25.5 C
Jakarta
Rabu, Juni 16, 2021

Pengangkatan Pejabat Era Kapitalisme vs Islam

Must Read




Pengangkatan Pejabat Era Kapitalisme vs Islam

Oleh: Djumriah Lina Johan
(Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Viral pengangkatan Abdee Slank sebagai komisaris PT Telkom Indonesia. Hal ini disebabkan latar belakang profesi sang musisi yang jauh dari kualifikasi seseorang yang berhak menjabat jabatan tersebut.

Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf pun ikut mengkritik dengan menyebut penempatan Abdee Slank sebagai komisaris hanya akan merugikan Telkom karena latar belakang profesi yang tidak sesuai.

“Ini jelas merugikan Telkom, karena tidak sesuai dengan profesi yang dijabatnya sebagai komisaris dan, jika Telkom dirugikan, negara yang akan dirugikan,” kata Bukhori kepada wartawan, Sabtu (29/5/2021).

Bukhori juga menyinggung orang yang selama ini berada di balik pemenangan Jokowi di Pilpres 2019 kerap mendapat posisi. Dia menilai hal itu akan merusak tatanan pemerintah. (Detik.com, Minggu, 30/5/2021)

Apa yang terlontar dari lisan Ketua DPP PKS di atas sejalan dengan pemberitaan CNN Indonesia pada Sabtu (29/5/2021) sejumlah nama yang pernah mendukung pencalonan Presiden Jokowi maupun wakilnya dalam Pilpres sebelumnya mendapatkan kursi komisaris di perusahaan pelat merah.

Pengangkatan itu dilakukan melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang juga sempat menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019 lalu.

Sebut saja Ahmad Erani Yustika (PT Waskita Karya), Dini Shanti Purwono (PT Perusahaan Gas Negara), Bambang Brodjonegoro (Telkom Indonesia), Budiman Sujatmiko (PT Perkebunan Nusantara V), Said Aqil Siradj (PT Kereta Api Indonesia), Wishnutama  (Telkom Indonesia), Eko Sulistyo (PT PLN), Dyah Kartika Rini (PT Jasa Raharja), Gatot Eddy Pramono (PT Pindad), Fadjroel Rachman (Waskita Karya), Kristia Budiyarto, dan Zuhairi Misrawi (PT Yodya Karya).

Dari fakta di atas, jelaslah bahwa pengangkatan pejabat yang mengisi kursi komisaris BUMN adalah bentuk politik balas budi. Mereka diangkat bukan karena kapabilitas maupun kualifikasi yang memenuhi syarat.

Padahal komisaris BUMN merupakan jabatan penting. Selain karena gaji para komisaris tersebut berasal dari rakyat.  Juga posisi BUMN yang selama ini menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Apabila jabatan ini diserahkan kepada oligarki yang tidak kapabel, bisa dipastikan BUMN tidak akan mampu tumbuh kuat serta mandiri. Apalagi berharap ekonomi negeri tumbuh menjadi ekonomi negara adidaya. Sungguh jauh panggang dari api.

Akibat salah urus serta salah penempatan para pejabat BUMN ini, banyak BUMN yang kini gulung tikar. Sedangkan yang lain menawarkan pensiun dini pada karyawannya.

Sebut saja PT Timah Indonesia, PT Indofarma, PT KAI, PT Hutama Karya, PT Garuda, PT Pertamina, PT Kertas Leces, PT Krakatau Steel, PT Dirgantara Indonesia, dan Waskita Karya merupakan sederet BUMN yang merugi.

Sebagaimana diwartakan oleh Bloomberg pada  Kamis (9/4/2020) banyak BUMN Indonesia yang terbelit utang selama bertahun-tahun, menghadapi tuduhan kesalahan pengelolaan dan korupsi, dan mengalami masalah pembayaran.

Utang Luar BUMN jumlahnya terus meningkat mencapai Rp2.140 triliun di kuartal III-2020. Namun, dividen yang diberikan ke negara masih sangat minim.

Inilah akibat penerapan sistem kapitalisme. Praktik bagi-bagi kue kekuasaan di kalangan pendukung rezim menjadi santapan wajib. BUMN yang sejatinya mengelola hajat hidup publik menjadi bancakan para penjilat penguasa hari ini. Maka sudah sepantasnya BUMN dikelola secara benar, sesuai dengan syariat Islam sehingga bisa memenuhi hajat hidup rakyat Indonesia.

Kala syariat Islam diterapkan dalam bingkai negara maka pengangkatan para pejabat pun dilakukan demi kemaslahatan umat. Sebagaimana termaktub di dalam buku The Great Leader of Umar bin Al Khathab karya Dr Muhammad Ash-Shalabi, bagaimana Khalifah Umar mempraktikkan kaidah-kaidah dasar dalam mencari dan mengangkat pejabat/pembantu Khalifah.

Kaidah pertama adalah mengangkat pejabat yang mempunyai fisik kuat dan amanah. Ketika Umar bin Khaththab ra. memberhentikan Syurahbil bin Hasanah dan mengangkat Mu’awiyah sebagai gantinya, Syuraihbil bertanya kepada Umar, “Apakah dengan alasan benci kamu memecatku, wahai Amirul Mukminin?” “Tidak, aku tetap mencintai kalian berdua. Akan tetapi, aku menginginkan orang yang lebih kuat.”

Kaidah kedua adalah mendahulukan orang yang berilmu dan menguasai pekerjaan. Kaidah ini menjadi penegas bahwa pembantu khalifah dan pejabat publik haruslah paham tentang apa yang menjadi bidang garapan amanahnya. Orang yang paham betul seluk beluk amanah yang akan diembannya, dan pengetahuan-pengetahuan lain yang mendukung dalam menjalankan amanahnya.

Kaidah ketiga adalah belas kasihan dan kasih sayang terhadap rakyat. Sikap ini bukan pencitraan agar diangkat menjadi pejabat publik, namun tercermin dalam rekam jejak keseharian sebelumnya.

Inilah beberapa kaidah memilih pejabat publik dalam sistem pemerintahan Islam. Karena jabatan/kekuasaan benar-benar dimaksudkan untuk menunaikan apa yang menjadi hak rakyat, maka memilih pejabat publik yang amanah, kapabel, dan berakhlak mulia adalah langkah utama untuk menjalankan tugas sebagai pelayan dan pengurus rakyat. Wallahu a’lam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Jerat Kapitalis Dalam Proses Ibadah Haji

Jerat Kapitalis Dalam Proses Ibadah Haji Penulis : Mutia Puspaningrum (Aktivis Muslimah Balikpapan) Akhirnya kekhawatiran para calon jamaah haji indonesia menjadi...
- Advertisement -

More Articles Like This