28 C
Jakarta
Rabu, Juni 16, 2021

Politik Balas Budi itu Lumrah dalam Demokrasi

Must Read




Politik Balas Budi itu Lumrah dalam Demokrasi

Oleh : Ummu Hanan (Aktivis Muslimah)

Penunjukan komisaris PT Telkom Indonesia tengah menuai pro dan kontra. Pasalnya figure yang didaulat menjadi jajaran orang nomor satu di perusahaan tersebut bukan berasal dari kalangan profesional melainkan seorang musisi. Abdi Negara Nurdin atau yang lebih akrab disapa Abdee adalah salah seorang gitaris band Slank yang dipercaya untuk mengampu jabatan sebagai komisaris BUMN tersebut. Diantara pihak yang mengkritisi penunjukan nama diluar dari kalangan professional adalah Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf. Bukhori memandang penempatan Abdee Slank hanya akan merugikan Telkom dan juga negara karena latar belakang profesi yang tidak sesuai (news.detik.com,30/5/2021).

Sejumlah nama telah terpilih sebagai petinggi di perusahaan BUMN. Nama-nama tersebut dikenal sebagai kalangan yang sebelumnya telah berkontribusi dalam pemenangan presiden terpilih.  Diantara nama yang diangkat oleh Menteri BUMN Erick Tohir tersebut adalah Ahmad Erani Mustika sebagai komisaris PT Waskita Raya (Persero), Dhini Shanti Purwono sebagai Komisaris Independen PT Perusahaan Gas Negara (Persero) dan Budiman Sujatmiko sebagai Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara V (cnnindonesia,29/5/2021). Selain juga terdapat nama seperti Zuhairi Misrawi, Said Aqil Siradj, Fadjroel Rachman dan lainnya.

Tentu tidak berlebihan jika muncul adanya dugaan bahwa penunjukan nama komisaris BUMN sebagai bagian dari politik balas budi. Menurut pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, menjadi spekulasi manakala seseorang tadi diangkat menjadi anggota dewan komisaris adalah sebagai sebuah ungkapan terimakasih (bbc.com,31/5/2021). Menurut Lina ada dua syarat penting yang harus dipenuhi jika merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor 02 Tahun 2015 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan komisaris dan dewan pengawas.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon dewan komisaris dan dewan pengawas BUMN akan dapat menentukan kinerja perusahaan ke depan. Persyaratan seperti keharusan memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen mutlak dibutuhkan guna mengatur ritme perusahaan agar senantiasa dinamis. Kemudian juga keharusan untuk memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha terkait tentu tidak tidak dipungkiri akan memberikan pengaruh dalam pengambilan kebijakan yang tepat. Sehingga tidak sembarang orang tentunya dapat menduduki jabatan komisaris, kecuali telah memenuhi kualifikasi tertentu.

Meskipun demikian, demokrasi telah memberikan peluang untuk terjadinya politik balas budi. Dalam sistem politik demokrasi tidak ada istilah makan siang yang gratis, setiap keputusan yang diambil pasti mengandung politik kepentingan di dalamnya. Tidak ada lawan ataupun kawan abadi, karena yang ada hanyalah kepentingan abadi. Semua dapat dikompromikan selama itu dapat mendatangkan maslahat atau keuntungan, baik bagi penguasa maupun pengusaha. Deal politik menjadi tidak terelakkan karena praktik demokrasi tidaklah murah, dibutuhkan “mahar” politik sekadar untuk melanggengkan seseorang kepada tampuk kekuasaan.

Politik balas budi menjadi gambaran betapa rusaknya sistem politik demokrasi. Asasnya yang bathil, yakni sekulerisme, telah menjadikan kepentingan segelintir golongan sebagai penentu kebijakan atas segolongan besar masyarakat. Demokrasi juga membuka peluang yang sangat besar untuk terjadinya korupsi sebab besarnya biaya yang telah dikeluarkan oleh pengusaha untuk memenangkan penguasa harus dikembalikan dalam bentuk kompensasi yang menguntungkan pengusaha. Atau siapa saja yang dipandang telah memberikan andil dalam naiknya penguasa kepada tampuk kepemimpinan.

Kepemimpinan selayaknya diberikan kepada seseorang yang memiliki kemampuan. Menyerahkan kepemimpinan sebatas sebagai balas budi tentu dapat berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari. Syariat Islam telah secara tegas memerintahkan agar manusia menyerahkan urusan mereka kepada ahlinya. Nabi Saw bersabda, “Jika amanah telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi”. Kemudian seorang sahabat bertanya bagaimana maksud amnah disia-siakan. Nabi Saw menjawab, “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” (HR Al-Bukhari).

Syariat Islam juga melarang memberikan jabatan kepada seseorang yang memintanya. Sebagaimana dalam sebuah kesempatan Nabi Saw melarang Abdurrahman bin Samurah yang meminta jabatan kepada beliau dengan menyampaikan, “Jika engkau diberi tanpa memintanya niscaya engkau akan ditolong (oleh Allah). Namun Jika diserahkan kepadamu karena permintaanmu niscaya akan dibebankan kepadamu (tidak akan ditolong) (HR Bukhari dan Muslim). Dengan demikian sangat nampak bagaimana Islam menjaga agar masalah kepemimpinan hanya diberikan kepada orang yang mampu memikulnya.

Demokrasi telah menunjukkan besarnya pengaruh politik kepentingan di dalamnya. Padahal terdapat urusan rakyat yang begitu kompleks dan menuntut untuk dapat dituntaskan oleh orang yang memiliki kapasitas. Hanya saja demkorasi lebih memilih untuk mengakomodir tuntutan segelintir elit dengan jalan politik balas budi.  Adapun suasana semacam ini tidak dipelihara dalam kehidupan bermasyarakat yang diatur dengan syariat Islam. Sistem politik Islam meletakkan kepemimpinan pada kedudukan yang mulia dengan hanya memberikannya kepada yang berhak dalam rangka menjalankan syariat Allah SWT.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Jerat Kapitalis Dalam Proses Ibadah Haji

Jerat Kapitalis Dalam Proses Ibadah Haji Penulis : Mutia Puspaningrum (Aktivis Muslimah Balikpapan) Akhirnya kekhawatiran para calon jamaah haji indonesia menjadi...
- Advertisement -

More Articles Like This