Kamis, September 23, 2021
BerandaOpiniMural Dihapus, Hak Berpendapat Kian Pupus

Mural Dihapus, Hak Berpendapat Kian Pupus




Mural Dihapus, Hak Berpendapat Kian Pupus
Oleh: Ummu Bahri

Beberapa hari belakangan jagat maya ramai memperbincangkan mural bergambar wajah mirip Presiden Joko Widodo ( Jokowi) yang bertuliskan “404 Not Found”. Bahkan sempat menjadi trending topic di twitter. Mural tersebut menjadi viral lantaran telah dihapus oleh petugas kepolisian karena di anggap melecehkan lambang negara yang sekaligus merupakan pemimpin tertinggi Polri.

Sejumlah pihak pun angkat bicara terkait aksi penghapusan mural tersebut. Sebut saja Arsitek dan Ahli Tata Kota Bambang Eryudhawan mengatakan, pemerintah harus hati-hati dalam memperlakukan mural, grafiti atau seni jalanan (street art).Menurut Yudha, dihapusnya mural dan seni jalanan tersebut justru dapat menjadi bumerang bagi pemerintah. Terutama kaitannya dengan penilaian masyarakat terhadap penguasa.
Yudha mengatakan bahwa sejak jaman orde Baru, mural telah menjadi media untuk menyampaikan kritik dan pendapat. Pemerintah tak seharusnya bersikap represif dan justru sebaliknya menganggap ini sebagai bagian dari hak seseorang dalam mengekspresikan pendapat. Sebelumnya mural dengan tulisan “Dipaksa Sehat Di Negeri yang Sakit” juga mengalami hal yang serupa.

Demokrasi Tak jamin Kebebasan Seutuhnya

Hidup dalam kubangan demokrasi yang mengatasnamakan kebebasan rupanya tak menjamin kebebasan seseorang. Kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat tak selalu mendapat ruang di negeri ini. Salah langkah, maka berujung pada hukum. Namun lucunya hal ini terjadi hanya pada kasus-kasus tertentu yakni ketika itu bersebrangan dengan pemerintah atau mengkritik penguasa. Seolah membungkam suara-suara sumbang masyarakat yang sejatinya hanya ingin mendapatkan keadilan. Bukankah wajar jika pemerintah mendapat kritik dari warganya?. Kritik bukti cinta rakyat kepada negerinya. Ketika negeri kacau, masyarakat tidak diurus dengan baik, dan hukum tak lagi adil maka sudah selayaknya masyarakat mengingatkan penguasa. Karena sejatinya untuk itulah para pemangku jabatan di pilih oleh rakyat.

mural dihapusMasyarakat bukanlah cukong yang harus terus menerus mengiyakan kemauan pemerintah. Terlebih jaminan kebebasan berpendapat telah diatur dalam undang-undang. Bukankah aneh bin lucu jika pemerintah sendiri yang melanggarnya. Bahkan jika yang disampaikan adalah kebenaran seharusnya pemerintah bersikap legowo menerima dan memperbaiki keadaan. Namun yang terjadi sekarang seolah stempel benar hanyalah milik pemerintah. Bersebrangan pendapat maka siap-siap saja berhadapan dengan hukum. Lalu mau dibawa kemana nasib negeri ini jika suara rakyat saja sudah tidak mau didengar?

Mengoreksi Penguasa Adalah Ibadah Mulia

Islam memandang bahwasanya rakyat memiliki hak untuk memuhasabah penguasa dalam rangka mengingatkan agar tidak terjadi kedzholiman. Dari Umar bin Khattab, bahwasanya salah satu yang menghancurkan islam adalah keputusan para pemimpin yang menyesatkan. Hal tersebut tentu tidak bisa kita biarkan, maka koreksi atau muhasabahlah yang harusnya dilakukan. Menasehati pemimpin dengan nasehat yang baik dan cara yang bijak adalah ibadah yang sangat mulia. Terlebih ini semua dilakukan dalam rangka kemaslahatan bersama.

Selain itu Allah pun memberikan gambaran dalam surah Thoha ayat 43-44, bagaimana saat itu Allah memerintahkan nabi Musa dan Harun untuk mendatangi secara langsung Fir’aun untuk menasehatinya dengan lembut. Dimasa kepemimpinan umat bin khatab pun demikian. Dikisahkan saat itu ada seorang perempuan yang mengkoreksi kebijakan Umar terkait pembatasan jumlah mahar. Umar pun mengakui kesalahannya dan membenarkan perkataan perempuan tersebut. Padahal saat itu posisi beliau adalah khalifah, bisa saja saat itu beliau menggunakan wewenangnya untuk menampik semua koreksi perempuan tersebut. Tapi itu tidak beliau lakukan karena kebijakan beliau berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah bukan berdasarkan hawa nafsu.

Hal inilah yang harusnya dicontoh oleh pemimpin saat ini. Membuka mainset bahwa kritik bukan untuk menjatuhkan tapi untuk membangun bangsa harusnya tertanam erat dalam pola pikir mereka. Kritik adalah bukti cinta rakyat terhadap negeri, lalu apa jadinya jika kritik ini disalah artikan sebagai penghasutan dan pembangkangan?. Maksud hati ingin negara menjadi lebih baik tetapi dinilai sebagai provokator dan ironinya diancam dengan undang-undang. Kita doakan saja para pemimpin sadar akan kesalahpahaman ini dan berniat memperbaiki. Karena jika tidak, bukan tidak mungkin “tragedi 1998” akan terulang lagi. Wallahu alam bishawab

 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments