyat akan selama nya melarat jika sistem yang diterapkan masih terkungkung dengan aturan sekarang. Yang menjadikan para pejabat hanya berfokus dengan berbagai kepentingan dibanding mensejahterakan.

Watak para pejabat yang lahir dari sistem Kapitalis-Sekuler tentu tidak akan ditemui ketika negara menjadikan Islam sebagai dasar. Sebab pemimpin maupun pejabat yang lahir dari sistem Islam paham bagaimana amanah dan tanggung jawab yang dibebankan.

Sebagaimana dalam Islam diharamkan mengambil harta yang bukan hak nya. Maka seperti itu juga lah yang dilakukan oleh para pemimpin atau yang disebut Dengan Khalifah. Sebab asas berdirinya negara adalah aturan Allah. Maka segala aktivitas mereka baik sebagai individu maupun pemimpin negara menjadikan hukum Allah sebagai standar.

Berbanding terbalik dengan sistem Kapitalis-Sekuler, para pejabat yang lahir dari sistem tersebut justru menumbuhkan suburkan para pejabat yang gila harta dan abai dalam mengurusi rakyat nya. Sebab asas yang menjadi tumpuan merupakan asas yang rusak.

Dan hal diatas tentu kontradiksi dengan sistem Islam. Sebagimana dalam Islam, seorang penguasa atau pejabat haram mengambil harta yang bukan haknya, apalagi memanfaatkan jabatannya untuk hal tersebut. Seperti yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khaththab ketika meragukan kekayaan seorang penguasa atau pejabat, ia menyita jumlah kelebihan dari yang telah ditentukan sebagai penghasilannya yang sah.

Terkadang pula, jumlah kelebihan harta pejabatnya dibagi dua, separuh untuk yang bersangkutan dan separuh lainnya diserahkan kepada kas negara. Ia pun selalu mencatat dan menghitung kekayaan seseorang sebelum diangkat sebagai penguasa atau kepala daerah.

Zaid bin Aslam mendengar ayahnya berkata, “Pada suatu hari, Umar bin Khaththab mengatakan kepada kami, ‘Aku mengetahui kekayaan yang kalian peroleh, jika ada di antara kalian ada yang mempunyai kekayaan dari kekayaan negara yang berada di bawah pengawasan kami, janganlah kalian menggampangkan sesuatu walaupun berupa pelana keledai, tali, atau pelana unta. Karena semuanya itu adalah milik kaum muslimin dan setiap orang mempunyai bagian di dalamnya. Jika bagian itu milik satu orang, ia akan memandangnya sangat besar; dan jika bagian itu milik jemaah kaum muslimin, mereka akan memandangnya kurang berharga.’ Selanjutnya Khalifah Umar berkata, ‘Itu harta Allah.’” (republika.co.id, 16/11/2020)

Inilah bagaimana gambaran bagaimana sistem Islam mengontrol sepenuhnya segala hal yang menyangkut kekayaan pemimpin maupun para pejabat yang berkuasa. Bukan di biarkan merajalela atau bahkan beramai-ramai menggerogoti harta rakyat seperti yang terjadi disistem hari ini.

Waallahu’alam

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments