Kamis, September 23, 2021
BerandaOpiniPPKM Mikro menuju PPKM Darurat Solusikah Untuk Penanganan Covid 19 ?

PPKM Mikro menuju PPKM Darurat Solusikah Untuk Penanganan Covid 19 ?




PPKM Mikro menuju PPKM Darurat Solusikah Untuk Penanganan Covid 19 ?

Penulis : Mira Ummu Tegar ( Aktifis Muslimah Balikpapan )

Semakin meningkatnya penyebaran covid-19 bahkan mencapai rekor tertinggi selama Pandemi menjadikan Indonesia negara 5 terbesar kasus covid-19. Hal ini juga yang akhirnya menjadikan pemerintah menetapkan kebijakan PPKM Darurat meskipun sebelumnya kebijakan penebalan dan penguatan PPKM Mikro oleh Jokowi melalui Mentri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga ketua komite penanganan Covid-19 dan pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), sudah diberlakukan selama dua Minggu terakhir sejak tanggal 22 Juni hingga 5 Juli 2021 ini, hanya saja memang tidak berdampak kepada pengurangan penyebaran covid-19, justru semakin meningkat.(Kamis,24/6/2021, detik.news.com)

Dan dalam hal ini Presiden menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai koordinator pelaksana kebijakan tersebut.

Aturan kebijakan PPKM Darurat tersebut pada dasar hampir sama dengan aturan PPKM mikro hanya saja memang ada pengetatan yang lebih di beberapa sektor seperti ; sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar wajib online atau daring, sektor perkantoran non esensial berlaku work from home(WFH) 100 persen dan work from official (WFO) 50 persen untuk sektor esensial dengan pengetatan prokes, lalu sektor kritikal yakni enegi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, Petrokimia,semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, kontruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari hari diberlakukan 100 persen WFO dengan prokes yang ketat.

Adanya pembatasan jam operasional untuk supermarket, toko-toko di pasar tradisional juga pusat perbelanjaan atau mall. Untuk pelaksana makan minum ditempat umum seperti warung, restoran, lapak jajan dll hanya boleh delevery atau take away tidak boleh makan di tempat, kegiatan kontruksi dan lokasi proyek boleh beroperasi 100 persen dengan prokes lebih ketat,

Kegiatan tempat ibadah di tutup, kegiatan fasilitas umum (area publik, tempat wisata, taman umum dll) ditutup, kegiatan seni budaya dan olahraga juga di tutup, kegiatan transportasi umum di batasi kapasitas nya 70 persen dengan prokes lebih ketat, kegiatan pernikahan maksimal dihadiri 30 orang tidak menyediakan makan ditempat resepsi penyediaannya hanya boleh ditempat tertutup dan dibawa pulang, pelaku perjalan domestik yang mengunakan moda transportasi jarak jauh harus menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama serta tes PCR H-2 untuk pesawat dan antigen H-1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya, dan masker tetap dipakai saat berkegiatan diluar rumah, tidak di ijinkan mengunakan face shield tanpa pengunaan masker.

Dan ada sanksi bagi masyarakat maupun pemerintah daerah PPKM Darurat Jawa-Bali yang tidak menjalankan dan menerapkan PPKM Darurat tersebut, bagi pemerintah daerah yang melanggar maka akan di sanksi mulai dari teguran tertulis sampai pemberhentian sesuai dengan bunyi pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan ketentuan lebih lanjut terkait hal tersebut akan diatur secara detail melalui instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri). Kemudian bagi masyarakat yang melanggar aturan PPKM Darurat akan di kenai sanksi sesuai Bunyi UU wabah penyakit menular dan UU kekarantinaan kesehatan.

Dan Jokowi mengatakan akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada demi mengatasi penyebaran Covid-19 mulai dari TNI, Polri, aparatur sipil negara, dokter, hingga tenaga kesehatan, serta meminta dukungan dari semua lapisan masyarakat

Demikianlah upaya-upaya pemerintah dalam menangani Pandemi sejak awal hingga saat ini terkesan lamban riweh dan gagap tanggap, inilah yang terjadi, bisa kita lihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang di keluarkan tumpang tindih tidak tepat sasaran, kontradiktif bahkan terkesan tidak serius, begitulah aturan pemerintahan jika berlandaskan sistem kapitalis liberal dimana kebijakan yang ada tidak lepas dari hitung-hitungan untung rugi dan pengamanan finansial pemilik modal. Termasuk kebijakan dalam menangani Pandemi bukannya yang menjadi prioritas adalah keselamatan nyawa rakyatnya namun lebih berhitung kepada sektor ekonomi.

