28 C
Jakarta
Rabu, Juni 16, 2021

Polemik Kebijakan Dibalik Larangan Mudik Lebaran

Must Read




Polemik Kebijakan Dibalik Larangan Mudik Lebaran

Oleh : Rutin (Anggota Aliansi Penulis Rindu Islam)

Pelarangan mudik yang awalnya berlaku dari 6 —17 Mei 2021, kini larangan tersebut diperluas. Tanggal pelarangan mudik diajukan 22 April 2021. Kebijakan ini diambil guna meminimalisir penyebaran Covid-19. Alasan Pemerintah mempercepat pemberlakuan larangan mudik adalah untuk mengurangi tingkat mobilitas masyarakat serta menutup kemungkinan arus mudik berjalan lebih awal.

Namun disisi lain wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta adanya dispensasi bagi santri untuk pulang ke rumah saat Lebaran. Hal ini karena melihat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah memberi contoh yang itu dianggap baik. Pemprov Jatim sudah memperbolehkan para santri mudik saat lebaran. (CNBCIndonesia.com, 26/04/21).

Bukankah hal ini nampak aneh, mengingat semua orang dari lapisan masyarakat apapun, baik pejabat, masyarakat termasuk santri memiliki peluang yang sama dalam penyebaran Covid-19. Tidak hanya sampai disitu saja keanehan Kebijakan pemerintah ini. Kebijakan soal mudik dengan alasan menghentikan virus menjadi polemik juga, karena tidak selaras dengan kebijakan lain yang justru melonggarkan perjalanan demi pariwisata.

Jika dispensasi ini di setujui pemerintah, dan perjalanan pariwisata dilonggarkan, maka akan ada pihak masyarakat yang kecewa kepada pemerintah. Kesannya pemerintah tidak serius dengan tujuan awal pelarangan mudik yaitu mengurangi penyebaran covid 19. Karena adanya pelarangan mudik ini sejatinya berdampak besar bagi pengusaha bus. Mereka rela rugi 18 miliar demi mentaati kebijakan pemerintah. Lha ini mereka sudah taat, koq malah ada yang minta dispensasi. Bagian dari struktur pemerintahan pula. Hal ini akan makin menggerus kepatuhan publik terhadap aturan dan menimbulkan persoalan  baru.

dilarang mudik
Pemudik menangis saat diminta putar balik

Harapan semua masyarakat terutama yang paling terdampak covid 19 yakni pihak transportasi adalah bukan larangan mudik lebaran yang diterapkan melainkan pengendalian mudik lebaran, misal kuota penumpang kendaraan dibatasi. Tak lupa protokol kesehatan pun diperhatikan. Dengan begitu bisnis masyarakat tidak berhenti. Pemasukan harian bisa mereka dapatkan. Kepada siapa lagi mereka berharap pemenuhan kebutuhan harian jika bukan diri mereka sendiri dan Sang Maha Pemberi Rizki. Dana bansos pemerintah yang diberikan kepada masyarakat ditengah pandemi saja tidak secara keseluruhan didistribusikan, tapi dipilah- pilah. Kecuali jika penguasa mau menanggung 100% pemenuhan kebutuhan rakyat, kemudian membuat kebijakan pengetatan larangan mudik. Mungkin tidak akan ada masyarakat yang susah hatinya karena permasalahan ekonomi. Paling susah hati karena tidak bisa bertemu dengan keluarga yang dirindukan. Dan lebih memilih taat pada aturan.

Inilah polemik negeri yang berasaskan pada sistem kapitalisme sekulerisme. Sebuah sistem yang memisahkan kehidupan dari aturan agama. Dan lebih mementingkan kalangan pemodal dibanding rakyat sendiri. Mengenai pengendalian virus tidak akan serumit ini, jika sejak awal munculnya virus, pemerintah mau menerapkan kebijakan Lockdown seluruh masyarakatnya. Tentunya tidak lepas tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan harian rakyatnya selama masa Lockdown. Tapi pemerintah kapitalis tidak siap dengan semua ini. Tidak sigap dan lambat dalam menerapkan kebijakan hingga masa pandemi pun tak kunjung berakhir, bahkan saat ini muncul persoalan- persoalan baru yang semakin membuat susah hati rakyat. Jika aturan yang dipakai masih sistem kapitalis, dapat dipastikan tidak akan mampu menyelesaikan masalah. Karena aturan yang diambil akan selalu dilandaskan pada untung rugi atau berdasar kepentingan tertentu. Oleh karena itu diperlukan sistem yang dapat menyelesaikan secara tuntas. Yaitu, sistem yang memandang rakyat sebagai tanggung jawabnya. Apalagi jika bukan Islam?

Maka hanya kembali kepada aturan Sang Pemilik Kehidupanlah yang mampu mengantarkan pada ketenangan hati dan kesejahteraan hidup. Dalam sistem Islam, penguasa akan dituntut bertanggung jawab, amanah, adil, dan faqih dalam agama. Sehingga tidak sembarang dalam menetapkan kebijakan.

Penguasa Islam akan memberikan penanganan yang menyeluruh, mulai dari pembatasan aktivitas masyarakat dengan karantina daerah, melakukan swab secara massal, tidak mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan terjadinya penularan (seperti pembukaan tempat pariwisata) serta memberikan pengobatan yang terbaik.

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya.” (HR Bukhari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Jerat Kapitalis Dalam Proses Ibadah Haji

Jerat Kapitalis Dalam Proses Ibadah Haji Penulis : Mutia Puspaningrum (Aktivis Muslimah Balikpapan) Akhirnya kekhawatiran para calon jamaah haji indonesia menjadi...
- Advertisement -

More Articles Like This