29.6 C
Jakarta
Jumat, Mei 7, 2021

Untuk Kepentingan Siapa Pengadaan Kompor Listrik?

Must Read




Untuk Kepentingan Siapa Pengadaan Kompor Listrik?

Oleh: Rohmatullatifah
(Aktivis Dakwah)

Kompor adalah salah satu alat rumah tangga yang mesti dimiliki suatu rumah tangga yang menjadi salah satu bagian dari dapur mereka, tepatnya digunakan oleh kalangan ibu-ibu setiap dalam menyediakan hidangan anggota keluarganha. Saat ini bahan bakar yang umum meraka pakai adalah LPG.

Maka ketika LPG habis atau langka kegiatan masak-memasak pun bisa saja terhenti, hingga akhirnya pemenuhan kebutuhan pun akan tertunda, apalagi saat ini terkadang kelangkaan gas mulai terasa.

Dengan langkanya bahan bakar LPG tersebut muncullah ide untuk penggunaan satu juta kompor listrik, seperti yang diungkapakan menteri BUMN Erick Thohir.

Sebagaimana dilansir dari cnbcindonesia.com Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan penggunaan kompor listrik/induksi dapat memberikan penghematan untuk negara dan rumah tangga sekaligus.

Bahkan Erick menyebut penghematan bisa mencapai Rp 60 triliun bagi negara. Hal ini karena penggunaan energi listrik lebih murah ketimbang dengan penggunaan gas yang saat ini masih dipenuhi dari impor (31/3/21).

Yang menjadi pertanyaan, mengapa harus impor gas. Padahal negeri kita adalah negeri yang kaya akan sumber daya alamnya yang melimpah, bahkan termasuk diantaranya gas alam.

Berdasarkan hasil survei seismik yang dilakukan kementerian ESDM di tahun 2020, Arifin Tasrif mengatakan, cadangan minyak bumi dan gas di Indonesia masih akan tersedia untuk waktu lama.

Lalu mengapa pemerintah dalam hal ini, tidak memanfaatkan gas alam yang melimpah untuk pemenuhannya, mengapa harus melakukan impor?

Sedangkan Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan jika kebijakan ini merupakan upaya perusahaan untuk memaksimalkan cadangan listrik. Sehingga cadangan yang ada bisa dimanfaatkan dan masyarakat bisa beralih ke kompor listrik.

Bahkan, PT PLN (Persero) telah melakukan penandatangan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan sembilan perusahaan karya BUMN untuk penggunaan kompor listrik/induksi di satu juta rumah yang dibangun oleh perusahaan tersebut (cnbcindonesia, 31/3)2021).

Bukankah hal ini akan membebani masyarakat, sebab dengan daya yang bertambah maka masyarakat pun akan membayar tarif listrik dengan lebih mahal lagi dari sebelumnya. Belum lagi biaya untuk penyambungan kompor listrik, maka masyarakat akan menanggung beban yang lebih berat. Hal ini sangat berdampak bagi masyarakat dengan perekonomian di tingkat rendah, selain itu hal tersebut dapat memicu melonjaknya kebutuhan ekonomi.

Kebijakan pemerintah tersebut patut untuk dipertimbangkan kembali, sebaiknya tidak hanya karena sekadar mengikut program global mengenai energi “bersih” tanpa menimbang kemaslahatan rakyatnya sendiri.

Jangan sampai kebijakan tersebut justru membebani rakyat dengan harus membeli peralatan baru, apalagi saat ini kita dihadapkan dalam situasi pandemi yang belum berakhir. Dimana untuk memenuhi kebutuhan primer saja sudah sangat sulit bagi sebagian masyarakat, sehingga masyarakat kecil pun akan semakin sulit kehidupannya.

Melihat kenyataan ini, patut dipertanyakan kebijakan penguasa yang ada, benarkah pertimbangan utamanya adalah kemashlahatan rakyat? Atau sekali lagi, pada kenyataannya justru membebani dengan pembelian perangkat yang baru.

Sumber daya alam yang melimpah ketika tidak dikelola dengan baik oleh negara, maka dipastikan hasilnya tidak akan dinikmati masyarakat banyak. Bahkan, bisa jadi hanya merupakan simbol kekayaan bagi negeri.

Ketika Sumber Daya Alam dikelola oleh pengusaha swasta atau terlebih pihak asing, maka dipastikan yang akan mendapatkan keuntungan besar adalah pengusaha tersebut. Sedangkan rakyat tetap menanggung kesulitan bahkan bisa menjadi penderitaan yang berkepanjangan jika tidak segera dilakukan perbaikan akan kebijakan-kebijakan yang belum mampu memihak kepada rakyat sebagaimana mestinya.

Kebijakan yang diterapkan penguasa kenyataannya belum mampu mempertimbangkan ataupun mengutamakan kepentingan masyarakat. Sebab prioritas utama bagi sistem kapitalisme saat ini adalah bagaimana agar kebijakan tersebut memberi manfaat atau keuntungan bagi pelaku usaha besar dan menengah terlebih dahulu.

Sehingga, pemenuhan kebutuhan rakyat secara subsidi berkelanjutan dan terus menerus bahkan sehatusnya gratis dengan hanya menanggung biaya produksi, bisa jadi mustahil untuk dilakukan. Para penguasa masih memperhitungkan untung rugi bagi masyarakatnya sendiri.

Karena itu, patut jika rakyat bertanya, sebenarnya pengadaan kompor listrik ini untuk kemaslahatan siapa? Benarkah semua untuk rakyat? akankah rakyat dapat menikmati dengan layak dan tanpa tambahan beban? Ataukah yang diuntungkan dalam hal ini para kapitalis dan pemilik modal saja?

Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Islam

Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari daratan sampai lautan semua menghasilkan sumber daya alam yang luar biasa.

Dengan kekayaan itu, akan mudah bagi negara mendapatkan pemasukan termasuk energi gas yang dibutuhkan untuk memasak, tapi sayangnya hal itu belum mampu dimanfaatkan dengan baik dan maksimal oleh negara.

Inilah kerusakan sistem kapitalisme yang masih saja diterapkan di negeri ini. Pengaturan kehidupan yang terapkan masih sangat jauh dari syariah kaffah yang sesungguhnya, yang telah diturunkan oleh sang pencipta dan tentunya melahirkan maslahat dalam penerapannya.

Di dalam Islam, saat pembuatan kebijakan dilakukan, maka haruslah disandarkan kepada syariat secara sempurna. Tidak diikuti oleh hawa nafsu yang menghasilkan aturan plin-plan dan merugikan banyak orang.

Islam pun mewajibkan penguasa untuk meri’ayah rakyatnya dengan baik, serta menyediakan seluruh kebutuhan rakyatnya. Sehingga, dalam penetapan kebijakan baru bagi penguasa, maka ia akan lebih dahulu memperhatikan keadaan rakyatnya.

Mereka juga akan menyediakan segala fasilitas untuk menunjang kebijakan tersebut. Fasilitas tersebut juga diberikan secara gratis dan menyeluruh, pemimpin itu sejatinya mengurusi, bukan menghakimi apalagi mendzalimi dengan kebijakan-kebijakan yang ada.

Amanah kepemimpinan tidak semestinya menjadikan rakyat layaknya barang dagangan dengan asumsi untung /rugi.

Dalam sistem Islam sumber daya alam wajib dikelola oleh negara, kemudian hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat, Islam juga mengatur terkait kepemilikan, termasuk di antaranya kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.

Sumber daya alam seperti tambang minyak, gas dan lainnya termasuk dalam kepemilikan umum. Negara hanya menjalankan pengelolaannya saja, kemudian hasilnya akan dikembalikan kepada umat untuk kemaslahatan mereka.

Sebagaimana sabda Nabi Shalallahu’alaihi wassalam.¬†“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara : padang rumput. air, dan api”¬†(HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Dari sini telah jelas bahwa jika yang ada di bumi ini sudah pasti Allah ciptakan untuk kemaslahatan umat manusia. Namun apabila pengaturan dan kedaulatan hukumnya berada ditangan manusia, maka akan terjadi kesewenang-wenwngan dalam membuat aturan bahkan cenderung sesuai kepentingan pihak-pihak tertentu. Sehingga rakyatlah yang akan menjadi korban. Sungguh miris.

Sudah saatnya kita kembali pada aturan Islam yakni dengan menerapkan Islam secara kaffah, umat pun sangat merindukan peristiwa dimana ada yang mengatur kekayaan alam ini dengan islam dan kehidupan bisa terus terarah dengan aturan Allah swt yang sempurna.

Sehingga rakyat pun akan merasakan keberkahan dan hasil kekayaan alam yang melimpah karena hal ini telah Allah swt wariskan kepada mereka, agar dapat mereka manfaatkan secara keseluruhan dalam rangka beribadah hanya kepada Allah swt semata.

Wallahu a’lam bishshowab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Penistaan Agama Terjadi Lagi. Ini solusinya!

PENISTAAN AGAMA BERULANG DI NEGERI SEKULER Oleh: Karmila Wati (Mahasiswi) Kasus penistaan agama lagi-lagi kembali terulang. Kali ini yang melakukan adalah...
- Advertisement -

More Articles Like This