Kamis, September 23, 2021
BerandaOpiniBenarkah Utang Untuk Selamatkan Rakyat?

Benarkah Utang Untuk Selamatkan Rakyat?




Benarkah Utang Untuk Selamatkan Rakyat?

Oleh : Fitri Mulyani, Amd
(Ibu Rumah Tanggal dan Pemerhati Sosial)

“Aku wasiatkan kepada kalian agar tidak berhutang, meski kalian merasakan kesulitan karena sesungguhnya utang adalah kehinaan di siang hari, kesengsaraan di malam hari”

Inilah sepenggal wasiat dari Umar bin Abdul Aziz terkait anjuran tidak berhutang. Namun beberapa waktu yang lalu, kembali negeri ini melalui menteri keuangannya menyatakan bahwa utang harus terus dijalankan. Seolah utang menjadi satu-satunya jalan.

Dilansir dari CNN Indonesia (27/7), bahwa salah satu jalan pintas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan serta kebutuhan hidup masyarakat terdampak corona dengan berutang. Padahal utang Indonesia saat ini sudah sangat melejit hingga BPK pun khawatir apabila Indonesia tak mampu membayar hutangnya sendiri. Permasalahan utang yang tak kunjung usai bahkan semakin menyentuh titik kritisnya. Ini justru dibalas dengan pernyataan yang mencengangkan oleh pihak kemeterian keuangan. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia mengatakan, “Utang harus terus dijalankan. Yang mana seolah-olah menambah utang merupakan tujuan untuk menyelamatkan warga negara dan perekonomian Indonesia,” ujarnya dalam acara Bedah Buku Mengarungi Badai Pandemi. Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut dalam acara Bedah Buku Mengarungi Badai Pandemi

utang luar negeriSementara itu Kompas.com (27/7), menyatakan bahwa total utang luar negeri tersebut terdiri atas ULN pemerintah sebesar 206 miliar dollar AS atau setara Rp 2.945,8 triliun serta ULN swasta sebesar 209 miliar dollar AS atau Rp 2.988,7 triliun. Sehingga posisi utang pemerintah secara keseluruhan, baik utang yang ditarik dari dalam negeri dan dari luar negeri mencapai Rp 6.527,29 triliun.

Sungguh angka yang fantastis dan tak terbayangkan bagaimana caranya hutang sebanyak itu akan dilunasi. Benarkah hutang tersebut murni karena pemerintah memperhatikan keselamatan rakyat dan perekonomian Indonesia?

Kebijakan Gaya Neoliberalis di Tengah Pandemi

Kebijakan utang yang dinyatakan Menkeu memicu kontroversi. Tentu tidak salah jika publik mempertanyakan utang yang terus bertambah bukankah mengancam kemandirian negeri ini. Tapi mengapa utang tetap menjadi pilihan untuk solusi ekonomi dalam kondisi krisis? Bukankah negeri ini telah lama perekonomiannya dikendalikan teknokrat IMF, dan pandemi semakin memperburuk ekonomi negeri yang semakin ‘terjerat’ dalam skenario utang jangka panjang. Tentu hal ini sangat mengkhawatirkan.

Satyo Purwanto selaku Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy berpendapat pandemi jangan dijadikan justifikasi memproduksi utang baru. Sementara tidak ada perubahan kebijakan progresif kecuali memburu pajak hingga ke sembako rakyat dan rekapitalisasi dana wakaf. Gaya neoliberalis yang diperlihatkan Menkeu akan terus konservatif dalam menjalani kebijakan. (politik.rmol.id, 27/7/2021)

Trubus Rahadiansyah, pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti pun menilai pernyataan Sri Mulyani bahwa utang selamatkan rakyat merupakan kebijakan yang kontraproduktif. Ia menilai seharusnya pemerintah melakukan efisiensi seperti pemotongan anggaran perjalanan dinas baik kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Begitu juga pembangunan infrastruktur, harusnya dihentikan sementara, lalu meningkatkan ekspor pertanian dan perkebunan. (Asumsi.co, 25/7/2021)

Disamping utang bukanlah solusi halal bagi rakyat yang mayoritas Muslim, publikpun tentu juga bertanya-tanya, mengapa utang menggunung tapi pemerintah tak pernah menjelaskan pada masyarakat setiap aliran distribusi dari utang yang diproduksi? Kemenkeu semestinya terbuka kepada masyarakat soal aliran utang yang ditambah setiap tahunnya. Baik dari pinjaman atau penerbitan obligasi pemerintah dalam dan luar negeri. Bagaimana pula tata kelolanya seharusnya diketahui oleh masyarakat luas. Kemudian jika alasan Menkeu menambah utang untuk selamatkan rakyat, mengapa terlihat tidak sejalan dengan kebijakan keuangan yang obral insentif kepada BUMN hingga investasi?

