25.4 C
Jakarta
Rabu, Juni 16, 2021

Kebocoran Data Pribadi, Bukti Lemahnya Perlindungan Negara?

Must Read




Kebocoran Data Pribadi, Bukti Lemahnya Perlindungan Negara?

Oleh: Rohmatullatifah
(Aktivis Dakwah)

Beberapa waktu lalu dunia jagat maya dihebohkan dengan bocornya data pribadi penduduk Indonesia. Informasi ini viral di media sosial twitter. Unggahan yang beredar menyebutkan bahwa ada dugaan bocornya data 279 juta penduduk dan dijual di forum online. Diduga data tersebut berasal dari data BPJS Kesehatan.

Dilansir dari kompas.com, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai, perlindungan data pribadi di Indonesia belum disikapi secara serius berkaca dari kasus dugaan kebocoran data 279 juta warga negara Indonesia. Hal ini berbeda dengan negara-negara lain yang justru sangat serius memikirkan perlindungan data pribadi warganya,” kata Sahroni dalam keterangan tertulis, (21/5/2021).

Seharusnya data pribadi bisa ditangani dengan lebih serius karena sifatnya yang sensitif. Karena jika benar terjadi kebocoran, yang dikhawatirkan adalah ketika data tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Maka jelas masyarakat akan dirugikan dalam hal ini, karenanya peran negara sangat penting dalam melindungi dan menjaga privasi data rakyatnya.

Dugaan kebocoran ini menimbulkan berbagai sorotan terhadap negara. Karena kasus kebocoran data pribadi ini bukan yang pertama kali terjadi. Tentu Kita masih ingat kebocoran data pribadi 13 juta  Bukalapak tahun 2019, 91 juta data pribadi Tokopedia, 230 ribu data pribadi pasien Covid-19 tahun 2020.

Di samping itu aksi saling tuding antara Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kebocoran data juga belum ada kejelasan. Apakah kewenangan ada di tangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atau di tangan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Plate, mengatakan bahwa urusan keamanan Siber termasuk keamanan digital sejatinya adalah kewenangan BSSN.

Ia memberi contoh dugaan kasus kebocoran 230 ribu data pribadi pasien Covid-19 yang baru saja muncul ke permukaan. Johnny mengatakan, keamanan data-data tersebut merupakan kewenangan BSSN.

Johnny pun mengatakan bahwa fungsi pokok Kominfo berbeda dengan BSSN. Lingkup kewenangan Kementerian Kominfo adalah penerapan regulasi dan infrastruktur penunjang. Kendati demikian, Johnny memastikan bahwa Kementerian Kominfo akan selalu berkoordinasi dengan BSSN untuk memonitoring pengelolaan data publik. Sebab, BSSN sendiri adalah hasil peleburan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan Direktur Keamanan Siber di Kementerian Kominfo. (Kontan.co.id, 22/06/2020).

Maka, akan sangat berbahaya kebocoran data personal seperti data kesehatan, rekening pembayaran, nama, alamat, nomor KTP dan sebagainya kalau sampai terbobol.

Dilansir dari liputan6.com, Anggota Komisi I DPR Sukamta mendesak pemerintah segera menginvestigasi kasus dan mengambil langkah mitigasi agar data yang sudah terlanjur bocor disetop dan dimusnahkan.

Maka, salah satu solusi yang ditawarkan adalah pengesahan RUU perlindungan data pribadi (PDB), di mana, bentuk lembaga adalah independen tidak berada di bawah Kementerian, (23/05/2021).

Pertanyaannya, mampukah  RUU PDB (Perlindungan Data Pribadi) ketika disahkan benar-benar dapat melindungi data pribadi warganya? Ini juga masih menjadi tanda tanya karena memang baru mau mencoba menerapkannya untuk implementasi RUU ini dan tentu hasil masih bersifat spekulasi saja.

Padahal jika dibawah naungan negara saja bisa bobol apalagi diserahkan pada swasta. Swasta tentu juga mengambil aspek untung rugi bukan semata layanan perlindungan kepada masyarakat layaknya negara melindungi keamanan masyarakatnya.

Karena ketika kita berada dalam sistem kesepakatan manusia, fenomena yang ada, masih kerap terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang telah disepakati. Semua akibat penerapan sekuler kapitalis yang menjadi paradigma kepemimpinan saat ini. Dimana tolak ukur materi dan meraup keuntungan masih merupakan hal yang paling di kedepankan.

