32.9 C
Jakarta
Rabu, Agustus 4, 2021

Doa Lintas Agama Merusak Aqidah, Tanggung Jawab Siapa?

Must Read




Doa Lintas Agama Merusak Aqidah, Tanggung Jawab Siapa?

Oleh Dian Eliasari, SKM.

(Pendidik dan Member Akademi Menulis Kreatif)

Ibarat makhluk hidup yang butuh lingkungan (habitat) yang sesuai untuk bertahan hidup, Umat Islam juga butuh lingkungan yang Islami, yaitu lingkungan yang diatur dengan aturan Islam. Umat Islam (muslim) akan dipaksa mengambil aturan yang bertentangan dengan Islam jika hidup dengan aturan selain Islam. Pilihannya hanya dua, mengambil aturan selain Islam atau mempertahankan akidah Islam dengan segala konsekuensinya.

Sebagaimana dilansir dari kumparan.com (05/04/2021), Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2021 secara daring (on line) dan luring (off line) dengan tema Percepatan Transformasi Layanan Publik. Dalam sambutannya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyinggung soal doa yang dibacakan tiap awal acara Kemenag hanya doa dari perwakilan umat Islam.

Gus Yaqut menyebut bahwa Kemenag memayungi semua agama, tidak hanya Islam. Karena itu harus ada mind set yang berubah yang ditunjukkan dalam perilaku, seperti acara-acara Kemenag. Menurutnya, Kalau semakin banyak doa, probabilita untuk dikabulkan itu semakin tinggi. Ketum GP Ansor itu meyakini tradisi membaca doa dalam agama Islam di acara Kemenag, akan berubah diikuti dengan doa dari agama-agama lain yang diakui di Indonesia.

Pernyataan Menag ini sontak memicu pro kontra dari beberapa kalangan. Dukungan disampaikan dari Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid. Dia menjelaskan mengenai pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait doa dari semua agama yang dibacakan dalam acara umum di Kementerian Agama. Menurut Zainut, pernyataan Menag tersebut adalah untuk internal acara Kemenag. Menurutnya lagi, doa yang dikatakan oleh Menag tersebut bukan ditujukan untuk semua kegiatan masyarakat. Sehingga permintaan Menag tidak perlu dipermasalahkan. (viva.co.id, 09/04/2021)

Pernyataan Menag juga mendapat tanggapan dari Ketua MUI KH Cholil Nafis. “Ya kalau doa bergantian sih sesuai keyakinan masing-masing boleh saja. Tapi tak perlu dipaksakan di tempat yang tak ada umat beragama tertentu maka tak perlu ada yang mewakili,” kata Cholil, Jumat (9/4).

Cholil menilai, selama ini apa yang dilakukan dalam setiap kesempatan acara sudah benar. Yaitu umat terbanyak yang memimpin doa sedangkan agama lainnya berdoa sesuai agamanya masing-masing. Ini lebih efisien waktu dan efektif. Kalau doa bersama yang dipimpin oleh non muslim lalu umat Islam mengamini maka hukumnya haram. (kumparan.com, 09/04/2021)

PLURALISME AGAMA MERUSAK AKIDAH

Jika kita cermati, pernyataan Menag tentang doa lintas agama merupakan praktek sinkretisme agama, yaitu usaha mencampur adukkan antara agama satu dengan yang lainnya.

Hal semacam ini tentu saja lumrah dalam negara yang menerapkan sistem demokrasi sekuler. Demokrasi memberi wewenang kepada manusia untuk membuat aturan sesuai dengan kehendaknya. Sedangkan sekularisme merupakan pemisahan agama dari kehiduapan. Sistem sekuler menjamin kebebasan (liberalisme) individu sesuai keinginan mereka. Salah satu bentuk kebabasan yang dijamin negara adalah kebebasan beragama/berakidah.

Saat ini, liberalisasi akidah makin banyak dijalankan dan menjadi kebijakan negara. Ditambah dengan pluralisme yang menganggap semua agama sama dan tidak ada yang boleh menklaim agama dan keyakinannya paling benar. Dari sini lahirlah paham pluralisme, yaitu pemahaman yang menganggap semua agama adalah sama.

Akibatnya, kebijakan yang merusak akidah umat menjamur di masyarakat. Seperti perayaan natal bersama, sosialisasi moderasi beragama di kalangan pemuka agama, larangan bagi masyarakat umum untuk membahas akidah, tuduhan radikal bagi ulama yang dianggap keras dan tegas dalam beragama, termasuk doa lintas agama.

Pemuka agama yang diharapkan menjadi benteng akidah umat justru semakin memperkeruh kondisi. Mereka  mencari-cari dalih agar pendapat mereka sesuai dengan Al Qur’an. Akhirnya terjadilah penafsiran al Qur’an yang disesuaikan dengan keinginan mereka. Yang dicari adalah pembenaran, bukan kebenaran.

NEGARA DAN ULAMA PENJAGA AKIDAH UMAT

Dari penjelasan tersebut, rakyat semestinya menyadari bahwa sistem sekuler ini tidak akan sejalan dengan tujuan memberlakukan syariat. Seorang Muslim wajib untuk terikat dengan aturan Islam dan akidah Islam. Standar perbuatan menurut ajaran Islam mengacu pada Al Qur’an, as-Sunnah, Ijma Sahabat, dan Qiyas.

Bagi umat Islam, agama yang diridhai di sisi Allah SWT. hanyalah Islam berdasarkan Firman Allah Swt. dalam surat Ali Imran ayat 19. Doa merupakan inti ibadah. Doa adalah permintaan dan permohonan kepada Allah Swt. Sedangkan doa kepada selain Allah Swt. adalah haram dan merupakan bentuk kesyirikan dalam ibadah.

Umat Islam mengakui adanya pluralitas, yaitu keberagaman dalam agama, budaya, adat istiadat, dan lain-lain. Islam juga menjamin kebebasan tiap agama untuk beribadah dan menjalankan keyakinan agama masing-masing. Hanya saja Islam tidak mengakui kebenaran agama dan kepercayaan selain Islam. Karenanya umat Islam wajib untuk menolak sinkretisme dan pluralisme dalam agama. Allah Swt. Berfirman,

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.” (QS al-Baqarah [2]: 42)

Dalam Islam, negara wajib menjaga akidah umat, termasuk juga melindungi umat dari paham yang merusak akidah, seperti sinkretisme, Islam nusantara, sekularisme, liberalisme, serta pluralisme. Negara juga wajib menerapkan aturan Islam secara menyeluruh (kaffah) sehingga umat Islam dapat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam tanpa mendapat tekanan dan ancaman. Karena negara adalah perisai (pelindung dan penjaga) umat, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadist,

“Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll)

Sedangkan ulama adalah warosatul ambiya’ (pewaris para Nabi), sudah selayaknya menjadi garda terdepan dalam perjuangan menjaga akidah umat, bukan justru menjadi corong penguasa yang mendukung kerusakan akidah dan membingungkan umat.  Rasulullah ﷺ bersabda,

“Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak.” (HR al-Imam at-Tirmidzi, Ahmad, ad Darimi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Munas VII tanggal 28 Juli 2005, juga telah mengeluarkan fatwa dan menetapkan hukum doa lintas agama yang dipimpin oleh agama selain Islam adalah haram. Sedangkan doa menurut keyakinan masing-masing adalah mubah.

Oleh karena itu, Umat Islam bersama Ulama yang lurus harus bersatu dalam menjaga Islam dari kerusakan akidah. Dengan dakwah kepada masyarakat maupun para penentu kebijakan, agar tidak ada lagi upaya mengaburkan dan merusak akidah umat.

Wallaahu a’lam bishshowwab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Pelayan Kesehatan Terbaik itu Bernama Negara

Pelayan Kesehatan Terbaik itu Bernama Negara Oleh : Ummu Hanan (Aktivis Muslimah) Pembahasan seputar penanganan pandemi Covid-19 masih terus bergulir. Beberapa...
- Advertisement -

More Articles Like This