32.9 C
Jakarta
Rabu, Agustus 4, 2021

Jerat Kapitalis Dalam Proses Ibadah Haji

Must Read




Jerat Kapitalis Dalam Proses Ibadah Haji

Penulis : Mutia Puspaningrum (Aktivis Muslimah Balikpapan)

Akhirnya kekhawatiran para calon jamaah haji indonesia menjadi kenyataan. Setelah tahun lalu gagal berangkat ke tanah suci, tahun ini mereka pun harus lebih bersabar lagi. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melalui konferensi pers pada kamis 3 Juni 2021 menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 1442 H (tempo.co 4/6/2021).

Keputusan yang tertuang dalam KMA (Keputusan Menteri Agama) no 660 tahun 2021 ini sontak menimbulkan beragam reaksi dari berbagai pihak. Pasalnya alasan pemerintah adalah demi keselamatan para jemaah ditengah pandemi covid19 yang masih meliputi seluruh dunia. Alasan ini sungguh kontradiksi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya. Demi menggenjot ekonomi, pemerintah sudah membuka berbagai tempat umum seperti pusat perbelanjaan, tempat wisata, restoran dan lainnya yang berpotensi besar menimbulkan kerumunan dan menjadi cluster penyebaran covid19.

Alasan lainnya adalah aspek teknis yang berkaitan dengan persiapan (cnbcindonesia.com 6/6/2021) karena pada saat Keputusan Menag tersebut diambil otoritas Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggara ibadah haji tahun 2021. Berkenan dengan ini salah satu dari calon jemaah haji sempat mengajukan surat keberatan terhadap keputusan menag ini, dr TM Luthfi Yazid menilai bahwa pemerintah terlalu tergesa-gesa dan merugikan calon jemaah haji. “Seharusnya Pemerintah Indonesia terlebih dahulu menunggu informasi dari otoritas resmi maupun otoritas yang berkompeten dari Kerajaan Arab Saudi tentang pelaksanaan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M, apakah ditiadakan atau tetap diselenggarakan dengan mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi pandemi sebelum menerbitkan Surat Keputusan 660/2021 tersebut,” paparnya dalam surat keberatannya (sindonews.com 8/6/2022).

Presidium KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) Din Syamsuddin menyatakan bahwa pembatalan ini dapat dinilai bahwa pemerintah tidak menjalankan amanat UUD 1945 pasal 29 bahwa pemerintah harus melayani rakyat dalam menjalankan ibadat (sindonews.com 11/6/2021). Meskipun kurang lebih sepekan setelah keputusan pembatalan haji tersebut pemerintah Arab Saudi akhirnya mengeluarkan keputusan mengenai pelaksanaan haji 2021 yang terbatas untuk domestik warga Arab Saudi dan ekspatriat yang sudah berada disana, kita patut mempertanyakan komitmen pemerintah Indonesia dalam menjamin pelaksanaan ibadah setiap warga negara nya. Pembatalan yang terburu-buru seolah menunjukkan sikap pemerintah yang tergesa-gesa dan mudah menyerah.

Ya memang pada akhirnya pemerintah arab saudi memutuskan untuk tidak menerima jamaah dari luar negaranya. Namun bukan berarti ini menjadi pembenaran atas tindakan pemerintah yang terlebih dahulu memutuskan. Dari sini terlihat bahwa negara memang setengah hati dalam melayani urusan umat terkait ibadah haji. Ditambah lagi dengan pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin yang meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memperluas dan mengembangkan investasi dana haji yang per Desember 2020 jumlahnya mencapai Rp140 triliun atau setara US$10 miliar (cnnindonesia.com 9/4/2021). Hal ini menegaskan sistem kapitalis selalu melihat aspek materi dari segala urusan umat, termasuk dari penyelenggaraan ibadah haji. Tak ayal apapun yang pemerintah sampaikan untuk meluruskan berbagai asumsi tentang pembatalan haji ini hanya mendapat respon dingin dari masyarakat.

Berbeda karakter sistem kapitalis dengan sistem islam dalam mengurusi umat. Sistem Islam sangat menjaga dan menjamin terlaksananya syariat islam pada setiap warganya. Ibadah haji yang diwajibkan Allah SWT dalam Q.S Ali Imran ayat 97, akan menjadi prioritas negara. Negara akan berupaya maksimal, menghilangkan hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan ibadah haji. Sebab Rasulullah saw bersabda “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR Bukhari).

Haji adalah bagian dari rukun Islam dan wajib dilakukan. Ada sejumlah persyaratan di dalamnya, salah satunya adalah mampu baik secara fisik ataupun finansial. Dan berhaji pun hanya sekali seumur hidup.

Dalam sistem pemerintahan Islam, negara akan membuat sebuah departemen haji dan umroh, yang akan mengurusi urusan haji, memberikan bimbingan, membantu persiapan hingga pelaksanaan dan pemulangan ke daerah asal. Negara pun mempunyai rekam data dari jamaah haji, maka akan terdata yang sudah pernah naik haji ataupun belum,kecuali bagi petugas haji. Hal ini dilakukan agar smua masyarakat bisa memperoleh kesmpatan yang sama.

Karena sekali dalam seumur hidup, maka nuansa keislaman akan terasa, ibadah akan dilakukan dengan sungguh-sungguh karena kesempatan untuk datang lagi kecil. Bandingkan dengan keadaan sekarang, dimana uang mampu membeli kursi jatah untuk ibadah haji. Tak sedikit berinadah haji sampaii berkali-kali.

Selain itu yang berangkat haji adalah mereka yang mampu, jadi tidak dengan jalan berhutang dan negara memastikan akan hal ini, bahwa calon jamaah haji memang mampu. Jadi mendaftar dengan dana yang sudah cukup untuk berangkat haji. Sebaliknya bagi yang mampu tapi beum juga ada keinginan untuk berangkat haji, maka negara akan meriayahnya/mengurusnya dengan memberikan pemahaman dan konsekwensinya jika tidak berangkat haji.

Disamping itu visa berlaku bagi kaum muslim, baik yang menjadi warga negara kafir , harbi hukman ataupun fi’lan. Ini juga menghapus nation state, karena umat muslim berada dalam satu kepemimpinan yaitu Daulah Khilafah Islamiyah, kesadaran peran negara dalam mengurus urusan umat karena menjalankan amanah dari Allah Swt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Pelayan Kesehatan Terbaik itu Bernama Negara

Pelayan Kesehatan Terbaik itu Bernama Negara Oleh : Ummu Hanan (Aktivis Muslimah) Pembahasan seputar penanganan pandemi Covid-19 masih terus bergulir. Beberapa...
- Advertisement -

More Articles Like This