-1.6 C
London
Jumat, Desember 9, 2022

Antara Kesejahteraan Nakes dan prioritas Kebijakan Anggaran Pemerintah

Antara Kesejahteraan Nakes dan prioritas Kebijakan Anggaran Pemerintah
Oleh: Rutin (Anggota Aliansi Penulis Rindu Islam)

Di tengah kondisi lonjakan kasus COVID-19, tenaga kesehatan (nakes) masih berperan sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah memberikan insentif kepada nakes.

Sayangnya, insentif yang seharusnya diberikan setiap bulan itu macet dan tak dapat diterima nakes tepat waktu. Terutama bagi nakes yang menangani COVID-19 di daerah-daerah (finance.detik.com, 25/06/21).

Semisal di kota Gresik sendiri, penulis mendapat chat WhatsApp dari keluarga nakes yang kerja di RS Muhammadiyah mengaku bahwa per tanggal 25 Juni 2021 memutuskan keluar dari pekerjaannya karena sudah capek tenaga dengan semakin bertambahnya pasien covid gelombang 2 ini. Betapa tidak capek, sudahlah berpakaian ala astronot, mau BAK dan BAB harus sering menahan. Selain itu, tenaga dan pengorbanan yang dikeluarkan pun tak sebanding dengan disiplinnya dana insentif yang diterima. Keluhan pun banyak berdatangan dari para nakes diberbagai kota di Indonesia, akibat keterlambatan dana insentif yang tak kunjung turun sejak September 2020 sampai 2021 ini.

Saat ditanya perihal kendala dan hambatan yang terjadi mengenai keterlambatan insentif nakes, Ketua Satgas COVID-19 DPP PPNI Jajat Sudrajat menyebut, dimungkinkan ada kesalahan dari rumah sakit atau Dinas Kesehatan selama proses pengajuan. Dia menjelaskan, berdasarkan alur pemberian insentif yang berlaku bahwa untuk program pemerintah pusat, fasilitas pelayanan kesehatan harus mengajukan ke BPPSDM Kemenkes. Lain halnya dengan program daerah yang diajukan (insentif nakes) melalui Dinas Kesehatan.

Kenapa jalur pencairan dana dibuat susah. Kenapa tidak dibuat satu jalur saja yang itu bisa mempercepat pencairan dana dan meminimalkan kesalahan teknis?
Kalau sudah begini, bagaimana RS, Nakes dan layanan isolasi bisa melayani pasien bila pemerintah tidak memfasilitasi kemudahan pencairan anggaran?.

Ini lah buah dari sistem Demokrasi. Jika terkait kesejahteraan nakes, atau umumnya rakyat selalu saja ada kerumitan administrasinya. Bukannya segera dipermudah, agar kehidupan rakyat tidak merana. Malah dipersulit. Seyogyanya penguasa kita kudu sigap menangani hal ini supaya tidak ada nakes yang tidak tersejahterahkan di masa pandemi ini. Apalagi mereka berada pada barisan garda terdepan berjuang untuk membantu penguasa menyelesaikan problem pandemi ini. Setidaknya penguasa kita harus belajar dari sosok kepemimpinan Umar bin Khattab yang secara sigap dan cepat, langsung memanggul sendiri gandum saat mengetahui ada rakyatnya yang kelaparan dan tak bisa mencukupi kebutuhan pangannya.

Apa sebenarnya prioritas kebijakan anggaran pemerintah di tengah ledakan kasus covid gelombang 2 ini? Sehingga bisa sampai terjadi keterlambatan berbulan- bulan lamanya.
Karena bertumpu pada sistem demokrasi kapitalis, sudah bisa dijamin prioritas kebijakan anggaran pemerintah tak bisa dilepaskan dari orientasi kapitalistik.

Sebuah orientasi yang terfokus bukan pada meriayah (mengurusi) urusan rakyat secara menyeluruh tapi malah terfokus pada urusan penggenjotan ekonomi negara yang itu untuk menguntungkan para pemodal. Inilah demokrasi, sebuah sistem yang menghasilkan penguasa berorientasi kapitalis dan mencipta birokrasi kaku. Sudah saatnya kembali pada sistem yang lebih berorientasi pada kesejahteraan nakes dan rakyat pada umumnya yakni sistem Islam. Wallahua’lam bi showab.

Latest news
Related news

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini