25.5 C
Jakarta
Rabu, Juni 16, 2021

97 Ribu PNS Gaib, Uang Rakyat Raib

Must Read




97 Ribu PNS Gaib, Uang Rakyat Raib

Oleh Fitri Mulyani, A.Md.
Ibu Rumah Tangga dan Pemerhati Sosial

Miris dan prihatin, ketika mendengar berita terungkapnya data PNS gaib dengan angka fantastis. Lagi dan lagi hati rakyat harus teriris. Apalagi di tengah krisis akibat pandemi Covid-19 ini.

Dilansir dari sindonews.com (26/05/2021), Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus mengaku kaget dan prihatin mendengar kabar terkait 97.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) fiktif. Ia menduga terjadi kolusi terhadap pemberian gaji dan iuran pensiun. Menurutnya, tak menutup kemungkinan terjadi persekongkolan sejumlah pihak dalam kasus puluhan ribu PNS fiktif ini. Ia pun mendesak pemerintah mengusut tuntas temuan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa, terungkapnya data ini adalah musibah dalam penataan kepegawaian di tanah air. Menurut legislator Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini, perlu penjelasan yang komprehensif dari berbagai pihak terkait temuan ada 97 ribu PNS dan pensiunan yang ternyata orangnya tidak ada. Selama puluhan tahun, 97 ribu PNS misterius itu masih mendapat alokasi gaji dari negara. “Negara telah dirampok triliunan rupiah akibat hal ini. Dengan asumsi satu orang PNS berpangkat III/A menerima gaji (pokok) Rp2 juta per bulan. Maka potensi kerugian negara hampir Rp2,5 triliun per tahun,” terangnya.” (metropolitan.id, 26/6/2021)

Raibnya Uang Rakyat

Negara membayar SDM tanpa memberi kontribusi kerja kepada 97 ribu PNS gaib. Tidak berlebihan jika dikatakan uang rakyat telah dirampok. Betapa tidak, asumsi kerugian negara hampir 2,5 trilliun per tahun, jika ini berjalan puluhan tahun, maka bisa dibayangkan besaran kerugian negara dengan raibnya uang rakyat ini.

Wajar saja bila muncul desakan agar polisi menginvestigasi kasus ini. Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni meminta Polri bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap temuan 97.000 data pegawai negeri sipil (PNS) yang diduga fiktif.

“Ini sangat membingungkan. Bagaimana bisa hampir 100.000 orang enggak ada wujudnya, tapi negara terus membayarkan gaji mereka selama bertahun-tahun? Ini jelas ada yang tidak beres,” kata Sahroni dalam keterangannya, Selasa (25/5/2021), sebagaimana dilansir dari Kompas.

Ketidakberesan Sistem Birokrasi

Sungguh jelas ada ketidakberesan sistem di negeri ini? Permasalahan birokrasi dan sistem pengawasan tentu merupakan kelalaian negara dari koreksi bahkan evaluasi. Mulai dari hal prinsip hingga teknis selalu ada masalah. Dari perkara sistemis hingga administratif juga masih banyak kekurangan. Dalam hal pengurusan urusan rakyat secara sistemis, negara nampaknya belum mampu memberi jaminan baik perlindungan, pemenuhan, maupun kesejahteraan.

Bagaimana penguasa mengawasi dan mengontrol bawahannya? Apakah para pejabat itu benar-benar bekerja sepenuh hati dan jiwa mereka? Inilah yang menjadi tanda tanya besar bagi kita semua. Jangankan makan gaji buta, memenuhi kebutuhan dasar saja, banyak rakyat yang harus terseok-seok di tengah arus kehidupan kapitalis ini. Daripada uang rakyat raib percuma untuk menggaji PNS gaib, alangkah baiknya jika uangnya benar-benar untuk kesejahteraan rakyat.

Bukankah mereka diangkat menjadi PNS guna berkontribusi nyata untuk melayani rakyat? Bukan hanya terdata lalu mendapat gaji, atau yang sering disebut makan gaji buta. Sungguh memalukan dan ini menunjukkan betapa lemah dan amburadulnya sistem kepegawaian di negeri ini. Pada akhirnya sikap amanah menjadi sesuatu yang sulit ditemukan diantara pegawai.

Urgensi Amanah

Lalai sekali dua kali boleh jadi dimaklumi. Lalai hingga berkali-kali itu penyakit. Menandakan bahwa seseorang mengabaikan amanahnya akibat sikap meremehkan tugas yang diembannya.

Benar bahwa rasanya sulit sekali menemukan sosok penguasa atau pejabat yang benar-benar amanah. Tidak terjebak dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Masih adakah pejabat yang bersih dari KKN di sistem sekuler saat ini?

Diakui atau tidak, didikan sekularisme menjadikan keimanan tak lagi menjadi perisai diri untuk menjauhi perilaku kotor. Kalaupun ada pejabat bersih dan jujur di sistem sekuler, jumlahnya pasti minoritas. Padahal amanah adalah hal yang pasti dihisab di akhirat kelak.

Inilah urgensi amanah bagi sesiapa, baik penguasa, pejabat maupun pegawai dalam menjalankan tugas sesuai tupoksi masing-masing. Karena pertanggungjawaban kepada rakyat dan kepada Sang Pencipta menanti.

Maka diperlukan alternatif sistem yang mampu melahirkan penguasa, pejabat dan pegawai yang jujur, amanah dan dapat dipercaya. Dimana prioritas pelayanan kepada rakyat mengantarkan kepada kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Sistem Kepegawaian dalam Khilafah

Dalam sistem Islam seluruh pegawai yang bekerja pada sistem pemerintahan Khilafah diatur sepenuhnya di bawah hukum-hukum ijarah (kontrak kerja). Mereka mendapatkan perlakuan adil sesuai dengan hukum syariat. Mereka bekerja sesuai dengan bidang masing-masing, memperhatikan hak dan kewajiban mereka sebagai pegawai negara maupun sebagai rakyat. Sebagai pegawai, mereka bertugas melayani urusan-urusan rakyat sesuai dengan tugas dan fungsi mereka di masing-masing departemen, jawatan, dan unit. Mereka tidak dibebani dan dituntut melakukan tugas-tugas di luar tugas yang telah diakadkan dalam akad ijarah. Sementara itu, dalam posisi mereka sebagai rakyat, Khilafah akan melayani dan memperlakukan mereka secara adil, sehingga apa yang menjadi hak mereka terpenuhi secara sempurna.

Rekrutmen kepegawaian, deskripsi dan pembagian tugas, serta pemaparan hak dan kewajiban, telah tergambar jelas pada setiap pegawai negara. Hak-hak mereka sebagai pekerja dipenuhi dan dilindungi Khilafah. Efeknya, seluruh pelayanan urusan dan kepentingan rakyat pun berjalan dengan mudah, cepat, dengan hasil yang sempurna.

Dalam Khilafah, seluruh rakyat akan merasakan kesejahteraan. Semua itu karena seluruh pegawai Khilafah bekerja tidak sekadar karena mendapatkan gaji. Lebih dari itu, mereka bekerja melayani urusan rakyat karena dorongan keimanan, bagian dari ibadah pada Allah Swt. Para pegawai negara bekerja atas dasar ibadah kepada Rabb-Nya. Maka, akan ditemukan tatanan pemerintahan dan kehidupan yang aman dan sejahtera. Tidak ada istilah makan gaji buta, lobi sana sini demi meraih kepentingan atas jabatan yang dipimpinnya.

Sistem Islam akan menata birokrasi sedemikian rupa agar tidak merugikan rakyat juga negara. Uang rakyat akan dikelola agar benar-benar tercurahkan untuk seluruh kebutuhan rakyat, bukan memperkaya para pejabatnya saja.

Sungguh, semua itu benar-benar dapat terwujud jika diatur dalam kepemimpinan Islam. Yang telah terbukti nyata selama 1.400 tahun memimpin dunia dengan segala kegemilangan serta catatan emas yang ditorehkannya. Jadi, mari memperjuangkan Islam dalam naungan Khilafah!

Wallahu A’lam Bishowab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Jerat Kapitalis Dalam Proses Ibadah Haji

Jerat Kapitalis Dalam Proses Ibadah Haji Penulis : Mutia Puspaningrum (Aktivis Muslimah Balikpapan) Akhirnya kekhawatiran para calon jamaah haji indonesia menjadi...
- Advertisement -

More Articles Like This