Jika mau serius dan tepat dalam mengurusi Pandemi tentu kebijakan PPKM mikro maupun darurat bukanlah menjadi pilihan Karna memang kebijakan ini terlihat setengah hati. Dan tentunya sejak awal penanganan Pandemi tidaklah di sepelekan dengan mengandalkan kondisi Indonesia yang tropis dimana panas matahari berlimpah hingga menganggap Covid-19 sulit berkembang di wilayah ini, kemudian mengambil kebijakan untuk tidak menutup akses orang dari luar negri masuk ke Indonesia bahkan justru membuka kran lebar kepada wisatawan dengan berbagai promosi atas nama pariwisata untuk penguatan ekonomi negri.

Dan dari kebijakan awal tersebut menjadi imbas serta efek domino pada kondisi Pandemi sampai saat ini tidak kunjung usai bahkan akhir-akhir ini semakin menggila menembus rekor tertingginya, inilah kepengurusan umat dibawah naungan sistem buatan manusia pastilah tidak menuntaskan masalah, berbeda halnya ketika kepengurusan itu diatur oleh sistem buatan Sang Kholiq pemilik kehidupan tentu akan menyelesaikan permasalahan manusia termasuk pada kasus pandemi ini.

Tengoklah sejarah dimana ketika sistem buatan Allah Swt (Islam) saat diberlakukan, Khalifah Umar bin Khattab sangat paham bagaimana menghadapi dan menanggani wabah tersebut, bukan karena kehebatannya namun karena tuntunan Islamlah yang mengantarkannya pada penyelesaian wabah dengan benar sebagaimana di sabdakan Rasulullah “Apabila kalian mendengar ada wabah disuatu tempat, maka janganlah memasuki tempat itu, dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu berada ditempat itu, maka janganlah keluar darinya,”(HR. imam Muslim).

Kemudian ketika karantina wilayah (lockdown) sudah dilakukan maka titik pokus selanjutnya adalah wilayah yang terdampak akan mendapat penanganan terbaik dam maximal dari negara tentu dengan mengerahkan segala upaya untuk menuntaskan wabah mulai dari obat-obatan, fasilitas alat kesehatan dan alat nakes, tenaga kesehatan , penelitian terkait wabah untuk mendapat inovasi terbaik penanganan wabah, serta memperhatikan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat terutama pangan yang bergizi agar menumbuhkan daya imun yang tinggi untuk melawan wabah.

Tentulah semua itu diberlakukan secara gratis bagi warganya kerna hal tersebut merupakan kewajiban negara terhadap rakyatnya lalu yang jadi pertanyaan darimana dana untuk pembiayaannya? Tentu bayangannya tidaklah seperti sekarang dimana APBN negara yang sering defisit akibat dari pengelolaan harta negara dan umat berlandaskan sistem ekonomi kapitalis.

Dalam sistem pemerintahan Islam setidaknya ada 9 sumber pendapatan negara, salah satunya adalah sumber daya alam yang untuk Indonesia sangatlah berlimpah, namun karena salah kepengurusan maka SDA dikelolah oleh asing dan bukanlah rakyat Indonesia yang menikmati.
Dalam sistem Islam maka SDA wajib hukumnya dikelolah oleh negara tidak boleh diserahkan ke swasta apalagi asing negara lah yang menggelolah kemudian peruntukan hasilnya kembali kepada rakyat. Maka tidak heran jika negara dalam kepemimpinan sistem Islam tidak akan sulit mendapatkan dana untuk pemasukan kas negara.

Kemudian Karna karantina wilayah terdampak tadi maka wabah tidak akan menyebar kemana-mana sehingga wilayah lain yang tidak terdampak akan tetap pada aktivitasnya tidak akan mengganggu apapun, wilayah inilah yang nantinya akan membantu wilayah terdampak dalam hal pembiayaan penuntasan wabah.

Begitulah Islam mengurusi rakyatnya sangat memperhatikan keselamatan nyawa manusia karena sebagaimana sabda Rasulullah ” Hancurnya dunia, lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim,”(HR. An Nasa’i)
Wallahu a’lam.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments