26.3 C
Jakarta
Rabu, Juni 16, 2021

Mudik No, Pariwisata Yes. Mampukah Atasi Wabah?

Must Read




Mudik No, Pariwisata Yes. Mampukah Atasi Wabah?

Oleh Dian Eliasari, S.KM.

(Pendidik dan Member Akademi Menulis Kreatif)

Gema takbir di hari raya, Kuteringat kampung halaman
Aku diperantauan tak terbayang menahan sebat
Gema takbir di pagi raya, Kurindukan ibu di sana
Keluarga sanak saudara, Hanya doa kukirimkan

Penggalan syair dari grup nasyid Rayhan tersebut sangat menggambarkan kondisi umat muslim saat ini. Bagi para perantau, momen lebaran Idul Fitri adalah saat yang ditungu-tunggu untuk bisa berkumpul sejenak bersama keluarga di kampung halaman. Mudik lebaran adalah tradisi yang tidak bisa dihilangkan.

Namun tradisi mudik tersebut terusik dengan adanya kebijakan larangan mudik dari pemerintah, untuk mencegah penularan Covid-19 akibat kerumunan para pemudik. Akan tetapi kebijakan ini juga terasa membingungkan dan belum terkonsep dengan baik.

mudikHal ini terlihat dari beberapa hal, diantaranya aturan larangan mudik hanya berlaku untuk transportasi umum, sementara kendaraan pribadi masih bisa melewati pos pengawasan. Meskipun pada akhirnya kendaran pribadi juga dibatasi. Pemberian dispensasi bagi santri yang diizinkan pulang ke rumah masing-masing. Selain itu, yang paling kontras adalah dibukanya akses ke tempat-tempat pariwisata. (cnbc.indonesia.com, 25/04/2021)

Kondisi ini tentu saja membuat rakyat kecewa. Dengan dalih menyelamatkan ekonomi, kebijakan ini justru tetap akan mengorbankan kesehatan masyarakat. Karena dibukanya tempat pariwisata juga menjadi peluang penyebaran covid-19.

Kondisi ini tentu tidak begitu saja terjadi, melainkan merupakan buah dari diterapkannya sistem kapitalis sekuler. Sistem ini hanya mengutamakan keuntungan materi. Hasil Sumber Daya Alam (SDA) indonesia yang melimpah seharusnya mampu menopang perekonomian negara. Tentu saja jika dikelola secara mandiri dan hasilnya digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Namun sistem ini justru membiarkan negara asing dan para kapitalis yang menguasai SDA tersebut.

Terbukti, sumber daya alam yang melimpah nyatanya tak mampu menopang perekonomian negara dari hantaman wabah Covid-19. Lalu ke mana larinya hasil pengelolaan SDA selama ini? Sudah pasti sistem ini hanya menguntungkan para pengusaha.

Sementara di sisi lain, ketakutan terhadap lonjakan kasus juga membayangi negara. Akhirnya yang keluar adalah kebijakan yang terkesan tebang pilih. Melarang mudik yang berpotensi menciptakan kerumunan, namun membuka pariwisata yang justru akan mendatangkan kerumunan.

Selain itu sekularisme yang memisahkan kehidupan dari agama menjadikan aturan hidup hanya bersumber dari manusia saja dan menolak aturan yang datang dari Allah Swt. Pada akhirnya yang lahir dari sistem ini tentu saja kebijakan yang syarat kepentingan manusia.

Islam sebagai sebuah agama dan juga aturan hidup sudah memberikan contoh keberhasilan menangani pandemi. Yaitu dengan memberlakukan lockdown (karantina wilayah) secara total. Negara yang terkena wabah diisolasi dan tidak boleh keluar dari wilayahnya. Serta melakukan sosial distancing untuk menghentikan siklus hidup kuman penyebab wabah.

Bukan hanya itu, negara juga menjamin seluruh kebutuhan setiap warga selama pemberlakuan lockdown. Hal ini tentu saja sangat mungkin terjadi karena dalam sistem Islam, negaralah yang memiliki peran sentral dalam pengelolaan Sumber Daya Alam.

Peran ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dengan alasan apapun. Dengan demikian negara juga punya kewenangan penuh untuk mengatur pemanfaatan hasil SDA tersebut untuk kemaslahatan masyarakat.

Negara juga memiliki lembaga baitul maal yang mengelola pendapatan negara untuk didistribusikan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun dalam bentuk fasilitas pelayanan publik.

Adapun harta pemasukan pada lembaga baitul maal diambil dari zakat, pajak, hasil dari barang-barang tambang, perusahaan-perusahaan lokal dan mancanegara. Pada masa Umar bin Khattab Ra. pemasukan itu diambil dari harta zakat, ghanimah, fa’i, kharaj, jizyah, dan ‘usyr.

Mekanisme ini tentu saja sangat mampu menciptakan ketahanan ekonomi, meskipun negara sedang menghadapi pandemi. Masyarakat juga dengan suka rela memilih diam di rumah karena kebutuhan mereka dipenuhi oleh negara meskipun mereka tidak bekerja.

Tentu saja kondisi ini tidak bisa terjadi dalam sistem kapitalis sekuler yang mengutamakan keuntungan. Melainkan harus menggunakan sistem Islam yang akan melahirkan pemerintahan yang amanah dan bertaqwa kepada Allah Swt. dalam pengurusan masyarakat.

Oleh karena itu kebijakan pemerintah yang melarang ataupun membatasi mudik, namun tetap membuka sektor pariwisata, jelas tidak akan mampu menjadi solusi mengatasi pandemi.

Wallaahu A’lam bishshowwab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Jerat Kapitalis Dalam Proses Ibadah Haji

Jerat Kapitalis Dalam Proses Ibadah Haji Penulis : Mutia Puspaningrum (Aktivis Muslimah Balikpapan) Akhirnya kekhawatiran para calon jamaah haji indonesia menjadi...
- Advertisement -

More Articles Like This