25.4 C
Jakarta
Rabu, Juni 16, 2021

Krisis Pangan dan Konflik di Era Pandemi Mengorbankan Umat

Must Read




KRISIS PANGAN DAN KONFLIK  DI ERA PANDEMI MENGORBANKAN UMAT

Oleh: Rutin ( Anggota Aliansi Penulis Rindu Islam)

Krisis pangan hingga kelaparan mengancam jutaan warga myanmar. Melansir republika.co.id, Suriah tengah mengalami krisis pangan yang belum terselesaikan hingga kini. Krisis pangan akibat konflik yang berkecamuk ini ditambah badai pandemi semakin memperparah kondisi rakyat Suriah. Seorang pria dari Kota Zabadani mengatakan, keluarganya yang beranggotakan empat orang telah berhenti makan keju dan daging pada awal 2020. Kini dia hanya mengandalkan roti untuk makanan mereka. Itu pun dimakan secuil demi secuil. Untuk menghemat stok makanan keesokan harinya. Negara bukannya berempati akan krisis ini dengan menggratiskan roti sebagai makanan pokok saat ini, yang ada malah harganya dibuat jadi mahal.

Inilah buah dari  sistem kapitalisme yang eksploitatif. Sebuah sistem yang dengan mudah tak mau bersahabat dengan alam/iklim apalagi memanusiakan manusia, hanya demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu semata. Rakyatlah yang akhirnya harus menanggung amarah alam/iklim. Alam di Suriah tak lagi mau menumbuhkan gandum sebagai makanan pokok mereka. Sementara negara masih tak peduli dengan penderitaan kelaparan rakyatnya.

Kesenjangan makin nyata, ditambah lagi badai pandemi semakin memperberat kondisi ekonomi berbagai negara di belahan dunia ini. Menurut World Food Programme (WFP) 130 juta lebih masyarakat dunia terancam menghadapi kelaparan akibat pandemi ini atau hampir semilyar penduduk dunia kurang pangan sementara segelintir negara kapitalis berkelebihan pangan. Sebuah fenomena ketidakadilan yang harus dirasakan umat mulia ini. Lebih buruk lagi kondisi umat Islam di wilayah konflik.

Di tengah ketidakmampuan sistem kapitalisme neoliberal menyelamatkan manusia dari wabah, diikuti krisis multidimensi yang akan terjadi pascawabah, seharusnya makin menyadarkan kaum muslimin bahwa kita butuh sistem baru.

Sistem yang akan menyelamatkan manusia dan dunia dari berbagai malapetaka, serta membawa solusi yang akan menyejahterakan. Sistem hari ini telah gagal menyejahterakan manusia, baik pada saat tanpa wabah, terlebih lagi ketika terjadi wabah.

Satu- satunya harapan umat hanyalah kepada sistem Islam dan Khilafah. Inilah sistem yang dibangun di atas landasan wahyu Allah SWT dan dituntun oleh Rasulullah SAW serta dilanjutkan para Khalifah setelahnya.

Sistem yang pernah berdiri 12 abad lebih ini, telah menunjukkan kemampuannya untuk mengatasi berbagai krisis di masanya. Khilafah sebagai institusi pelaksana syariah Islam memiliki paradigma dan sistem yang sangat jauh berbeda dengan kapitalisme mengurusi rakyat serta menyelamatkan rakyat dari wabah. Solusi lockdown yang dijalankan Khilafah turut meminimalisasi terjadinya berbagai krisis ikutan pascawabah.

Hal ini karena penguncian total wilayah yang terkena wabah dengan segera, akan meminimalisasi penularan ke wilayah lain. Sehingga masyarakat yang berada di luar wilayah wabah tetap menjalankan aktifitasnya secara normal. Tentu ini akan mengurangi terjadinya krisis ekonomi, pangan, dan sebagainya seperti kekhawatiran dunia saat ini.

Terkait tata kelola pangan, Khilafah dengan seluruh paradigma dan konsepnya adalah sistem yang memiliki ketahanan dan kedaulatan pangan yang kuat baik di masa normal maupun menghadapi krisis.

Apalagi seandainya terjadi di Indonesia di mana negeri ini telah dianugerahi Allah SWT berbagai potensi sumber daya pertanian baik lahan subur, biodiversitas sumber pangan, iklim yang mendukung, hingga SDM petani dan para ahli. Semua potensi ini jika dikelola dengan Islam akan mampu membangun ketahanan dan kedaulatan pangan sehingga membawa kesejahteraan bagi rakyat serta akan mengeluarkan rakyat dari krisis dengan segera.

Sejumlah konsep unggul Khilafah yang memampukannya mengatasi ancaman krisis pangan pada masa wabah adalah:

Peran sentral pengaturan seluruh aspek kehidupan termasuk tata kelola pangan yang berada di tangan Negara/Khilafah.

Sebab, negara adalah penanggung jawab utama dalam mengurusi hajat rakyat yaitu sebagai raain (pelayan/pengurus) dan junnah (pelindung).

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW “Imam (Khalifah) raa’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya” (HR Muslim dan Ahmad).

Dalam hadis lainnya Rasulullah menegaskan, “Khalifah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang dibelakangnya dan berlindung kepadanya….”(HR Muslim).

Dengan kedua fungsi politik ini, maka seluruh rantai pasok pangan akan dikuasai negara. Meskipun swasta boleh memiliki usaha pertanian, namun penguasaan tetap di tangan negara dan tidak boleh dialihkan kepada korporasi. Negaralah yang menguasai produksi sebagai cadangan pangan negara.

Jika penguasaan negara secara penuh terhadap produksi dan stok pangan, maka negara akan leluasa melakukan intervensi dalam keadaan apa pun. Seperti ketika dilakukan lockdown, pemenuhan pangan rakyat sangat mudah dilakukan karena ketersediaan pangan dijamin penuh oleh negara

Begitu pula penguasaan stok berdampak pada stabilitas harga di pasar. Sebab distorsi pasar yang ditimbulkan oleh spekulan, mafia atau kartel disebabkan penguasaan mereka pada stok pangan melebihi stok negara sehingga leluasa mengendalikan harga.

Seperti saat ini ketika terjadinya fluktuasi harga beras, diantaranya disebabkan kendali Bulog hanya kurang dari 10%, sebagian besar lainnya dikuasai swasta.

Negara Khilafah juga memiliki visi ketahanan dan kedaulatan pangan yang diarahkan oleh ideologi Islam.

Kewajiban Khilafah mewujudkan kedaulatan pangan berasal dari seruan Allah SWT dalam QS An Nisaa: 141 yang artinya:

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Oleh karena itu Khilafah tidak dibolehkan memiliki ketergantungan pangan pada impor. Di samping itu visi ketahanan pangannya diarahkan pada 3 target yaitu 1) ketahanan pangan untuk konsumsi harian, 2) ketahanan pangan untuk kondisi krisis (termasuk bencana, wabah dsb), serta 3) ketahanan pangan untuk kebutuhan jihad.

Dengan visi inilah Khilafah akan serius memaksimalkan semua potensi pertanian yang dimiliki di dalam negeri untuk membangun ketahanan pangan tanpa tergantung pada negara asing.

Sedangkan kapitalisme membangun pertanian bukanlah untuk ketahanan pangan demi kemaslahatan rakyat namun untuk mengejar target ekonomi semata. Sehingga abai terhadap ketahanan pangan bagi rakyatnya sendiri.

Ketidakjelasan visi ini membiarkan negara terperangkap dalam jebakan impor pangan yang direkayasa lembaga internasional dan negara-negara adidaya.

Untuk mewujudkan visi dan target ketahanan dan kedaulatan pangan, Khilafah memiliki konsep anggaran negara yang unik, sangat berbeda dengan kapitalisme. Konsep APBN Khilafah baik pemasukan dan pengeluaran diatur berdasarkan syariah. Di antara sumber pemasukan APBN Khilafah adalah harta milik umum yang sangat berlimpah seperti tambang, kekayaan laut, hutan, dsb.

Ditambah harta milik negara seperti pungutan jizyah, kharaj, ghanimah, fa’i, dst. Dengan kekayaan yang sedemikian besar sangat memungkinkan negara Khilafah mampu mengurusi hajat rakyatnya termasuk dalam kondisi pandemi baik untuk kebutuhan pangan, kesehatan, kebutuhan energi, dan sebagainya. Didukung pula dengan prinsip anggaran yang bersifat mutlak untuk pemenuhan hajat rakyat yang bersifat asasi.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Jerat Kapitalis Dalam Proses Ibadah Haji

Jerat Kapitalis Dalam Proses Ibadah Haji Penulis : Mutia Puspaningrum (Aktivis Muslimah Balikpapan) Akhirnya kekhawatiran para calon jamaah haji indonesia menjadi...
- Advertisement -

More Articles Like This