26.3 C
Jakarta
Rabu, Juni 16, 2021

Dilema Impor Ayam dalam Penjajahan ala WTO

Must Read




Dilema Impor Ayam dalam Penjajahan ala WTO
Oleh : Ummu Hanan (Aktivis Muslimah)

Ketahanan pasokan pangan nasional kembali diuji. Kali ini terkait penyediaan komoditas pangan berupa ayam potong. Diberitakan bahwa Indonesia dihadapkan pada sebuah pilihan sulit untuk menerima risiko kekalahan atas gugatan Brasil di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Brasil melayangkan gugatan ke Indonesia atas keluhan penerapan aturan tidak tertulis yang dianggap telah menghambat ekspor ayam Brasil ke Indonesia sejak tahun 2009 (cnbcindonesia, 24/4/2021). Akibat dari dimenangkannya gugatan Brasil ini Indonesia harus merevisi aturan kebijakan terkait impor pangan utamanya ayam agar memudahkan akses negara lain untuk masuk memasarkan komoditas mereka.

Indonesia menerima gugatan Brasil sebagai konsekuensi keanggotaan dalam WTO. Indonesia pun akhirnya menganulir beberapa kebijakan seputar impor pangan. Diantara peraturan yang mengalami revisi atas rekomendasi WTO adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan, kemudian juga ada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan Olahannya ke Dalam Wilayah NKRI (cnbcindonesia, 24/4/2021). Meski demikian Brasil dikabarkan masih tetap melihat adanya kekurangan dari sisi penundaan sertifikasi kebersihan dan produk halal yang dilakukan Indonesia.

Pemerintah Indonesia mengakui adanya kesulitan dalam memenuhi permintaan importir global. Kondisi tingginya harga bibit ayam dan pakan ternak menjadikan para peternak sulit untuk dapat menekan harga komoditas unggas. Alhasil biaya produksi peternak lokal membengkak dan cara termudah untuk tetap menjaga ketersediaan produk pangan adalah melalui aktivitas impor. Terlebih negara-negara lain yang tergabung dalam WTO telah mengambil ancang-ancang melakukan serbuan ekspor produk ke negeri ini. Kita nampak bergeming tak berdaya menghadapi penalti yang diputuskan oleh WTO. Seolah tidak ada pilihan lain kecuali menaati mandate WTO sebagai konsekuensi keanggotaan Indonesia di dalamnya.

Pemerintah pesimistis atas adanya kemungkinan Indonesia terlepas dari jerat impor. Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementrian Perdagangan Syailendra masalah impor ayam hanyalah soal waktu, “Kalau melihat tren, ini akan kalah, tetap, ini hanya soal mengulur waktu saja” (cnnindonesia.com,20/4/2021). Beragam keluhan muncul di tengah masyarakat saat harga ayam mengalami kenaikan. Kondisi kenaikan harga ayam dan beberapa komoditas pangan juga menjadi ”langganan” tren menjelang hari raya keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha maupun momen seperti pergantian tahun masehi. Meski mengeluh namun masyarakat seolah memandang lumrah adanya lonjakan harga ini dan merasa tidak masalah jika harus dilakukan impor.

Komoditas pangan adalah bagian dari kebutuhan pokok masyarakat. Tidak dipungkiri ketersediaan pasokan daging dan produk olahan ternak turut andil dalam menyokong kebutuhan gizi masyarakat. Maka persoalannya tentu bukan sekadar mengadakan produk pangan namun lebih kepada menjaga ketersediaannya. Dalam hal ini negara memiliki peran yang sangat vital untuk menjamin kecukupan pasokan pangan dalam negeri. Jika kita menelaah kasus impor daging ayam maka akan didapati potensi swasembada ternak yang sebenarnya mampu dilakukan Indonesia. Keberadaan peternak lokal hanya membutuhkan adanya dukungan dari negara untuk memastikan berjalannya aktivitas produksi mereka. Penyediaan bibit serta pakan ternak seharusnya menjadi faktor produksi yang didukung penuh oleh negara.

Ketahanan pangan sebuah negara dalam hegemoni ideologi kapitalisme menjadi perkara langka. Kapitalisme dengan asas ekonomi liberalnya telah mencengkeram negara-negara yang menjadi anggota WTO untuk tunduk dan patuh pada kebijakan kapitalis. Lihat saja bagaimana kasus gugatan Brasil terhadap Indonesia mampu memukul mundur produksi ternak ayam lokal sehingga beralih kepada opsi impor. Kebijakan WTO secara gamblang menunujukkan bentuk penjajahan secara sistemik demi memenuhi kepentingan kapitalisme global. Kapitalisme telah mematikan potensi lokal negara dunia ketiga yang menjadi anggotanya, termasuk Indonesia.

Miris jika melihat bagaimana negeri Muslim dapat terjerat dalam jebakan WTO. Kita ketahui bahwa syariat Islam memiliki pengaturan sempurna atas persoalan ketahanan pangan. Islam menjadikan hak untuk melakukan pengaturan urusan masyarakat berada di tangan Asy-Syari’ melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Khalifah. Ideologi Islam menjadikan penguasa sebagai raa’in dengan kewajiban menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat. Sumber pemasukan negara melalui mekanisme kepemilikan umum juga akan memastikan tercukupinya faktor produksi. Karena itu tidak ada istilah produksi tidak berjalan karena ketiadaan modal, negara lah yang akan memberikan modal usaha.

WTO adalah sebuah gambaran tentang bagaimana bentuk penjajahan kapitalisme global. WTO merupakan representasi kejahatan sistemik yang dilakukan oleh ideologi kapitalisme. Tidak selayaknya negeri Muslim seperti Indonesia mengekor pada kebijakan kapitalisme yang jelas menindas dan bertentangan dengan aqidah Islam. Sudah saatnya kita campakkan ideologi bathil lalu beralih pada ideologi Islam demi berlangsungnya kehidupan yang lebih baik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Jerat Kapitalis Dalam Proses Ibadah Haji

Jerat Kapitalis Dalam Proses Ibadah Haji Penulis : Mutia Puspaningrum (Aktivis Muslimah Balikpapan) Akhirnya kekhawatiran para calon jamaah haji indonesia menjadi...
- Advertisement -

More Articles Like This