-1.6 C
London
Jumat, Desember 9, 2022

Harga Cabai Ironis, Petani Menangis

khoirun nikmah
Penulis : Khairun Nikmah, S.Pd (Pemerhati Masalah Sosial)

HARGA CABAI IRONIS, PETANI MENANGIS
Oleh : Khairun Nikmah, S.Pd (Pemerhati Masalah Sosial)

Masakan pedas sangat pas dilidah orang Indonesia. Dia diminati dari kalangan rakyat jelata hingga sosialita. Bahkan makan nasi dan sambel saja nikmat tiada tara. Cabailah bahan utamanya. Beberapa kali harga cabai ini membuat konsumen meringis. Namun yang kali ini giliran para petani yang menangis karna harga sungguh ironis.

Beredar video viral yang memperlihatkan seorang petani cabai mengamuk dan merusak kebun cabai miliknya. Kemarahan petani diduga akibat harga cabai di pasaran turun. Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menanggapi harga cabai yang anjlok di pasaran menandakan adanya masalah yang seharusnya menjadi perhatian serius dari pemerintah. Pemerintah harus hadir melindungi petani Indonesia. Jangan hanya berpikir impor terus, sementara nasib petani kita semakin sengsara. (Rctiplus.com, 29/8/2021)

Saat musim tanam, para petani bersemangat menanam karena berharap dapat menikmati keuntungan. Tapi ketika menjelang panen, tiba-tiba harga pasar anjlok. Hal ini tak hanya terjadi pada cabai. Komoditas lainnya pun sering mengalami hal demikian. Misalnya bawang merah, bawang putih, kedelai, komoditas ternak seperti ayam, dan yang lainnya. Komoditas strategis dan politis seperti beras juga tak luput dari permasalahan.

Pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, biasanya berdalih anjloknya harga adalah akibat faktor kelebihan produksi atau surplus. Akibatnya, ketersediaan barang di pasar terlalu melimpah, sementara permintaan atas barang tersebut tetap atau malah berkurang akibat daya beli masyarakat yang terus menurun di masa pandemi.

Masalahnya ternyata tak hanya sampai di situ. Yang membuat kondisi makin ironis, di tengah berita anjloknya harga cabai di dalam negeri, ternyata ada berita banjir impor cabai.

Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Yogyakarta Hempri Suyatna menyayangkan kebijakan adanya impor cabai yang dilakukan pemerintah Indonesia pada saat pandemi. “Perlu mengurangi impor cabai dari luar negeri. Hal ini karena selama pandemi ini Indonesia tetap melakukan impor cabai besar-besaran sehingga panenan produk lokal rentan terganggu seperti saat ini,” jelas Hempri. (yogya.ayoindonesia.com, Minggu, 29/8/2021).

Di luar faktor menurunnya daya beli masyarakat, ternyata ada peran pemerintah yang menyebabkan pasokan barang melimpah di pasaran. Di antaranya manajemen informasi dan data yang amburadul, serta kebijakan membuka keran impor yang ugal-ugalan dengan dalih menjaga stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan industri.

Ironisnya lagi, pihak pemerintah selalu bersikap defensif apologetis dan memosisikan diri seolah selalu kena simalakama. Padahal kenyataannya, ada peran besar pemerintah dalam menciptakan situasi tak menguntungkan ini. Termasuk menciptakan kondisi kondusif bagi merajalelanya mafia dan kartel di sektor pangan, serta makin lemahnya posisi tawar pemerintah dalam menghadapi tekanan luar akibat jebakan perjanjian internasional di bidang pangan.

Berbagai strategi yang dicanangkan pemerintah pun nyatanya hanya sukses di atas kertas. Misalnya pembentukan berbagai kelembagaan dan badan kuasa negara seperti Bulog, Badan Ketahanan Pangan, dan yang terakhir dibentuk yakni Badan Pangan Nasional. Keberadaan berbagai varian badan ini justru mencerminkan buruknya birokrasi dan efisiensi anggaran.

Diakui atau tidak, kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah memang tak menjadikan kepentingan rakyat sebagai hal yang utama. Paradigma sekuler kapitalistik yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan membuat fungsi kepemimpinan bergeser dari fungsi yang seharusnya.

Sangat jelas Rezim demokrasi gagal mengurus pemenuhan kebutuhan rakyat karena lebih berorientasi untuk mengembalikan modal politik dan mempertahankan kursi kekuasaannya. Untung lebih besar mereka dapatkan pada kerjasama dengan asing, sehingga efek buruk pada rakyat sendiri dianggap biasa.

Padahal, dalam Islam, pemerintah sejatinya adalah pelayan sekaligus pelindung umat, bukan pebisnis atau pedagang. Mereka wajib memastikan kebutuhan umat dan keamanan mereka terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana wajib pula bagi mereka memastikan kedaulatan dan kemandirian negara tetap terjaga.

Tak ada kepentingan yang menempel dalam kekuasaan Islam selain harapan beroleh rida Allah Swt. Dalam Islam, kepemimpinan adalah alat penegak hukum-hukum Allah, yang amanahnya akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

Produksi pangan misalnya, akan digenjot sesuai kebutuhan, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi lahan pertanian. Tidak ada lagi alasan yang menyebabkan suplai kebutuhan tergantung sepenuhnya pada impor.

Ikhtiar ini tentu akan di-support penuh oleh negara. Antara lain melalui penerapan sistem pertanahan dalam Islam yang mengharuskan optimalisasi penggunaan lahan sesuai potensinya. Juga di-support dalam bentuk dukungan pembinaan dan permodalan yang dimungkinkan karena negara menerapkan sistem ekonomi dan keuangan Islam.

Adapun celah-celah penyelewengan akan ditutup dengan penerapan sistem sanksi dan peradilan Islam yang dikenal tegas. Kasus kezaliman yang lumrah terjadi dalam sistem sekuler ini tak mungkin merebak dalam sistem yang menerapkan aturan-aturan Islam.

Sistem politik Islam juga menjamin kemandirian dan kedaulatan negara tegak sempurna. Negara tak akan mudah tunduk pada tekanan internasional yang dibuat melalui diktum-diktum perjanjian yang hakikatnya merupakan alat penjajahan.

Walhasil, kita tak bisa berharap banyak kondisi akan berubah menjadi baik manakala hukum Allah belum tegak sempurna. Bahkan, sistem yang ada akan terus memproduksi kerusakan yang menjauhkan masyarakat dari cita-cita hidup sejahtera. sebagaimana firman Allah Swt:

“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS Al-A’raf: 96)

Sepanjang sejarah peradaban Islam itulah, kita mendapati contoh terbaik sistem pemerintahan yang dibutuhkan manusia. Pengurusan urusan umat berjalan demikian sempurna, sehingga umat bisa merasakan hidup sejahtera dan penuh berkah di bawah naungannya.

Latest news
Related news

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini