Kamis, September 23, 2021
BerandaOpiniDana BOS untuk 'Sekolah Gemuk', Negara Mau Pilih Kasih?

Dana BOS untuk ‘Sekolah Gemuk’, Negara Mau Pilih Kasih?




Dana BOS untuk ‘Sekolah Gemuk’, Negara Mau Pilih Kasih?
Oleh : Fani Ratu Rahmani (Aktivis dakwah dan Pendidik)

Sekolah mana yang tak butuh dana hari ini? Jawabannya tentu setiap sekolah membutuhkan dana untuk meningkatkan kualitas sebagai institusi pendidikan. Namun, justru yang terjadi kebijakan pemerintah masih berat sebelah terkait penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS). Kebijakan ini menuai protes. Aksi protes tersebut datang dari Aliansi Pendidikan yang merupakan gabungan sejumlah organisasi, yang menolak Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021. (Insulteng.pikiran-rakyat, 3/9/2021)

Mereka mendesak Mendikbudristek menghapus ketentuan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler. Dalam aturan tersebut mengharuskan sekolah memiliki minimal 60 peserta didik dalam tiga tahun terakhir. Padahal, sejumlah organisasi, mulai dari Muhammadiyah hingga NU, telah mengkritik dan meminta aturan itu dicabut. (Republika, 5/9/21)

Desakan dari aliansi pendidikan ini tidak lain karena memandang peraturan yang ada cenderung diskriminatif. Sebab, yang terjadi di lapangan membuktikan bahwa tidak semua sekolah memiliki jumlah siswa sebagaimana disebutkan. Ada yang memang muridnya sangat sedikit ditambah fasilitas yang juga minim. Hal ini tentu bisa membuat sekolah swasta terancam gagal mendapat bantuan dan akan membiarkan fasilitas gedung sekolahnya makin tak layak untuk belajar bagi anak negeri ini.

Sejatinya pendidikan adalah kebutuhan bagi masyarakat. Namun, dengan asas sistem pendidikan saat ini malah terasa jauh panggang dari api. Asas sistem pendidikan yang berkiblat pada kapitalisme menjadikan Negara memakai prinsip untung-rugi dan setengah hati dalam mengurusi masyarakat. Ini terbukti dalam hal pemenuhan kebutuhan pendidikan saja negara tak sepenuhnya peduli. Negara justru mempersulit dengan dalih administrasi dan peraturan perundang-undangan.

Padahal, dalam konstitusi UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dikatakan bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara. Lantas, hak yang mana yang akan dipenuhi oleh negara? Dan di sisi yang lain, tujuan negara ini juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, lantas bagaimana mampu mencerdaskan apabila kebutuhan pendidikan tidak terpenuhi? Persoalan dana pendidikan saja negara masih pilih kasih, memberi uluran lebih terhadap ‘Sekolah Gemuk’. Apakah mungkin tujuan bangsa ini akan tercapai?

Mungkin ini semua mengerucut pada persoalan dana yang terbatas. Ya, memang benar bahwa dana pendidikan itu minim sekali, sedangkan kebutuhan pendidikan kian besar, apalagi jika diikuti dengan peningkatan kualitas. Tapi, ini juga mengakar karena sumber pendapatan negara bertumpu pada pajak. Padahal, penerimaan dari pajak itu kecil, sedangkan alokasi dana cukup beragam di berbagai sektor.

Dengan keterbatasan dana ini seharusnya negara mampu berpikir akar masalahnya. Jawabannya adalah ideologi yang mendarah daging di negara ini. Ideologi kapitalisme yang berasal dari kafir penjajah membuat negeri muslim ini menjadi miskin. Padahal, Indonesia merupakan salah satu negeri muslim yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Namun, sayang sekali SDA itu dikapitalisasi dan dikuasai oleh swasta baik swasta nasional maupun asing dan Aseng. Sungguh miris, bukan?

Oleh sebab itu, layakkah negara kita mempertahankan sebuah ideologi yang justru memiskinkan rakyat sendiri? Layakkah negara ini memakai sistem yang jelas menumbuh suburkan kerusakan daripada kebaikan? Jika kita mau memikirkan dengan akal sehat, tentu sistem ini akan kita tinggalkan dan kita mencari alternatif sistem lain yang terbukti benar dan menyejahterakan umat.

Dalam Islam, negara berperan sebagai raa’in atau pengurus segala urusan umat. Termasuk dalam dunia pendidikan, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap individu rakyat bisa mengenyam pendidikan bahkan hingga gratis. Mengapa demikian? Karena memang Islam memiliki pandangan khas bahwa pendidikan adalah kebutuhan bagi seluruh umat tanpa terkecuali.

Islam tidak akan bersikap diskriminatif antara warga miskin ataupun kaya. Semua akan dibiayai oleh negara. Kemudian, Islam juga tidak diskriminatif dalam hal bantuan negara dengan memberi prasyarat tertentu. Sebab, itu bisa memberikan dhoror (bahaya) atau mempersulit sekolah-sekolah untuk melayani umat.

Dengan syariat Islam, untuk mewujudkan pendidikan dengan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang berkualitas bagi semua rakyat, maka ada syariat berupa petunjuk pembiayaan pendidikan. Pendidikan dibiayai oleh harta Baitul Maal, yaitu pos keuangan yang bersumber dari fai’, kharaj, dan harta kepemilikan umum. Kepemilikan umum dalam Islam meliputi kekayaan alam yang sifatnya tidak dimiliki oleh perorangan karna jumlahnya yang tidak terbatas atau diumpamakan seperti air yang mengalir. Tentu di negeri ini saja, kekayaan alam yang tergolong kepemilikan umum ada dengan jumlah yang berlimpah.

Tentu hal ini bukan omong kosong, sejarah penerapan aturan-aturan Islam dalam pembiayaan pendidikan ini tercermin dari sejarah Kekhilafahan Islam. Khilafah adalah sebuah kepemimpinan umum bagi seluruh umat yang menerapkan islam secara kaffah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Sejarah kekhilafahan ini pun tidak bisa dihilangkan, karena bukti-buktinya kian kuat termasuk di bidang pendidikan.

Potret sejarah ini tercermin dalam pendiriam Madrasah al-Muntashiriah. Khalifah al-Muntahsir Billah mendirikan sekolah ini di kota Baghdad. Salah satu hal yang membekas dari sekolah ini adalah siswa-siswanya menerima beasiswa berupa emas seharga satu dinar (4,25 gram emas). Dan tak hanya itu, segalanya juga dijamin sepenuhnya oleh negara. Fasilitas yang ada di sekolah pun lengkap seperti perpustakaan beserta isinya, rumah sakit, dan pemandian. Tentu tidak ada kekhawatiran tentang dana sehingga mempertimbangkan jumlah murid karna semua di bawah tanggung jawab negara.

Ini adalah bentuk sistem pendidikan yang menggambarkan bagaimana Islam memberi tuntunan penyelenggaraan urusan publik khususnya pendidikan. Dengan negara yang bertanggung jawab terhadap institusi sekolah maka dengan izin Allah mampu mencetak generasi terbaik (khairu ummah). Inilah urgensitas bagi umat Islam untuk kembali pada syariat Islam yang kaffah dalam naungan khilafah Islamiyyah. Karena hanya dengan Islam maka kehidupan ini akan diwarnai kebaikan dan keberkahan. Wallahu’alam bish shawab

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments