28 C
Jakarta
Rabu, Juni 16, 2021

Ledakan Covid-19 India, Hikmah untuk Kembali Fokus

Must Read




Ledakan Covid-19 India, Hikmah untuk Kembali Fokus
Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban

India telah mencapai angka yang menghancurkan dengan lebih dari 200.000 kematian akibat virus corona . Pemandangan krematorium bekerja siang dan malam, serta menggunakan tempat kosong seperti taman dan tempat parkir untuk membakar jenazah COVID-19 di India ditayangkan REUTERS menambah pemandangan menyayat (sindonews.com, 29/4/2021).

SINDOnews.com melansir setidaknya ada 300.000 infeksi baru setiap hari dalam sepekan terakhir, dengan lebih dari 360.000 kasus baru dalam 24 jam terakhir pada Rabu, 28 April 2021. Secara keseluruhan, lebih dari 17,9 juta kasus telah terdata.

Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, melalui juru bicaranya, Tarik Jasarevic memperingatkan agar India tidak menyalahkan varian baru virus corona sebagai satu-satunya penyebab tsunami Covid-19 yang melanda dalam beberapa pekan terakhir. Namun telah terjadi kombinasi tiga keadaan yaitu pertemuan massal, rendahnya tingkat vaksinasi, dan varian baru virus corona yang ganas menyebabkan “badai sempurna” kasus Covid-19 di India melonjak parah dan mematikan (kompas.com, 28/4/2021).

Indonesia tidak menutup kemungkinan dihampiri oleh badai ini, oleh karenanya Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) menilai Indonesia perlu belajar dari ledakan kasus covid-19 di India. Keseriusan pemerintah untuk menanamkan disiplin protokol kesehatan (prokes) mesti ditingkatkan.

“Peristiwa ledakan kasus positif covid-19 di India menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa disiplin melaksanakan protokol kesehatan sebuah keharusan,” ujar Rerie (medcom.id, 21/4/2021).

Demikian pula Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memperingatkan ledakan kasus COVID-19 seperti di India bisa terjadi di Indonesia apabila warga tidak patuh dengan memaksa mudik pada Lebaran tahun ini. Warga Jabar diminta mematuhi aturan pemerintah dengan tidak mudik pada waktu yang ditentukan.

“Presiden punya rasa kekhawatiran terkait mudik. Berkaca pada India yang merasa sukses kemudian terjadi pelonggaran. Tadi Presiden menitipkan agar mudik betul-betul dilarang dan diperketat,” ujarnya (CNBC Indonesia.com, 29/4/2021).

Kita memang patut prihatin terkait varian baru Covid 19 yang menyebar di India dan menghasilkan ledakan kasus harian terbesar di dunia. Padatnya penduduk, besarnya mobilitas dan kondisi kemiskinan yg terjadi di India serupa dengan kondisi Indonesia. Suda semestinya tsunami covid India menjadi pelajaran agar pemerintah mengambil kebijakan lebih komprehensif untuk menghentikan sebaran virus.

Apa yang ditakutkan semua pihak termasuk oleh Presiden Joko Widodo bisa saja terjadi, jika kita tetap pada rel kebijakan yang sama, bahkan cenderung poin plan dan mendua yang seolah mengatasi virus seiring perbaikan ekonomi namun malah keduanya tidak segera teratasi.

Ngototnya pemerintah menggenjot sektor pariwisata menimbulkan tanda tanya besar, mengapa justru pariwisata dibuka sementara mudik atau ritual pulang kampung setiap hari raya Idul Fitri dilarang?

Sangat terlihat mencolok, dari sisi pendanaan, pemerintah tak pelit menggelontorkan dana guna pembiayaan pariwisata, mempermudah UMKM dalam hal permodalan sebab menurut pemerintah kini UMKM adalah tulang punggung perekonomian. Di sisi lain rakyat kelimpungan menyambung hidup hanya karena mereka bukan pelaku UMKM.

Pada tahun 2020 lalu tercatat sektor pariwisata sudah mendapat alokasi anggaran untuk stimulus dana hibah senilai Rp3,8 triliun. Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menegaskan hal itu dengan adanya pelaporan realisasi dana hibah pariwisata per 17 Desember 2020 mencapai Rp1,63 triliun atau 49,65 persen dari total dana sebesar Rp3,3 triliun.

Sandiaga Salahuddin Uno pun menegaskan program dana hibah pariwisata akan dilanjutkan pada 2021. “Kita harapkan dana hibah pariwisata ini dapat dilanjutkan pada 2021 mengingat kita masih dalam proses pemulihan,” kata Sandiaga (bisnis.com, 31/12/2020).

Benarkah kita akan belajar dari fakta India? Sepertinya tidak, negara ini tetap pada kebijakan semula, meskipun dengan mewanti-wanti akan ada perangkat aturan ketat untuk para wisman tapi adakah jaminan tidak akan bernasib serupa dengan India?

Peristiwa ledakan Covid-19 di India hendaknya tak hanya memberikan pelajaran, tapi menjadikan pemerintah benar-benar fokus menetapkan kebijakan terbaru. Kebijakan ini haruslah memberikan solusi tuntas, bukan parsial. Namun, jika kita masih berada pada pengaturan kapitalis, rasanya sulit untuk beranjak.

Kapitalisme mencirikan kebijakan dibuat bukan sekadar solusi tapi lebih condong memenuhi syahwat pengusaha dan mengurangi porsi pemerintah, dari yang seharusnya meriayah (mengurusi) dan masulun ( penanggungjawab) berubah hanya menjadi regulator kebijakan. Kebijakan terakhir dari kebijakan sebelumnya yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Jawa-Bali.

Kebijakan ini berbasis pelibatan rakyat dengan istilah kampung tangguh. Kembali rakyat yang diminta aktif dan melindungi diri mereka sendiri, di Jawa Timur PPKM dimulai 9 Februari lalu dan diperpanjang hingga 4 kali yaitu, 23 Maret sampai dengan 5 April 2021. Seperti biasa, kebijakan ini berada di bawah payung UU yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2021 tanggal 19 Maret 2021.

Memang menunjukkan penurunan pasien positif dan tidak ada lonjakan di rumah sakit, namun ini tidak merata. Masih banyak wilayah baik di Jawa maupun di luar Jawa yang belum bersih samasekali dari pandemi ini. Beban yang semestinya ditanggung negara beralih kepada rakyat tentu hasilnya tidak maksimal.

Lantas, adakah sistem terbaik guna mengatasi pandemi ini? Sistem itu berasal dari Islam. Sejarah telah menorehkan teladan cemerlang bagaimana para pemimpin Islam mengatasi pandemi dan bencana yang berulang. Umar bin Khattab begitu mendengar bahwa Damaskus sedang ada wabah Thaun beliau memutuskan untuk mengisolasi kota tersebut dan melarang manusia lain keluar masuk agar penyebaran tak meluas.

Segala kebutuhan mereka yang diisolasi dipenuhi oleh negara, dijaga dengan ketat agar benar-benar tertutup akses keluar masuk manusia, diberikan dokter negara terbaik, asupan makanan bergizi dan semua dalam tanggungan negara, dengan pendanaan dari Baitul Mal. Selain itu juga negara akan mengembangkan pengobatan, terapi dan semua teknologi yang berkaitan dengan kesehatan, berikut mencetak tenaga kesehatan yang banyak serta berkualitas guna berjalannya penjaminan negara atas kesehatan rakyatnya.

Negara akan mengedukasi masyarakat untuk hidup sehat, melarang segala sesuatu yang menghantar kepada terganggunya kesehatan, seperti makanan haram atau gaya hidup di luar syariat. Rasulullah SAW pernah bersabda:

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain.” (HR. Ibnu Majah).

Semua ini butuh pada kesungguhan pemimpin, terlebih seorang pemimpin yang bertakwa, yang sadar bahwa setiap amanah yang dipikulnya kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Sang Pemberi Kuasa. Wallahu a’lam bish showab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Jerat Kapitalis Dalam Proses Ibadah Haji

Jerat Kapitalis Dalam Proses Ibadah Haji Penulis : Mutia Puspaningrum (Aktivis Muslimah Balikpapan) Akhirnya kekhawatiran para calon jamaah haji indonesia menjadi...
- Advertisement -

More Articles Like This