Maka, keseriusan menciptakan sistem perlindungan data  tidak cukup dengan UU baru (RUU PDB) yang membutuhkan pembentukan Lembaga baru (Independen).

Melindungi dan menjaga data pribadi warga negara adalah tanggung jawab dan kewajiban negara. Mestinya tugas antar lembaga tidak tumpang tindih, saling sinergi, dan ketika muncul masalah tidak saling lempar tanggung jawab. Negara juga harus memastikan jaminan keamanan data tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu.

Kebingungan menyelesaikan masalah yang tak kunjung selesai memunculkan kekhawatiran bagaimana negeri ini kedepannya.

Karena banyak urusan rakyat yang tidak terselesaikan, berupa kebocoran data pribadi, kemiskinan, pendidikan, masalah ekonomi dan yang lainnya.

Kesemuanya menuntut peran besar negara dalam menyelesaikannya. Sehingga tujuan berbangsa dan bernegara seharusnya dapat kita raih secara bersama-sama.

Solusi Islam Dalam Melindungi Privasi Warganya

Negara di dalam Islam mempunyai kewajiban menjamin keamanan dan melindungi setiap warga negaranya, baik muslim maupun nonmuslim tanpa membedakan status sosialnya.

Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

”Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai, dimana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll).

Khalifah/Penguasa dengan segala kekuatan akan mencegah musuh dari perbuatan yang mencelakai kaum muslimin, dan mencegah sesama manusia melakukan kedzaliman, memelihara ajaran Islam, rakyat berlindung di belakangnya, dan kitapun tunduk di bawah kekuasaannya.

Termasuk melindungi rakyatnya dari data pribadi yang tidak boleh disalahgunakan, memberi sanksi kepada pihak-pihak yang telah membocorkan data bahkan memperjual-belikan data pribadi rakyatnya, tentu dengan sanksi yang tegas serta memberikan efek jera bagi pelaku.

Karena keberadaan kepala negara adalah sebagai pengatur dan pelindung rakyatnya dengan menerapkan aturan-aturan yang telah Allah SWT turunkan didalam Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Sebab, di era digital seperti sekarang kejahatan dunia maya pasti akan terjadi. Maka, sudah seharusnya negara menjalankan tugasnya dengan baik. Negara harus benar-benar memaksimalkan penjagaannya sebagaimana negara menjalankan fungsinya sebagai junnah (pelindung) rakyatnya.

Indonesia dan dunia hanya akan bebas dari kejahatan berbasis penggunaan teknologi digital ketika riset dan teknologi terkini berada di tangan peradaban yang sehat.

Peradaban tersebut berkarakter penyejahtera bagi seluruh alam, yakni peradaban Islam yang hanya akan terwujud dengan kehadiran Khilafah islamiyah sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah saw.

Rasulullah ﷺ bersabda :

«تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ»

“Di tengah-tengah kalian terdapat zaman kenabian, atas izin Allah ia tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Ia ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan yang zhalim; ia juga ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan diktator yang menyengsarakan; ia juga ada dan atas izin Alah akan tetap ada. Selanjutnya akan ada kembali Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian.” (HR. Ahmad dalam Musnad-nya (no. 18430), Abu Dawud al-Thayalisi dalam Musnad-nya (no. 439); Al-Bazzar dalam Sunan-nya (no. 2796).

Adapun, jika terjadi pergeseran ke era digital seperti saat ini, maka negara Islam pun wajib menunjukkan kapasitasnya sebagai negara pertama yang menguasai teknologi digital yang tentunya ditopang dengan ekonomi dan SDM mumpuni termasuk di bidang IT.

Inilah mekanisme yang seharusnya ditempuh untuk mewujudkan keamanan data penduduk di tengah arus digital. Tidak hanya menjamin keamanan dengan pencegahannya tapi juga sistemis melalui peraturan dan peningkatan penjagaan data digital melalui penguasaan teknologinya, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan warga negara Khilafah.

Wallahua’lam bishawhab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Jerat Kapitalis Dalam Proses Ibadah Haji

Jerat Kapitalis Dalam Proses Ibadah Haji Penulis : Mutia Puspaningrum (Aktivis Muslimah Balikpapan) Akhirnya kekhawatiran para calon jamaah haji indonesia menjadi...
- Advertisement -

More Articles Like This