32.9 C
Jakarta
Rabu, Agustus 4, 2021

Benarkah Tak Ada Kelaparan Ketika PPKM?

Must Read




Benarkah Tak Ada Kelaparan Ketika PPKM?

Oleh : Ni’mah Fadeli (Anggota Aliansi Penulis Rindu Islam)

Untuk membendung laju kenaikan angka positif covid 19, saat ini pemerintah menetapkan masa PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat. Langkah ini untuk sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama yang bermata pencaharian sebagai pedagang kecil tentu meresahkan. Waktu berdagang mereka dibatasi, jumlah pembeli juga akan sangat berkurang. Untuk pedagang yang melek teknologi mungkin masih dapat beralih dengan berjualan secara online, namun tidak semua pedagang memiliki akses dan kemampuan untuk itu.

Pemerintah melalui Juru BIcara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi menyatakan tidak akan membiarkan warganya kelaparan ketika PPKM. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah Kementerian Sosial (Kemensos) mengaktivasi dapur umum yang menyediakan makanan cepat saji untuk disalurkan dalam rangka mencukupi kebutuhan makanan bagi tenaga kesehatan dan petugas penjaga penyekatan PPKM di sekitar ibu kota dan wilayah penyangga. Selain di Jakarta, Kemensos juga telah mendirikan dapur umum dimana PPKM Darurat diberlakukan seperti di Surabaya, Bandung, Surakarta, Bogor, Sleman dan Denpasar. (Okezone.com 12/07/2021).

Kemensos juga menyiapkan tiga jenis bantuan sosisal (bansos) yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Sembako serta Bantuan Sosial Tunai (BST). Alokasi anggaran untuk PKH adalah sebesar 13, 96 triliun, sedangkan untuk Kartu Sembako dan BST masing-masing sebesar 45, 12 triliun dan 6,1 triliun. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-POLRI, relawan akan memastikan bantuan akan sampai kepada semua warga yang membutuhkan. (Merdeka.com, 11/07/2021).

Bansos, mungkin memang tampak menggiurkan dengan banyaknya deretan nominal yang akan dikucurkan untuk kebutuhan rakyat. Namun faktanya, dalam pelaksaanan bansos sering terjadi hal yang tidak diinginkan. Ada warga yang namanya tidak terdaftar padahal sangat layak menerima bansos, ada yang sudah terdaftar tapi tidak mendapat jatah dan seterusnya. Hal ini seperti terjadi di Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ada pengusaha dan warga yang memiliki mobil mendapat bantuan sosial sehingga menyulut kecemburuan dan konflik mengingat masih banyak warga yang lebih layak menerima bansos. Begitu juga dengan kerumunan yang ditimbulkan setiap pembagian bansos, tentu sangat tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Belum lagi korupsi yang sudah mengakar, dana belumlah sampai ke rakyat sebelum mampir ke kantong para pejabat yang tak pernah merasa penuh.

Pemerintah mungkin sudah menganggap sukses dalam mengurus rakyat dengan sejumlah kebijakan yang telah diambil selama pandemi covid 19 ini. Namun faktanya jangankan di masa pandemi, sebelumnya pun rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan masih sangat banyak. Kemiskinan tidak dapat diukur dengan nilai rata-rata yang dapat diutak atik agar terkesan pemerintah telah membuat sejahtera rakyat.

Karakter penguasa di sistem kapitalis saat ini memang bermental pencitraan. Penguasa tidak benar-benar mengurus rakyat dan memenuhi kebutuhan rakyat hingga sejahtera tapi hanya menampilkan sejumlah kebijakan yang seolah-olah untuk kesejahteraan rakyat padahal semua dilakukan untuk para pemilik modal yang telah berjasa membuat mereka berkuasa.

Rakyat dapat dikatakan sejahtera ketika kebutuhan pokok rakyat yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan keamananan telah terpenuhi. Kebutuhan pokok rakyat adalah tanggung jawab pemerintah. Keberadaan pemerintah menurut Ibnu Khaldun adalah untuk memastikan agar setiap orang dapat memenuhi syariat baik dalam urusan duniawi maupun akhirat. Rakyat tak butuh pencitraan diri pemerintah dengan narasi yang hanya berkebalikan dengan fakta yang ada.

Pemimpin memiliki kedudukan khusus dalam Islam karena beratnya amanah yang harus diembannya. “ Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah seorang pemimpin yang dzalim.” (HR. At Tirmidzi). 

Pemimpin yang memahami bahwa tugasnya adalah amanah dan kelak akan dimintai Allah pertanggungjawaban akan senantiasa jujur . Jujur dalam melaksanakan tugas, tidak berbohong, tidak berkhianat, tidak mengada-adakan fakta juga tidak ingkar janji. Pemimpin yang berkepribadian Islam akan benar-benar berusaha menyelesaikan persoalan rakyat dan menjadi pelayan rakyat sehingga rakyat terjaga jiwa, harta, akal dan kehormatannya. Pemimpin Islam tersebut akan kita miliki ketika negara telah menerapkan seluruh syariat Islam secara kaffah. Wallahu a’alam bishawwab. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Pelayan Kesehatan Terbaik itu Bernama Negara

Pelayan Kesehatan Terbaik itu Bernama Negara Oleh : Ummu Hanan (Aktivis Muslimah) Pembahasan seputar penanganan pandemi Covid-19 masih terus bergulir. Beberapa...
- Advertisement -

More Articles Like This