33.4 C
Jakarta
Minggu, April 18, 2021

Petambak Garam Makin Karam

Must Read




Petambak garam makin karam
Penulis : Mutia Puspaningrum ( Aktifis Muslimah)

Membuka keran impor laksana sudah menjadi suatu rutinitas tahunan bagi negara ini. Mulai dari baja, beras, gula, hingga garam Indonesia, semuanya mengalami nasib pilu terlibas masalah impor.

Menjadi negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia yaitu 54.716 km, tidak menjamin Indonesia bisa swasembada garam. Pemerintah Indonesia lagi-lagi memutuskan untuk melakukan impor garam. Melalui rapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian impor garam kali ini sebanyak 3,07 juta ton. Angka ini naik dibanding tahun 2020 yaitu sebanyak 2,7 juta ton (kompas.com 23/03/2021).

Hal ini tentunya menyakiti hati para petambak garam Indonesia, pasalnya pemerintah tidak memikirkan nasib mereka dan lebih berpihak pada importir dan asing. Dewan Presidium Persatuan Petambak Garam Indonesia (PPGI) menyampaikan keluh kesahnya tentang pemerintah yang tidak menunjukkan keberpihakan kepada petambak garam sejak lama. Siapapun presidennya, membangun kedaulatan garam nasional tidaklah pernah serius dilakukan. Buktinya Impor garam terus berulang setiap tahunnya (kompas.com 23/3/2021).

Impor yang baru saja diketok palu ini menyebabkan harga garam ditingkat nelayan kini anjlok ke level 100-300 rupiah per kilogram (detik.com 24/03/2021). Kenyataan ini sangat mengkhawatirkan sehingga para petambak garam di berbagai daerah seperti probolinggo, indramayu, Cirebon dan NTT menolak keras keputusan pemerintah ini. Dengan harga pasar yang begitu rendah, mereka tidak akan mendapat cukup penghasilan. Bukannya mensejahterakan para petambak garam, impor garam ini justru berdampak kemiskinan yang semakin nyata.

Dari kompas.com (19/03/2021) Menteri Perdagangan Muhammad Luthi menerangkan alasan impor garam ini terkait masalah kuantitas dan kualitas garam lokal. Selain karena ada selisih antara produksi garam dalam negeri dengan kebutuhan nasional, pemerintah juga menilai bahwasannya kualitas garam lokal belum bisa menyamai kualitas garam impor yang dibutuhkan oleh industri.

Alasan klasik tentang kualitas garam dalam negeri ini justru membuka topeng wajah asli dari kapitalisme. Sebuah negara kapitalis tidak memiliki political will yang besar untuk melakukan swasembada. Mereka lebih memilih jalan pintas dengan impor kebutuhan pokok contohnya garam. Memfasilitasi dan membekali petambak dan industri garam untuk meningkatkan kuaitas garam dalam negeri tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dan tentunya hal ini tidak sejalan dengan orientasi negara kapitalis yaitu keuntungan materi. Sikap penguasa yang hobi impor merupakan kezaliman. Selain itu hobi impor ini akan menyebabkan ketergantungan pada asing dan beresiko dijajah secara ekonomi dan politik seperti yang terjadi saat ini.

Mewujudkan kesejahteraan para petambak garam hanya bisa dicapai pada sistem negara yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Sistem yang aturan-aturannya berkaitan dengan kesejahteraan umat. Semua keputusan politik dan ekonomi bebas dari kepentingan golongan. Negaranya mempunyai visi jelas dan pemerintahnya berperan sebagai pelayan umat. Itu adalah sistem islam.

Islam memiliki kedaulatan dalam pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya. Seluruh kebutuhan dasar setiap rakyat dalam sistem Islam selalu dijamin dengan baik. Jaminan ini telah ditetapkan dalam Islam sebagai kebijakan ekonomi Islam, baik dalam bentuk mekanisme ekonomi maupun non ekonomi.

Kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin dalam Islam adalah mewujudkan kedaulatan dalam pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya dimana negara memastikan agar produksi domestik negara terpenuhi atau cukup dan dapat memenuhi kebutuhan seluruh rakyatnya, kemudian negara juga memastikan bahwa distribusi barang dan jasa sampai di tengah-tengah rakyat.

Dalam sistem ekonomi islam, kegiatan impor adalah suatu bentuk perdagangan (tijarah). Dan hukum asal perdagangan, baik domestik atau luar negeri adalah mubah (boleh). Impor yang dilakukan negara islam hanyalah terbatas pada barang yang tidak bisa dan belum bisa dipenuhi negara. Selain itu negara Islam juga akan mengembangkan iklim kondusif bagi penelitian dan pengembangan di berbagai bidang. Para ilmuwan diberi berbagai dukungan yang diperlukan, termasuk dana penelitian. Sehingga produk domestik bisa menyamai kualitas produk impor atau bahkan mengunggulinya.

Dan inilah cara yang akan dilakukan oleh sistem pemerintahan Islam untuk mensejahterakan rakyatnya dengan mekanisme ekonomi yang jelas dan menjamin terpenuhinya kebutuhan rakyatnya. Hal ini dapat teraplikasikan secara sempurna hanya dengan menerapkan sistem ekonomi Islam, dan bukan menerapkan ekonomi kapitalisme yang hanya mementingkan para korporasi dan kepentingan penguasa.

Wallahu’alam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Untuk Kepentingan Siapa Pengadaan Kompor Listrik?

Untuk Kepentingan Siapa Pengadaan Kompor Listrik? Oleh: Rohmatullatifah (Aktivis Dakwah) Kompor adalah salah satu alat rumah tangga yang mesti dimiliki suatu rumah...
- Advertisement -

More Articles Like This