32.9 C
Jakarta
Rabu, Agustus 4, 2021

Korupsi dan Pemberantasan Hakiki

Must Read




Korupsi dan Pemberantasan Hakiki

Oleh : Ummu Salman
(Pendidik)

Memiliki wawasan yang baik serta luas, merupakan salah satu gambaran yang selayaknya dimiliki oleh seseorang, terlebih jika yang bersangkutan merupakan bagian dari aparatur negara yang mempunyai tanggungjawab besar dalam mengurusi kepentingan masyarakat luas.

Sebagaimana baru-baru ini telah dilakukan Tes Wawasan Kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap para anggotanya. Ini dilakukan dalam rangka proses pengalihan status kepegawaian anggotanya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, seperti diketahui ajang Tes Wawasan Kebangsaan ini menuai beragam tanggapan publik, bukan hanya karena adanya sejumlah anggota yang dianggap tidak lulus dalam tes tersebut, tetapi juga adanya pertanyaan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan kebangsaan, sebagaimana diberitakan.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan, 75 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat setelah mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Menurutnya, tes tersebut diikuti oleh 1.351 pegawai KPK untuk proses alih status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Yang tidak memenuhi syarat 75 orang atau TMS, pegawai yang tidak hadir sebanyak 2 orang,” ucap Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (5/5/2021).

Sementara itu, sejumlah pegawai KPK mengungkapkan keanehan dalam TWK, salah satunya adalah pertanyaan yang tidak sesuai dengan kepentingan kebangsaan.

Misalnya, pertanyaan terkait doa Qunut atau sikap terhadap LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender).

“Iya ada yang ditanyakan, ada juga LGBT, itu benar,” kata salah seorang sumber Kompas.com, Rabu (5/5/2021).
(Kompas.com, 8/5/2021).

Pandangan hidup mendasari perilaku

Telah menjadi pemahaman umum, bahwa permasalahan korupsi merupakan permasalahan yang pelik, terutama dalam kondisi saat ini. Sebab, pada kenyataannya masih banyak tindakan korupsi yang sepertinya sulit untuk diungkap.

Disisi lain, banyaknya jumlah kasus korupsi yang menggurita di negeri ini, serta kerugian yang semakin banyak dialami oleh negara, tentu sangat dibutuhkan lembaga yang independen dalam pemberantasan korupsi, agar tidak semakin merajalela dan harapannya dapat diberantas secara tuntas.

Namun sayang, ketika kita berada di dalam aturan yang merupakan hasil kesepakatan manusia, pada akhirnya menjadikan manusia berdaulat serta memiliki hak secara penuh dalam membuat, memutuskan bahkan mengganti maupun merubah ketetapan suatu hukum.

Kemudian masyarakat diatur dengan aturan hasil kesepakatan manusia ini, upaya hukum yang berkeadilan tentu akan sulit untuk diwujudkan, sebab konflik kepentingan tidak dipungkiri akan mewarnai berbagai aturan yang merupakan buah dari kesepakatan itu sendiri.

Pada akhirnya disadari atau tidak, mekanisme dalam pembuatan hukum bisa saja berjalan sesuai dengan keinginan manusia, termasuk dalam menetapkan kelayakan seseorang menjadi aparatur atau penegak hukum, yang pada hakikatnya, seharusnya mengedepankan integritas serta kemampuan individu dalam menilai kelayakannya.

Telah nyata bahwa sebagian dari problem besar bangsa ini, yakni adanya tindakan korupsi yang bahkan sudah sampai pada level kronis, sebab kasus korupsi ini terjadi di berbagai kalangan pejabat hingga makin sulit untuk dikendalikan.

Namun, adalah hal yang mengganjal antara tes seleksi pegawai lembaga anti korupsi baru-baru ini yang justru bersandar pada pandangan keagamaan termasuk klaim radikal yang ada didalamnya.

Padahal, kenyataannya ajaran agama selama ini yang dipraktekkan secara konsisten bagi setiap individu, jika diambil dari ajaran agama yang sesungguhnya, maka dipastikan tidak akan menghalangi pemberantasan korupsi, sebaliknya individu yang bertakwa justru akan menghalangi manusia dari perbuatan yang mungkar, termasuk korupsi itu sendiri.

Sejatinya, sistem kapitalisme yang bersandar pada materi menjadikan seseorang seolah tidak takut melakukan perbuatan yang diharamkan agama, termasuk perilaku korupsi, menyandarkan aktivitas manusia pada pahala dan dosa sangat jauh dari pandangan hidup yang satu ini.

Karena itu sudah seharusnya, negara memberikan sanksi tegas yang menimbulkan efek jera kepada para pelaku korupsi (koruptor) yang ada, ini sekaligus dalam rangka mencegah perilaku yang sama pada masa-masa yang akan datang.

Solusi paripurna untuk korupsi

Sebagai seorang manusia, tentu kita semua menginginkan aturan yang berkeadilan dalam kehidupan, namun keadilan ini haruslah keadilan yang hakiki, mampu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Karenanya, sebagai agama sekaligus pandangan hidup yang sempurna, dipastikan islam mampu untuk mewujudkannya, sebab berasal dari Allah swt sang pencipta alam sekaligus maha pengatur.

Sehingga, dibutuhkan penerapan dan pengaturan di dalam masyarakat untuk mewujudkan aturan Allah swt secara paripurna dalam bingkai sebuah sistem kehidupan yang berkeadilan serta mampu mengayomi semua umat yang ada.

Kepemimpinan yang demikian tentu lahir dari aqidah islam, selain itu seorang pemimpin yang lahir darinya, tidak akan membiarkan terjadinya suatu kemaksiatan, termasuk korupsi, sebab ia tergolong perbuatan khianat.

Di dalam islam, harta dari hasil korupsi termasuk harta yang haram dan tergolong harta ghulul, dengan demikian di dalam sistem islam pun, akan didirikan lembaga yang mengawasi harta para pegawai, juga monitoring yang ketat dari badan pengawas keuangan, agar diketahui seorang pejabat melakukan kecurangan atau tidak.

Karenanya, Allah swt telah menjanjikan kepada hamba-Nya, berkah dari langit dan bumi, jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, sebaliknya Allah swt juga memperingatkan, barangsiapa yang berpaling dari peringatannya, maka baginya penghidupan yang sempit.

Sebagaimana firman-Nya :

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan” (Qs. Al-a’raf : 96).

Sehingga, sistem islam dipastikan akan membawa keberkahan apabila diterapkan, namun kehadirannya tentu tidak bisa kita rasakan apabila tidak diperjuangkan oleh kaum muslimin.

Karena itu, sudah seharusnya kaum muslimin berupaya dengan sungguh-sungguh, berdakwah dalam rangka mewujudkan aturan Allah swt yang sempurna dalam kehidupan mereka, sebab keberadaan sistem islam merupakan janji Allah swt, melalui sabda Rasul-Nya.

Dari Hudzaifah r.a., ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

«تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ»

“Di tengah-tengah kalian terdapat zaman kenabian, atas izin Allah ia tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Ia ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan yang zhalim; ia juga ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan diktator yang menyengsarakan; ia juga ada dan atas izin Alah akan tetap ada. Selanjutnya akan ada kembali Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian.” (HR. Ahmad dalam Musnad-nya (no. 18430), Abu Dawud al-Thayalisi dalam Musnad-nya (no. 439); Al-Bazzar dalam Sunan-nya (no. 2796).

Wallaahu a’lam bishshowab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Pelayan Kesehatan Terbaik itu Bernama Negara

Pelayan Kesehatan Terbaik itu Bernama Negara Oleh : Ummu Hanan (Aktivis Muslimah) Pembahasan seputar penanganan pandemi Covid-19 masih terus bergulir. Beberapa...
- Advertisement -

More Articles Like This