Kamis, September 23, 2021
BerandaOpiniMural Sakit Dipaksa Sehat

Mural Sakit Dipaksa Sehat




Mural Sakit Dipaksa Sehat
Oleh : Fatmawati Thamrin (Pemerhati masalah sosial)

Di dunia demokrasi karya seni menjadi sebuah sarana ekspresi yang begitu di suport. Bahkan singkron dengan teknologi digital saat ini, dimana banyak karya seni yang dituangkan seniman dapat kita lihat melalui medsos dengan mudah.

Salah satunya mural, sebuah karya seni damana seniman menggambar atau melukis di atas media dinding, tembok atau media luas lainnya yang bersifat permanen. Sebuah karya seni dari tangan seniman bahkan pemuda yang ingin berekpresi atau menuangkan imajinasinnya.

Berita mural santer jadi sorotan beberapa waktu belakangan. Walaupun sudah sejak zaman prasejarah mural ini dilakukan, bahkan kita pun bisa jadi sering melihatnya.

Polisi telah memeriksa dua orang saksi untuk mengusut mural wajah Presiden Joko Widodo yang tergambar di sekitar wilayah Batuceper, kota Tangerang. Diketahui, mural itu memperlihatkan gambar wajah yang mirip dengan jokowi namun pada bagian matanya ditutupi dengan tulisan 404: not found dan berlatar merah.

Mural bergambar wajah jokowi itu diketahui telah dihapus oleh aparat gabungan. Menggunakan cat berwarna hitam. Hanya muka jokowi yang hilang dari deretan mural di dinding tersebut. Sementara itu, di samping-samping mural yang terhapus itu masih ada gambar lain yang dibiarkan. Penyelidikan tetap dilakukan untuk pengusutan gambar-gambar itu. (pelaku) masih dicari, tetap akan dicari. (CNN indonesia, 15/08/2021)

Staf khusus Mensesneg, Faldo Maldini menilai sejatinya mural berbentuk kritik boleh saja. Mural, entah apa pun isinya, yang gambarnya memuji tokoh politik tertentu, yang mengkritisi pemerintah, yang memuji pemerintah, kalau tidak ada izinnya, bisa berujung pada tindakan melawan hukum, cederai hak orang lain. Jika mural tidak perlu izin, siapa pun bisa semaunya mencoret tembok orang lain. Sementara itu, perbaikan fasilitas publik tersebut menggunakan anggaran negara. (detiknews 15/08/2021)

Mural yang menyinggung pemerintah juga ada di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Mural tersebut bergambar dua karakter dan bertulisan ‘dipaksa sehat di negara yang sakit’. Mural itu juga telah dihapus dan pembuatnya diburu.

Polisi menilai, mural tersebut melecehkan lambang negara yang sekaligus merupakan pemimpin tertinggi Polri. Menanggapi hal itu, Arsitek dan ahli tata kota Bambang Eryudhawan mengatakan, pemerintah harus hati-hati dalam memperlakukan mural, grafiti atau seni jalanan (street art). (kompas.com, 15/08/2021)

Dihapusnya mural dan seni jalanan tersebut justru dapat menjadi bumerang bagi pemerintah. Terutama kaitannya dengan penilaian masyarakat terhadap penguasa.

Mural dipaksa sehat

Kebebasan menyampaikan pendapat dibagi menjadi 2 (dua) sudut pandang, yaitu sudut pandang konstitusional dan sudut pandang peraturan perundang-undangan. Sudut pandang hukum nasional akan dikaitkan dengan kebebasan berpendapat sebagai hak. Hak kebebasan berpendapat ini bisa memiliki berbagai macam tujuan, tapi dalam tulisan ini akan difokuskan dengan penggunaan hak kebebasan berpendapat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mural sendiri diketahui sebagai salah satu bentuk seni jalanan yang dipakai oleh para seniman untuk mengekspresikan diri. Bahkan di sejumlah negara, mural digunakan untuk menyampaikan kritik.

Mural sudah ada sejak dulu, bahkan sejak orde baru. Muralisme yang sudah berkembang di indonesia sejak 90-an. Pertumbuhan mural berawal dari kota yogyakarta. Lambat laun mural merambah ke kota besar lainnya, seperti Bandung, Jakarta, Dan Surabaya.

dipaksa sehat di negara yang sakitMural, entah apa pun isinya, yang gambarnya memuji tokoh politik tertentu, yang mengkritisi pemerintah, yang memuji pemerintah, kalau tidak ada izinnya, bisa berujung pada tindakan melawan hukum, karena akan cederai hak orang lain. Ini tercantuk dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Pemerintah harusnya tidak bersikap represif. Sebaliknya, pemerintah harus memaknai mural sebagai seni dan media seseorang dalam mengemukakan pendapat. Mural yang sakitpun dipaksa untuk sehat.

Terlebih saat ini banyak sekali komunitas kesenian mural, grafiti dan seni jalanan yang terus berkembang. Jadi pemerintah juga mesti menyadari bahwa selain sebagai kesenian, mural sebagaimana perkembangannya juga turut menjadi media untuk berpendapat.

Setiap pemerintah kota memiliki aturan terhadap penataan ruang publik dihias dengan mural. Namun yang pasti, selain sebagai seni mural juga telah melembaga sebagai simbol dari kebebasan berpendapat seseorang. Tetapi jika dianggap menghina penguasa, lalu Apakah tidak ada lagi kebebasan berekspresi lagi di negeri ini.

Kian waktu sistem sekuler demokrasi ini menunjukkan ketidak seimbangannya. Dimana demokrasi memberikan hak kebebasan berpendapat namun pelaksanaannya tak seindah kata kata.

Demokrasi hanya memberi ruang kebebasan berpendapat dan mengkritik bila tidak mengganggu kelangsungan kursi penguasa dan tidak mengancam eksistensi ideologi.

Kebenaran sudah menjadi rahasia umum, namun menjadi bertolak belakang ketika deperkarakan. Peradilan pun menjadi tidak adil yang harusnya memberi keadilan. Mulut bahklan juga ekspresi seakan dibungkam. Menjadikan rakyat hanya bisa membisu dan takut untuk meminta keadilan.

Meski sebuah kebenaran yg disampaikan namun akan dikriminalisasi bila mengganggu kenyamanan kursi rezim apalagi sampai mengguncang eksistensi ideologi.

Walaupun dikatakan kebebasan mempunyai ukurannya yang diatur dalam perundang undangan. Inilah sistem sekuler demokrasi kebebasan yang dibanggakan hanya ilusi. Demokrasi tegak diatas pilar kebebasan berpendapat namun hipokrit ketika menghadapi kritik anti penguasa, sedangkan Islam tegak atas wahyu dimana ruang kritik diapresiasi tanpa harus tunduk pada penguasa.

Islam kepemimpinan tidak antikritik

Ini tergambar pada masa pemeritahan khalifah Umar Bin Khatab. Suatu hari Sayyidina Umar naik ke atas mimbar lalu mengatakan, jangan kalian banyak dalam memberikan mas kawin kepada istri. Karena mahar rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam dan para sahabatnya sebesar 400 dirham atau di bawah itu. Jika melampaui itu maka kelebihannya akan dimasukan ke baitul mal.

Seorang perempuan quraisy melontarkan protes dan menyampaikan, Apakah kau tak pernah dengar Allah SWT menurunkan ayat: “kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar)…” (Qs An-nisa’: 20)

Protes tersebut disambut hangat oleh Sayyidina Umar. Inilah karakter kepemimpinan yang tidak anti kritik. Saat yang disampaikan itu benar diapun menerimannya. Dan sebagai pemimpin teladan dengan tanpa sungkan mengakui kekurangannya. Kemudian Sayyidina Umar juga tanpa ragu merevisi isi pidatonya meski koreksi datang dari seorang perempuan.

Sayyidina Umar bertutur kepada sahabatnya, “aku sedang dihinggapi ketakutan jika sekiranya aku melakukan kemungkaran lalu tidak ada orang yang mengingatkan dan melarangku karena segan dan rasa hormat kepadaku.”

Penguasa dapat bertindak dhalim dan menyimpang demi memuluskan kepentingan. Ini akan terjadi jika penguasa yang tidak mengikatkan standart negaranya dengan hukum islam.

Pemimpin memiliki dua fungsi utama, sebagai raa’in(pengurus) dan junnah(perisai) bagi umat. Kedua fungsi ini dijalankan oleh para khalifah sampai 14 abad masa kegemilangan Islam. Pasang surut kekhilafahan secara sunnatullah memang terjadi, tapi kedua fungsi ini ketika dijalankan sesuai apa yang digariskan syara’, terbukti membawa kesejahteraan dan kejayaan umat.

Demokrasi berbasis kepentingan manusia dan kritik dipandang sebagai perongrong kepentingan. Sikap hipokrit yang dibawa demokrasi sesungguhnya adalah sifat bawaan, maka menghilangkan hipokrisi demokrasi adalah hal yang mustahil terjadi.

Berbeda dengan islam yang berbasis tuntunan wahyu dari Allah SWT sang Maha Pencipta, kritik adalah bagian dari penjagaan pelaksanaan wahyu. Islam memberi ruang yang cukup demi penjagaan pelaksanaan wahyu, bukan demi kepentingan individu atau golongan.

Wallahu a’lam bish-shawab

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments