Kamis, September 23, 2021
BerandaOpiniPelayan Kesehatan Terbaik itu Bernama Negara

Pelayan Kesehatan Terbaik itu Bernama Negara




Pelayan Kesehatan Terbaik itu Bernama Negara

Oleh : Ummu Hanan (Aktivis Muslimah)

Pembahasan seputar penanganan pandemi Covid-19 masih terus bergulir. Beberapa program serta kebijakan dicetuskan oleh pemerintah dalam rangka mengerem laju persebaran kasus Covid-19. Salah satu diantara program penanganan pandemi ini adalah vaksinasi. Pelaksanaan program vaksisnasi sebelumnya terbagi atas 2 mekanisme, berbayar dan gratis. Untuk penyelenggaraan vaksinasi berbayar didukung oleh Kimia Farma dan Bio Farma. Program vaksinasi berbayar dilakukan bersamaan dengan program vaksinasi gratis dengan tujuan meluaskan jangkauan masyarakat dalam memeroleh akses vaksin Covid-19 (republika, 12/07/2021).

Adanya opsi vaksinasi berbayar ditanggapi beragam oleh berbagai pihak. Salah satu tanggapan muncul dari politikus Partai Gerindra Fadli Zon yang menyayangkan keputusan pemerintah yang sekadar menunda penerpaan vaksinasi individu berbayar (bisnis.com,12/07/2021). Fadli dalam cuitannya di akun Twitter mengutarakan bahwa bentuk intervensi negara adalah untuk melayani rakyat bukan untuk mencari untung dari rakyat. Meski setelah itu pemerintah membatalkan program vaksin berbayar atau vaksin Gotong Royong dan mengarahkan hanya pada mekanisme vaksin gratis . Keputusan ini diambil konon setelah mendapat masukan dari masyarakat (cnnindonesia,16/07/2021).

Persoalan vaksin tentu tidak dapat dipisahkan dari korelasinya terhadap penanganan sebuah penyakit. Terlebih saat kita berbicara soal wabah yang telah menjadi pandemi. Vaksin akhirnya tidak sebatas pilihan namun menjadi sebuah kebutuhan demi menyelamatkan banyak nyawa manusia. Namun dibalik itu semua harapan akan pulihnya kondisi masyarakat dari ancaman pandemi tentu tidak hanya bergantung pada vaksin. Karena pandemi meliputi daya jangkau yang sangat luas sehingga meniscayakan sebuah sistem mitigasi yang integral dan disokong secara penuh oleh negara.

Negara merupakan elemen krusial dalam penangan pandemi. Dalam hal ini negara berperan besar dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas layanan kesehatan. Bentuk pemenuhan haruslah mampu memberikan kualitas layanan terbaik dan aksesibilitas yang dapat dijangkau seluruh elemen masyarakat. Dalam sudut pandang sistem kapitalisme, negara hanya berperan sebagai fasilitator antara kebutuhan rakyat dengan tangan para kapitalis. Alhasil layanan publik pun tak luput dari unsur komersialisasi, demi memenuhi kepentingan korporasi dan tetap berjalannya bisnis mereka.

Pelayanan kesehatan dalam pandangan ideologi Islam mengakar pada konsep penguasa sebagai raa’in atau pengurus rakyat. Dalam salah satu hadits Nabi Saw bersabda, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggungjawab atas pengurusan rakyatnya” (HR Al- Bukhari). Keberadaan penguasa dengan segala kebijakan yang dijalankan akan menentukan bangkit atau terpuruknya sebuah negara. Penguasa yang meletakkan posisi diri mereka sebagai pengurus rakyat tentu akan bersungguh-sungguh dalam menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat, termasuk soal layanan kesehatan.

Dalam khazanah peradaban Islam penguasa atau Khalifah sangat serius mengurusi umat. Para Khalifah telah menajdikan diri mereka sebagai raa’in dengan bentuk pengabdian yang luar biasa kepada rakyat. Pijakan mereka adalah penerapan hukum-hukum Islam yang terpancar dari aqidah Islam. Kita dapat melihat bagaimana Khalifah Harun Al- Rasyid sangat memperhatikan kebutuhan layanan kesehatan umat dengan mendirikan rumah sakit yang megah di Baghdad Irak. Rumah sakit ini dikenal sebagai yang termegah dan terlengkap dari sisi perlengkapan medis pada masanya.

Syariat Islam telah menempatkan pelayanan kesehatan terbaik ada di tangan negara melalui penguasa. Islam menjadikan para Khalifah sangat memperhatikan kebutuhan umat akan layanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh siapa saja. Diantara dokter sekaligus ilmuwan Islam yang berperan dalam perjuangan jaminan kesehatan pada masa Khilafah ‘Abbasiyah adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria. Pemenuhan layanan kesehatan terbaik semacam ini tidak hanya dijumpai di perkotaan besar namun hingga ke pelosok negeri. Pada masa tersebut negara juga telah membuat kebijakan berupa adanya rumah sakit keliling demi memberikan akses layanan medis kepada seluruh rakyat.

Demikianlah gambaran pengaturan Islam terhadap kebutuhan layanan kesehatan bagi umat. Syariat Islam memandang penguasa sebagai pihak yang sangat bertanggungjawab terhadap urusan rakyatnya, termasuk soal layanan kesehatan. Sebaliknya, kapitalisme hanya terbukti melahirkan bentuk pelayanan yang mengedepankan sisi komersialisme demi kepentingan korporasi. Tidak jarang pengaturan ala kapitalisme mengorbankan keselamatan jiwa manusia. Inilah saatnya umat menyadari kebutuhan kita untuk kembali kepada aturan Islam demi mengembalikan peran negara sebagai pelayan terbaik atas kebutuhan rakyat.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments