25.5 C
Jakarta
Rabu, Juni 16, 2021

Data Pribadi, Siapa Yang melindungi?

Must Read




DATA PRIBADI, SIAPA YANG MELINDUNGI?
Oleh : Ni’mah Fadeli (Anggota Aliansi Penulis Rindu Islam)

Sebanyak 279 juta data peserta BPJS Kesehatan diduga mengalami kebocoran. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan bahwa pihaknya sudah melaporkan hal ini ke Bareskim Polri.

Menurut Ali, ada dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan pihak tak bertanggungjawab. Hal ini tentu merugikan pihak BPJS Kesehatan baik secara materiil maupun immateriil. BPJS Kesehatan mengklaim telah menerapkan sistem keamanan yang berlapis dan sesuai standar namun kemungkinan peretasan tetap saja terjadi.( Kompas.com, 25/5/2021).
Anggota Komisi I DPR, Sukamta juga sudah mendesak pemerintah agar segera menginvestigasi kasus dan mengambil langkah agar data yang terlanjur tersebar dapat segera dihentikan dan dimusnahkan.

Menurutnya, kasus dugaan bocornya data BPJS Kesehatan ini sekali lagi menunjukkan lemahnya keamanan siber pemerintah. Mengingat kejadian bocornya data adalah bukan untuk yang pertama kali, entah itu data pribadi di ranah swasta misalnya di Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan seterusnya maupun data di instansi publik seperti data Pemilu di KPU, data pasien covid -19 dan yang terbaru data di BPJS Kesehatan.

Ia pun mendesak agar RUU Perlindungan Pribadi (PDP) segera disahkan. Dimana bentuk lembaga seharusnya independen dan tidak berada di bawah Kementerian karena menurut
Sukamta akan aneh rasanya jika badan publik menghukum sesama badan publik. (Liputan
6.com,23/5/2021).

Lemahnya keamanan siber tentu sangat meresahkan. Kebocoran data dapat disalahgunakan berbagai pihak untuk penipuan, pemalsuan dan aneka kejahatan digital lainnya. Kebocoran data ini adalah tanggung jawab Kemenkominfo kata sebagian pihak, namun menurut Kemenkominfo kejadian bocornya data adalah kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara. Dan masyarakat pun kembali dibuat bingung, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab akan kejadian ini?

Negara memiliki kewenangan penuh dalam melindungi warganya. Apalagi di era serba digital seperti sekarang. Negara harusnya memastikan keamanan data pribadi warga agar tak disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan tertentu, misalnya politik maupun kejahatan. Negara harusnya memiliki instrument dan infrastruktur yang menunjang pelaksanaan keamanan data pribadi setiap warga.

Tata kelola sumber daya manusia yang terintegrasi dengan baik juga sangat diperlukan
agar tidak terjadi pertentangan antar satu dan yang lainnya. Kebocoran data yang terus berulang menjadi salah satu contoh bagaimana banyaknya pihak hanya mementingkan kepuasan pribadi, kelompok atau lembaganya saja tanpa memperhitungkan standar
yang benar dalam suatu perbuatan.

Data yang didapat dengan jalan tak semestinya bukan hanya dapat digunakan untuk melakukan penipuan atau pemalsuan, namun juga dapat dimanfaatkan untuk pihak
swasta memahami perilaku masyarakat, mengelola preferensinya kemudian dapat diarahkan sesuai dengan apa yang diinginkan kepentingan bisnisnya. Suatu hal yang tak aneh mengingat kita hidup di tengah era kapitalisme. Dimana materi menjadi standar kebahagiaan. Maka entah itu pribadi, kelompok atau negara hanya mengejar kebahagiaan semu bernama materi tanpa memikirkan jalan yang digunakan apakah halal atau haram.

Islam, sebagai ideologi lengkap yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk seluruh alam baik itu makhluk hidup atau mati, baik itu muslim atau non muslim. Dalam Islam, seorang pemimpin adalah ra’in atau pengatur sekaligus junnah atau pelindung.

Pemimpin dengan segala kekuatannya akan mencegah perbuatan yang mengarah kepada
kedzaliman terhadap rakyat yang dipimpinnya dan akan memberi sanksi tegas kepada pihak yang melakukan kedzaliman. Dalam Islam, rakyat akan dilindungi dalam segala aspek kehidupan termasuk juga data pribadi seseorang. Mudah bagi pemimpin untuk menutup segala akses informasi yang merusak rakyat tanpa mempertimbangkan “kerugian materi” yang dapat dibayar tinggi oleh pemilik kapital demi kepentingannya.

Standar kebahagiaan dalam Islam bukanlah banyaknya materi seperti dalam sistem kapitalis namun ridho Sang Pencipta, Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Wallahu a’alam bishawwab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Jerat Kapitalis Dalam Proses Ibadah Haji

Jerat Kapitalis Dalam Proses Ibadah Haji Penulis : Mutia Puspaningrum (Aktivis Muslimah Balikpapan) Akhirnya kekhawatiran para calon jamaah haji indonesia menjadi...
- Advertisement -

More Articles Like This