32.9 C
Jakarta
Rabu, Agustus 4, 2021

Rakyat Tercekik, Pajak Menyasar Kebutuhan Pokok

Must Read




Rakyat Tercekik, Pajak Menyasar Kebutuhan Pokok
Oleh: Nurwanah S.pd
(Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Dakwah)

Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), dari saat ini 10 persen menjadi 15 persen. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong penerimaan negara dari pajak. Rencana ini dibahas Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam acara Musrenbangnas 2021 secara virtual (4/5/2021). Sri mengatakan, pihaknya berencana menaikkan tarif PPN dan melaksanakan cukai plastik. (cnbcindonesia.com, 5/5/2021)

Rencana ini tertuang dalam Revisi UU Kelima Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Mengutip draft RUU, sembako yang dikenakan PPN adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Dalam RUU KUP juga menghapus beberapa barang tambang maupun hasil pengeboran yang semulai tak dikenai pajak. Hasil tambang yang dimaksud tidak termasuk hasil tambang batu bara. Pemerintah juga menambah objek jasa baru yang akan dikenai PPN.
Diantaranya, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan dan jasa asuransi.

Lalu, jasa pendidikan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa angkutan udara dalam dan luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos. (Kompas, 11/6/2021)

Namun disatu sisi lain, Pemerintah justru memberikan kelonggaran pajak pada barang mewah. Pemerintah menyiapkan aturan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPnBM 0 persen untuk mobil baru dimulai Maret 2021 (PPnBM mobil).

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 ditargetkan sebesar Rp 2.221,54 triliun. Pertumbuhan Pendapatan Negara yang cukup besar pada tahun 2020 terutama berasal dari penerimaan perpajakan yang diperkirakan sebesar Rp 1.819,2 triliun atau tumbuh 13,3% dari outlook APBN 2019. Porsi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara mencapai 83,8%. Namun besarnya dana dari hasil pajak, negara masih tetap mengalami defisit. Negara boros dalam anggaran, kita bisa liat apa saja pengeluaran rutin pemerintah di Indonesia:

1. Belanja pegawai, yaitu pengeluaran negara untuk keperluan gaji, tunjangan, uang makan, serta biaya lainnya untuk pegawai negeri.

2. Belanja barang yaitu pengeluaran negara untuk membeli barang yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah.

3. Belanja rutin daerah yaitu pengeluaran negara untuk belanja pegawai dan non pegawai pemerintah.

4. Bunga dan cicilan utang, pengeluaran pemerintah untuk membayar bunga dan cicilan pokok pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri.

5. Subsidi, yaitu pengeluaran untuk berbagai macam subsidi pemerintah untuk masyarakat, misalnya BBM dan listrik.

6. Berbagai pengeluaran yang bersifat non departemen.

7. Sedangkan pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek pembangunan fisik dan non fisik.

Tentu kita masih ingat kasus data PNS yang misterius sebanyak 97.000 PNS mendapatkan gaji tiap bulan. Kasus korupsi dana bantuan covid sebesar Rp. 100 triliun. Dana renovasi kantor DPR sebesar Rp. 833 miliar dari anggaran yang tercantum di RAPBN 2020.

Sistem Ekonomi Kapitalisme bertumpu Pada Pajak

Dalam sistem kapitalisme yang menerapkan kebijakan ekonomi liberal, pajak menjadi bagian dari kebijakan fiskal. Kebijakan ini dianggap dapat membantu negara mencapai kestabilan ekonomi dan bisnis karena mampu menyesuaikan pengeluaran negara dengan pendapatan yang diterima dari pajak (cermati.com, 22/11/2019).

Karenanya, cara gampang mendapatkan dana segar guna menutupi defisit anggaran negara serta membantu melunasi utang yang membengkak adalah dengan menjadikan pajak sebagai solusi menyelamatkan keuangan negara. Itulah sebabnya dalam sistem kapitalis, pajak menjadi sumber pendapatan tetap bagi negara.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, alasan pemerintah menaikkan pajak adalah karena kebutuhan pemerintah. Mengingat terjadi defisit anggaran yang sangat besar dan total utang pada 2021 tembus di atas 41 persen, bahkan hampir 42 persen dari PDB. Maka, salah satu cara mengembalikan defisit ke tingkatan yang normal ialah dengan menaikkan tarif PPN. (liputan6.com, 11/5/2021)

Secara substansi, pajak dalam sistem kapitalisme diterapkan pada perorangan, badan usaha dan lembaga-lembaga diterapkan, tanah dan bangunan, barang produksi, perdagangan dan jasa sehingga masyarakat dibebankan pajak secara berganda. Semisal pajak penghasilan, pertambahan nilai, pajak bumi bangunan dan sebagainya. Pajak ini diterapkan dari tingkat pusat hingga daerah dengan berbagai nama dan jenis pajak. Maka tak mengherankan bila bisnis online hingga selebgram menjadi sasaran kena pajak.
Penerapan pajak di berbagai barang dan jasa sangat membebani perekonomian. Akibatnya, pengenaan pajak menyebabkan harga barang dan jasa menjadi naik. Menjadikan pajak sebagai salah satu sumber utama devisa negara tentu akan berdampak besar bila negara mengalami krisis ekonomi.

Sebab, kondisi dilematis akan menggelayuti. Menaikkan pajak akan membebani rakyat, tapi menutupi defisit anggaran negara. Menurunkan tarif pajak akan mengurang beban rakyat, tapi negara mengalami defisit keuangan.

Maka langkah logis yang diambil oleh negara pengemban kapitalisme adalah dengan berhutang. Di samping itu, negara melakukan pengurangan dan penghapusan subsidi, pengurangan anggaran untuk rakyat, privatisasi BUMN dalam rangka liberalisasi ekonomi.
Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri Indonesia pada kuartal I-2021 mencapai 415,6 miliar dollar AS atau setara Rp 5.943,1 triliun (asumsi kurs Rp 14.300 per dollar AS).

Negara yang memiliki utang hingga ribuan triliun seperti Indonesia sulit untuk tidak berutang. Tak ayal, kondisi ironis sangat mudah dirasakan rakyat negeri ini.
Ibarat ayam mati di lumbung padi. Negeri ini kaya dengan sumber daya alam, namun tersia-siakan lantaran tidak dimanfaatkan dengan benar dan malah dikapitalisasi sesuai kepentingan. Saat negara kehilangan pendapatan, pajak pun diberlakukan meski harus menambah beban rakyat.

Utang negara banyak, rakyat yang harus membayarnya dengan pengenaan pajak di mana-mana. Penguasa bijak itu tidak akan memalak rakyatnya dengan pajak. Kapan pemerintah bisa memihak kepada rakyat kecil?

Pada umumnya anggaran negara terdiri dari beberapa pemasukan. Pendapatan utama dari APBN selama ini adalah pajak dan utang. Ada sumber lain seperti hasil ekspor, perkebunan, dan pertambangan, tapi jumlahnya minim. Alhasil, negara berpangku pada besaran pajak yang masuk.

Masalah korupsi menelan dana cukup fantastis. Dapat dipastikan juga akan memberatkan jalannya penggunaan anggaran. Sejumlah uang yang harusnya dapat dipakai untuk kebutuhan negara, malah dinikmati segelintir orang. Sebagaimana kasus korupsi bantuan sosial yang saat ini menduduki peringkat teratas. Masalah lain yang disinyalir memberatkan APBN adalah utang, yang mana setiap tahun pemerintah harus menghabiskan ratusan triliun untuk membayar bunganya saja.

Inilah akibat dari sistem keuangan yang berbasis riba. Ketika sebuah negara akhirnya berutang, selamanya akan terjerat dalam kubangan hitam ini.

Kebijakan Khilafah dalam Urusan Pajak

Benar bahwa dalam Islam pun dikenal adanya pajak, dikenal dengan nama dharibah. Akan tetapi penerapannya sangat berbeda secara diametral dengan sistem sekular kapitalis. Al-Allamah Syekh Abdul Qadim Zallum mendefinisikan dharibah, “Harta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum muslim untuk membiayai kebutuhan dan pos yang diwajibkan kepada mereka dalam kondisi ketika tidak ada harta di Baitulmal kaum muslim untuk membiayainya.” (al-Amwal fi Daulati al-Khilafah, hal. 129).

Dalam APBN Khilafah (APBN-K), sumber pendapat tetap negara yang menjadi hak kaum Muslim dan masuk ke Baitul Mal adalah: (1) Fai’ [Anfal, Ghanimah, Khumus]; (2) Jizyah; (3) Kharaj; (4) ‘Usyur; (5) Harta milik umum yang dilindungi negara; (6) Harta haram pejabat dan pegawai negara; (7) Khumus Rikaz dan tambang; (8) Harta orang yang tidak mempunyai ahli waris; (9) Harta orang murtad. Inilah pendapatan tetap negara, ada atau tidaknya kebutuhan.

Berbeda dengan pendapatan tidak tetap. Pendapatan ini bersifat instrumental dan insidental. Bersifat instrumental, karena Islam menetapkan kepada kaum Muslim fardhu kifayah untuk memikul kewajiban pembiayaan, ketika dana tidak ada di Baitul Mal. Karena itu, ini menjadi instrumen untuk memecahkan masalah yang dihadapi negara, yang dibebankan hanya kepada umat Islam. Disebut insidental, karena tidak diambil secara tetap, bergantung kebutuhan yang dibenarkan oleh syara’ untuk mengambilnya.

Syara’ telah menetapkan sejumlah kewajiban dan pos, yang ada atau tidak adanya harta di Baitul Mal tetap harus berjalan. Jika di Baitul Mal ada harta, maka dibiayai oleh Baitul Mal. Jika tidak ada, maka kewajiban tersebut berpindah ke pundak kaum Muslim. Sebab, jika tidak, maka akan menyebabkan terjadinya dharar bagi seluruh kaum Muslim. Dalam rangka menghilangkan dharar di saat Baitul Mal tidak ada dana inilah, maka khilafah boleh menggunakan instrumen pajak. Namun, hanya bersifat insidental, sampai kewajiban dan pos tersebut bisa dibiayai, atau Baitul Mal mempunyai dana untuk mengcovernya.
Meski beban tersebut menjadi kewajiban kaum Muslim, tetapi tidak semua kaum Muslim menjadi wajib pajak, apalagi non-Muslim.

Pajak juga hanya diambil dari kaum Muslim yang mampu. Dari kelebihan, setelah dikurangi kebutuhan pokok dan sekundernya yang proporsional (ma’ruf), sesuai dengan standar hidup mereka di wilayah tersebut. Karena itu, jika ada kaum Muslim yang mempunyai kelebihan, setelah dikurangi kebutuhan pokok dan sekundernya, maka dia menjadi wajib pajak. Pajak juga wajib diambil darinya. Tetapi, jika tidak mempunyai kelebihan, maka dia tidak menjadi wajib pajak, dan pajak tidak akan diambil darinya.

Bagaimana cara menghitungnya? Pertama, pendapatannya harus dikurangi biaya untuk kebutuhan pokok dan sekunder pribadinya. Kedua, setelah itu dikurangi kebutuhan pokok dan sekunder istri dan anaknya. Ketiga, jika mempunyai orang tua, saudara, mahram yang menjadi tanggungannya, maka dikurangi biaya kebutuhan pokok dan sekunder mereka. Setelah dikurangi semuanya tadi masih ada kelebihan, maka dia menjadi wajib pajak, dan pajak pun wajib diambil darinya.

Dalam hal ini, Nabi SAW bersabda, “Mulailah dari dirimu, maka biayailah. Jika ada kelebihan, maka itu untuk keluargamu”. [HR Muslim dari Jabir]

Karena itu, pajak di dalam Islam bukan untuk menekan pertumbuhan, bukan menghalangi orang kaya, atau menambah pendapatan negara, kecuali diambil semata untuk membiayai kebutuhan yang ditetapkan oleh syara’. Negara khilafah juga tidak akan menetapkan pajak tidak langsung, termasuk pajak pertambahan nilai, pajak barang mewah, pajak hiburan, pajak jual-beli, dan pajak macam-macam yang lain.

Selain itu, khilafah juga tidak akan menetapkan biaya apapun dalam pelayanan publik, seperti biaya kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Semuanya diberikan dengan gratis, dan terbaik. Begitu juga negara tidak akan memungut biaya-biaya administrasi, itu denda layanan publik, seperti PLN, PDAM, Telkom, dan sebagainya. Termasuk, tidak memungut biaya pembuatan SIM, KTP, KK, surat-menyurat dan sebagainya. Karena semuanya itu sudah menjadi kewajiban negara kepada rakyatnya.

Tawaran Islam terhadap Masalah APBN

Islam bukanlah sekadar agama. Namun, sebuah sistem kehidupan yang kompleks. Dalam tata aturan ini terdapat pengaturan sistem keuangan. Pengelolaan kas di dalam Islam sangat unik, berbeda dengan kapitalisme. Sistem ini akan menjaga kas negara minus atau bocor, sehingga negara tidak akan tekor.

Beberapa perincian dalam sistem keuangan ala Islam sebagai berikut:
Pertama, pengatur keuangan atau APBN adalah khalifah. Dengan demikian, Islam memiliki metode pemilihan khalifah yang khas. Tidak semua orang dapat menjadi khalifah. Saat pemilihan, ia harus memenuhi syarat yang ketat. Di antaranya muslim, balig, berakal, merdeka, mampu, dan adil. Dari sini akan diperoleh seorang pemimpin yang kuat imannya. Ia akan amanah dengan tugasnya, serta senantiasa berhati-hati dalam mengatur keuangan negara. Sebagai contoh, Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang mematikan lampu penerangan ruang kerja saat anaknya datang ingin membicarakan perihal keluarga. Sang Khalifah pun menjelaskan jika minyak yang dipakai lampu tadi dibeli dari uang negara, sehingga ketika ingin membicarakan masalah pribadi, tidak boleh memakainya.

Kedua, APBN dalam sistem Islam memiliki pemasukan yang tetap dan jumlahnya beragam. Kas menurut Islam dibagi menjadi pos zakat, kas negara, dan kepemilikan umum, APBN akan mendapatkan pemasukan dari pos-pos tersebut. Kas zakat akan diisi oleh para muzaki (orang yang wajib membayar zakat), kas negara akan diisi oleh jizyah, ganimah, fa’i, kharaj, termasuk harta tak bertuan yang diperoleh dari harta yang tak memiliki ahli waris atau harta yang dikembalikan oleh orang-orang yang berlaku curang. Sedangkan kas kepemilikan umum didapat dari hasil pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Ketiga, pengeluaran yang ketat. Aktivitas pembiayaan yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan penting. Tidak dibenarkan kebutuhan tersebut melanggar hukum syariat. Sehingga, kas negara tidak akan mudah bocor dikarenakan penggunaan yang boros.

Keempat, pengawasan yang teliti. Pembelanjaan negara akan selalu diawasi oleh beberapa pihak, seperti rakyat, majelis umat, majelis wilayah, hingga partai politik. Peluang berlaku curang dan memanfaatkan kas APBN akan diminimalisir. Jika ada kesalahan sedikit saja, akan langsung diingatkan. Semua ini berjalan atas dorongan iman, saling nasihat menasihati dengan kasih sayang.

Empat hal tersebut akan diterapkan dalam sistem Islam untuk menghindari pemanfaatan APBN yang tidak tepat. Hanya saja, yang perlu diperhatikan adalah sistem penjagaan Islam seperti ini akan berjalan sempurna jika diterapkan dalam bingkai Khilafah, kepemimpinan Islam. Jadi, jika ingin APBN tidak tenggelam dalam kubangan haram, hanya bisa diselamatkan dengan sistem Islam.

Wallahu a’lam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Pelayan Kesehatan Terbaik itu Bernama Negara

Pelayan Kesehatan Terbaik itu Bernama Negara Oleh : Ummu Hanan (Aktivis Muslimah) Pembahasan seputar penanganan pandemi Covid-19 masih terus bergulir. Beberapa...
- Advertisement -

More Articles Like This