25.5 C
Jakarta
Rabu, Juni 16, 2021

Bocornya Keamanan Dunia Siber

Must Read




Bocornya Keamanan Dunia Siber

Oleh: Lifa Umami, S.Hi (Pemerhati Masalah Sosial)

Minus keamanan, itulah realita hidup kita saat ini. Sejumlah kebocoran data di dunia maya kembali terjadi. Terbaru, diduga data 279 juta penduduk Indonesia bocor dan dijual di situs surface web Rapid Forum. Situs ini dapat diakses siapa saja dengan mudah karena bukan situs gelap atau situs rahasia.

Belakangan diketahui, BPJS Kesehatan mengakui kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia berasal dari lembaga tersebut. Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, pihaknya sudah melakukan perlindungan data secara berlapis sesuai aturan yang berlaku.

Namun, dinamisnya dunia digital sangat mungkin mengalami peretasan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ia juga mengatakan peretasan pernah dialami banyak lembaga baru dalam dan luar negeri.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai, perlindungan data pribadi di Indonesia belum disikapi secara serius berkaca dari kasus dugaan kebocoran data 279 juta warga negara Indonesia. Sebab, kata Sahroni, isu kebocoran data pribadi penduduk ini bukan yang pertama kali terjadi setelah sebelumnya muncul isu kebocoran data pasien Covid-19.

Dikatakan juga, Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia belum serius untuk melindungi data pribadi, berbeda dengan negara-negara lain yang justru sangat serius memikirkan perlindungan data pribadi warganya. (KOMPAS.com 21/5/2021).

Rentannya Kebocoran Data Warga Dalam Dunia Siber

Kebocoran data pribadi sudah pernah terjadi sebelumnya. Beberapa peristiwa kebocoran data yang pernah dialami penduduk Indonesia, di antaranya: Pertama, Teguh Aprianto, pendiri komunitas Ethical Hacker Indonesia mengungkap adanya 5,8 juta data pengguna RedDoorz dijual seharga 2.000 dolar AS. Kedua, pada awal Mei 2020, sebanyak 91 juta data pengguna dan lebih dari 7 juta data merchant Tokopedia dikabarkan dijual di situs gelap (dark web). Ketiga, pada Agustus 2020, data milik perusahaan teknologi asal Indonesia yang bergerak di bidang finansial (fintech), Kreditplus, diduga bocor dan dijual bebas di internet. Keempat, akun twitter @underthebreach pertama kali mengungkap kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014.

Rentannya dunia digital Indonesia terhadap peretasan tentu sangat mengkhawatirkan. Sebab, kebocoran data berpotensi disalahgunakan untuk tindak kejahatan seperti penipuan, pemalsuan, serta kejahatan digital lainnya. Juga bagi mereka dapat menentukan produk dan strategi pasar untuk meraup keuntungan bisnis yang lebih besar

Dengan adanya peristiwa tersebut, menjadi alasan kuat mengusulkan agar RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) segera disahkan menjadi UU. Karena, RUU PDP dianggap menjadi instrumen hukum yang dapat menjaga data pribadi warga.

Dalam hal ini, ada pihak yang mengatakan kebocoran data adalah tanggung jawab Kemenkominfo karena keluhan tersebut banyak dilayangkan ke sana. Namun, Kemenkominfo mengatakan sebaliknya. Menurut mereka, keamanan data digital adalah kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara. Lalu manakah yang benar?

Kerugian Bagi Masyarakat

Kebocoran data berulang tentu memberikan kerugian bagi masyarakat. Begitu mudah data warga kebobolan. Analis media sosial Drone Emprit and Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, mengatakan sejumlah masyarakat tidak paham dengan potensi kejahatan akibat kebocoran data pribadi. Data itu seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon hingga email.

Di antara bahaya yang terjadi bila data pribadi bocor ialah: Bongkar password. Biasanya password yang dipakai adalah tanggal lahir pemilik akun. Jika peretas mengetahuinya, mudah saja bagi mereka membajak dan membobol akun korban, ada juga yang digunakan untuk mengakses pinjaman online, Membobol layanan keuangan, dan Telemarketing. (Solopos.com , 21/5/2021)

Peta perubahan strategi penguasaan satu negara atas negara lain. Jika dulu penjajahan dilakukan dengan mengangkut rempah-rempah, maka saat ini tak sedikit negara yang menambang dan mengangkut data suatu negara untuk berbagai kepentingan

Melindungi dan menjaga data pribadi warga negara adalah tanggung jawab negara. Mestinya tugas antar lembaga tidak tumpang tindih, saling sinergi, dan ketika muncul masalah tidak mudah saling lempar tanggung jawab. Negara juga harusnya memastikan jaminan keamanan data tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu. Sebab, melindung privasi warga adalah kewajiban negara.

Tata Kelola Digital yang Baik Sangat Dibutuhkan

Sistem Kapitalisme telah menyuburkan prinsip hidup “materi adalah standar kebahagiaan”, apapun yang dapat mendatangkan materi maka akan diburu sekalipun dengan menghalalkan segala cara. Hal itulah yang menjadi salah satu faktor terjadinya tindak kejahatan, termasuk disini adalah kejahatan di dunia maya..

Sehingga, keseriusan negara dalam menciptakan perlindungan terhadap sistem data penduduk tidak hanya butuh pembentukan RUU baru (RUU PDP) yang membutuhkan lembaga independent. Tapi, yang harus dirubah adalah cara pandang negara dalam melindungi rakyatnya dari segala bentuk kejahatan.

Ini sangat berbeda dalam sistem Islam. Negara adalah junnah (perisai) bagi rakyatnya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah saw :

”Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud)

Salah satu fungsi negara ialah memberikan kenyamanan, perlindungan, dan keamanan bagi setiap warganya. Di era serba digital, kejahatan di dunia maya pasti terjadi. Salah satunya ialah peretasan data kependudukan warga. Oleh karenanya, sudah semestinya negara melaksanakan tugasnya dengan baik.

Perlindungan privasi atau data pribadi haruslah memiliki prinsip yaitu:

Pertama, proaktif, bukan reaktif. Artinya, negara fokus pada antisipasi dan pencegahan. Bukan baru bergerak ketika muncul masalah.

Kedua, Mengutamakan perlindungan data pribadi warga. Negara harus memastikan data pribadi warga benar-benar terjaga secara maksimal dalam sistem IT yang hebat.

Ketiga, Perlindungan yang diintegrasikan ke dalam desain teknologi secara holistik dan komprehensif. Regulasi dan sinergi antarlembaga saling menyempurnakan, bukan saling menyalahkan.

Keempat, Sistem keamanan total. Seluruh lembaga informasi harus bersinergi dengan baik, yakni melakukan tugas, pokok, dan fungsinya dengan jelas. Tidak ada aturan tumpang tindih atau bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Negara juga membutuhkan infrastruktur dan instrumen yang menunjang pelaksanaan keamanan data pribadi setiap warga. Ditambah dukungan SDM mumpuni seperti para ahli dan pakar di bidang teknologi informasi.

Dalam sistem islam berbagai inovasi teknologi dalam rangka mencegah kebocoran data untuk kepentingan imperialisme digital akan dilakukan. Di sinilah pentingnya menyiapkan dan mengelola SDM, melakukan manajemen teknologi hingga menjadi negara yang mandiri dan terdepan dalam masalah teknologi digital. Negara pun menjalankan perannya menjawab tantangan teknologi.

Seperti pada masa kepemimpinan Rasulullah, masa di mana bangsa Romawi menguasai teknologi perang, maka Rasulullah saw. pun mengutus beberapa sahabat untuk mempelajari teknologi perang pada masanya.

Dengan infrastruktur, instrumen hukum, serta tata kelola yang terintegrasi dengan baik, keamanan data pribadi warga negara terjamin. Dengan kemandirian teknologi, rasanya belum perlu bagi negara terlalu melibatkan pihak luar (swasta/asing) untuk menangani keamanan data pribadi penduduk. Asalkan negara benar-benar serius melindungi keamanan rakyatnya.

Wallaahu a’lam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Jerat Kapitalis Dalam Proses Ibadah Haji

Jerat Kapitalis Dalam Proses Ibadah Haji Penulis : Mutia Puspaningrum (Aktivis Muslimah Balikpapan) Akhirnya kekhawatiran para calon jamaah haji indonesia menjadi...
- Advertisement -

More Articles Like This