32.9 C
Jakarta
Rabu, Agustus 4, 2021

Modernisasi Alutsista, Akankah Terwujud?

Must Read




Modernisasi Alutsista, Akankah Terwujud?

Oleh: Djumriah Lina Johan
(Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 meninggalkan PR besar bagi pemerintahan saat ini untuk melakukan pembenahan terhadap alutsista negara.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pun angkat bicara mengenai modernisasi alutsista.  “Kita memang perlu meremajakan alutsista kita. Banyak alutsista kita memang karena keterpaksaan dan karena kita mengutamakan pembangunan kesejahteraan kita belum modernisasi lebih cepat.”

Patut untuk diketahui KRI Nanggala 402 merupakan kapal selam pabrikan Jerman pada tahun 1977 dan telah beroperasi sejak 1981. Tercatat
kapal ini telah dua kali menjalani perawatan. Pertama, di Korea Selatan pada 2009 untuk menjalani overhaul. Dan perawatan kedua dilakukan pada tahun 2020 di Jawa Timur.

Dari sini, bisa dibayangkan “seberapa tua” usia kapal selam tersebut serta fakta berupa kurangnya upaya perawatan, pemeliharaan, dan peremajaan kapal selam sebagai alutsista negara.

Fakta lain yang kiranya perlu untuk disampaikan bahwa negara kita hanya memiliki 5 kapal selam. Tenggelamnya KRI Nanggala 402 jelas mengurangi jumlah alutsista yang sebenarnya sangat urgen untuk dimiliki negara ini. Apalagi dengan strategisnya letak geografis Indonesia serta betapa kayanya negeri ini dengan sumber daya alam baik dari laut maupun perut bumi. Hal ini tentu akan menjadikan Indonesia bak primadona yang diperebutkan para penjajah yang ingin menjarah kekayaan bumi pertiwi.

Dengan lemahnya pertahanan negara yang notabene 62% adalah laut dengan garis pantai sepanjang 81ribu kilometer. Jumlah kapal selam tersebut tentu sangat-sangat kurang. Bandingkan saja dengan Korea Utara yang secara luas negara dan garis pantai masih lebih luas Indonesia, memiliki 83 kapal selam.

Apabila dikatakan negara kita kekurangan dana untuk biaya pengadaan kapal selam atau seperti yang disampaikan Menhan terkait kendala modernisasi alutsista karena lebih mementingkan pembangunan kesejahteraan. Ini malah mengarahkan kita pada fakta lain yang sebenarnya tidak urgen dilakukan tapi semangat untuk terus diwujudkan, yakni pemindahan IKN. Padahal dengan dana tersebut apabila digunakan untuk pengadaan kapal selam baru sebanyak lebih dari 50 kapal selam.

Hitung saja dengan anggaran kurang lebih Rp 500T untuk proyek IKN, jika dialihkan untuk membeli kapal selam kelas Chang Bogo buatan Korea Selatan seharga Rp 5,3T. Negeri ini akan memiliki kurang lebih 94 kapal selam.

Namun, disinilah letak permasalahannya. Dengan penerapan sistem kapitalisme, Indonesia akan terus menjadi negara berkembang dan sulit untuk maju serta berdikari.

Selain karena negara ini akan terus didekte oleh negara maju bermental penjajah seperti AS, China, dll karena telah berutang. Negara ini juga dipimpin oleh para penguasa yang lebih mementingkan keuntungan ekonomi semisal investasi pada proyek pembangunan infrastruktur. Dibandingkan menjaga keutuhan dan keamanan dalam negeri.

Walhasil, sebagaimana diketahui berdasarkan APBN 2020 Kementerian Pertahanan hanya mendapat Rp 131,2T. Belum dibagi 3 antara TNI AU, TNI AD, maupun TNI AL. Dan tentu tidak mungkin jika semua dana tersebut dianggarkan untuk membeli kapal selam. Dengan demikian, wajarlah bila kondisi alutsista berupa kapal selam negeri ini terbilang miris.

Padahal Indonesia memiliki kekuatan militer terkuat no 1 di Asia Tenggara serta no 16 di dunia (TribunManado.co.id, Selasa, 21/7/2020) dengan jumlah anggota militer lebih dari 800ribu anggota. (www.globalfirepower.com, 10/5/2020). Kekuatan militer ini akan syahid dengan mudah bila tidak dilengkapi dengan alutsista yang tangguh, kuat, berkualitas, serta dengan kuantitas yang lebih dari cukup.

Oleh karena itu, dibutuhkan perubahan sistemik agar negara kita bisa keluar dari title negara berkembang menuju negara adidaya yang mampu menjadi poros maritim dunia. Yakni, dengan menerapkan sistem Islam yang bersumber dari Allah SWT.

Islam memiliki aturan mengenai sistem pertahanan yang khas. Hal ini terwujud dalam dua kebijakan umum, yaitu politik luar negeri dan politik dalam negeri.

Pertama, politik dalam negeri. Politik dalam negeri negara Islam adalah penerapan syariat secara kafah. Untuk itu, diperlukan berbagai aspek yang mendukung agar syariat bisa diterapkan secara sempurna.

Politik dalam negeri negara Islam dipimpin oleh Khalifah yang akan membawahi 4 departemen yang saling terkait namun dipisahkan. Yakni, dairoh harbiyah (departemen perang), dairoh al amni dakhili (departemen keamanan dalam negeri), dairoh shanaiyah (departemen perindustrian), dan dairoh alaqat khariji (departemen hubungan internasional).

Dairoh al amni dakhili (departemen keamanan dalam negeri) bertanggung jawab atas segala bentuk gangguan keamanan. Untuk itu diadakan satuan keamanan, yaitu polisi (syurthoh).

Polisi terbagi menjadi dua jenis, polisi militer (di bawah departemen perang) dan polisi yang berada di samping khalifah (di bawah departemen keamanan dalam negeri).

Polisi ditugaskan untuk menjaga sistem. Di antaranya menghadapi tindakan murtad, bughot, pembegalan, pencurian, perampokan, maupun gangguan terhadap jiwa masyarakat. Dalam keadaan tertentu, polisi dapat meminta Khalifah memerintahkan militer membantu mengatasi masalah.

Polisi dapat memata-matai orang yang dicurigai berhubungan dengan negara kafir muhariban hukman.

Departemen peperangan menangani semua urusan yang berhubungan dengan angkatan bersenjata seperti pasukan, logistik, persenjataan, peralatan, amunisi, dan sebagainya; menangani akademi militer, misi militer, serta pemikiran Islam dan pengetahuan umum apa saja yang wajib dimiliki tentara.

Departemen perindustrian akan dibangun oleh negara, baik yang berhubungan dengan industri berat seperti industri mesin dan peralatan, pembuatan dan perakitan alat transportasi (kapal, pesawat, mobil, dsb.), termasuk industri alutsista yang mendukung penguatan militer negara.

Kedua, politik luar negeri. Politik luar negeri negara Islam adalah dakwah dan jihad yang dipimpin langsung oleh khalifah. Jihad adalah metode dalam mencapai puncak keagungan Islam sehingga memerlukan militer dan seluruh aspeknya.

Pembangunan militer di dalam Islam tidak sekadar persiapan pertahanan. Melainkan agar khalifah dapat menjalankan kewajibannya untuk mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.

Militer memiliki fungsi menjaga kekuasaan negara Islam agar dapat melaksanakan penerapan syariat Islam. Namun, perlu digarisbawahi bahwa negara Islam bukan negara militerisme.

Anggota militer yakni tentara, memiliki dua kategori;tentara reguler dan tentara cadangan. Tentara cadangan adalah seluruh rakyat yang diwajibkan untuk latihan militermiliter baik dari warganegara yang muslim maupun non muslim.

Terkait anggaran, negara Islam memiliki sumber anggaran negara yang terdapat dalam Baitulmal. Lembaga ini yang mengurusi pos pemasukan dan pembelanjaan negara.

Sumber pemasukan negara Islam terdiri dari bagian fai’ dan kharaj (ghanimah, jizyah, kharaj, fai’, dharibah); bagian kepemilikan umum (minyak, gas, listrik, pertambangan, serta kekayaan alam yang menjadi milik umum); dan bagian sedekah (zakat mal, ternak, dll.).

Dari pos-pos pemasukan ini, negara Islam tidak akan kesulitan melakukan pengadaan alutsista yang dibutuhkan sistem pertahanan negara.

Dengan demikian, sejatinya hanya sistem Islam yang mampu menjawab tantangan zaman untuk menjadikan Indonesia menjadi negara adidaya serta poros maritim dunia. Wallahu a’lam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Pelayan Kesehatan Terbaik itu Bernama Negara

Pelayan Kesehatan Terbaik itu Bernama Negara Oleh : Ummu Hanan (Aktivis Muslimah) Pembahasan seputar penanganan pandemi Covid-19 masih terus bergulir. Beberapa...
- Advertisement -

More Articles Like This