Baru-baru ini DPR menyetujui suntikan dana sebesar Rp 72 triliun ke 12 BUMN. Artinya ada kucuran dana segar dan jumlahnya besar yang akan diberikan pemerintah pada 12 BUMN. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria menyampaikan pihaknya telah menyetujui ususlan PMN tahun anggaran 2022 yang diajukan oleh pemerintah sebesar Rp 72.449 triliun. (nasional.kontan.co.id, 14/7/2021)

Lantas dimana kebenarannya, katanya kebijakan dibuat karena ingin menyelamatkan rakyat di tengah pandemi? Alasan demi rakyat dan untuk rakyat terus diopinikan oleh pejabat negeri. Pada akhirnya publik makin muak dan jengah dengan seribu satu alasan tanpa ada bukti nyata menyejahterakan rakyat.

Ekonomi Kapitalisme 

Kesalahan dalam mengambil kebijakan menambah utang dan prioritas alokasi anggaran negara disebabkan menjalankan ekonomi kapitalisme. Padahal banyak cara yang bisa ditempuh untuk menyelamatkan ekonomi negara tanpa utang.

Bhima Yudhistira selaku Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) mengatakan sebaiknya pemerintah menghemat anggaran belanja.
Proyek ibukota baru hingga perjalanan dinas sepanjang pandemi sebaiknya ditunda atau dibatalkan. Lakukan reformasi birokrasi dengan memangkas belanja pegawai, dan belanja barang juga harus diminimalisasi. Bukan malah sibuk minta rumah sakit khusus untuk merawat pejabat yang terpapar covid-19. Sementara itu, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun (SILPA) sebanyak Rp 136 triliun bisa digunakan untuk menutupi kebutuhan kesehatan dan perlindungan sosial. Lalu, Trubus berpendapat senada, ia menyarankan akan dilakukan perampingan lembaga negara. Agar anggaran negara efisien, seperti BPIP dan Stafsus yang berdiri karena perpres perlu dipangkas. (asumsi.co.id, 25/7/2021)

Sebab karena jeratan utang Timor-timur lepas dari Indonesia, bahkan ada wacana pulau-pulau lain di Indonesia telah disasar negara pemberi utang untuk dimiliki. Apakah harus mengulang kesalahan yang sama? Kebijakan mengambil utang dalam bentuk jangka panjang merupakan salah satu kebijakan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Ia merupakan sumber masalah di negeri ini.

Seharusnya pemerintah tidak menambah utang lagi, karena pinjaman utang guna pembangunan infrastruktur dengan Tiongkok saja meninggalkan berbagai ‘dikte’ politik dan ekonomi yang saat ini harus dipenuhi negeri. Kondisi Indonesia akan semakin parah karena jeratan utang dari segala arah. Pandemi belum juga bisa dikendalikan kini harus dihadapkan dengan masalah baru lewat pinjaman utang yang tak kalah membahayakan dari virus Covid-19.

Kita ketahui bersama bahwa tidak ada yang gratis dalam paradigma kapitalisme. Utang yang mengandung riba memiliki potensi bahaya politis atas negeri. Hal itu akan menjadi alat campur tangan dan kontrol asing terhadap kebijakan negeri. Disinilah letak bahaya utang yang mengancam kemandirian dan kedaulatan negara.

Islam Satu-satunya Solusi

Utang ribawi seperti ini jelas hukumnya haram, karena diperoleh dengan syarat yang melanggar hukum syara’. Kedaulatan negara pun terancam. Dengan utang, asing pun mudah mencaplok SDA dan negara. Padahal Allah SWT telah berfirman, “…dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (QS. An-anisa: 141).

Islam memiliki solusi tuntas dalam mengelola sistem perekonomian. Dalam Islam wajib hukumnya bagi pemerintah bertanggung jawab penuh atas seluruh urusan rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda, “Pemimpin (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan mereka.” (HR. Muslim).

Telah terbukti bahwa dalam sistem pemerintahan Islam, sumber pemasukan negara dapat diperoleh dari kepemilikan negara (milkiyyah ad-daulah) seperti ‘usyur, fa’i, ghanimah, kharaj dan jizyah. Selain itu juga dapat diperoleh dari pemasukan pemilikan umum (milkiyyah ‘ammah) seperti pengelolaan hasil pertambangan, minyak bumi, gas alam, kehutanan dan lainnya. Negara bertanggung jawab penuh atas pemanfaatan harta kepemilikan umum dan negara tersebut tanpa adanya liberalisasi maupun unsur kapitalime. Dan terakhir, sumber pendapatan negara dapat diperoleh dari zakat maal (ternak, pertanian, perdagangan, emas dan perak). Melalui 3 sumber tersebut maka kemandirian dan kedaulatan negara dapat terjaga sehingga potensi penutupan kebutuhan anggaran dari hutang luar negeri dapat dihindari.

Maka bahaya ideologis dan politis di balik utang yang terus ditumbuhsuburkan kapitalisme harus dihindari. Menyelamatkan rakyat bukan dengan utang melainkan dengan menerapkan Syariah dalam institusi Khilafah. Negeri menjadi berkah, berlimpah kebaikan.

Wallahu a’lam bisshawwab.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments