31.7 C
London
Jumat, Agustus 12, 2022

Paradoks Benci Produk Luar Negeri

Paradoks Benci Produk Luar Negeri
Oleh: Fitri Mulyani, Amd.keb.
Ibu Rumah Tangga

Benci dan cinta, ekspor dan impor, hingga benci tapi impor adalah dua kata berbeda yang saling bertentangan. Wikipedia menyebutnya paradoks, yaitu suatu situasi yang timbul dari sejumlah premis, yang diakui kebenarannya yang bertolak dari suatu pernyataan dan akan tiba pada sekelompok pernyataan yang menuju ke sebuah kontradiksi atau ke sebuah situasi yang berlawanan dengan intuisi. Hal itu nampaknya cocok dengan yang terjadi di negeri ini beberapa waktu lalu.

Seperti diberitakan kompas.com (4/3/2021), Presiden Joko Widodo menggaungkan benci terhadap produk-produk luar negeri berujung pada kontroversi. Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan bahwa mencintai produk Indonesia saja tidak cukup, sehingga kampanye benci produk asing harus digaungkan. “Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia, harus terus digaungkan produk-produk dalam negeri. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri,” kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3/2021).

Meski sebagian pihak menyambut gembira, namun tak sedikit yang kontra dan mempertanyakan terkait seruan tersebut. Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai pernyataan Presiden Joko Widodo itu merupakan wujud kegalauan pemerintah, sekaligus menunjukkan sikap paradoks. Adi mengatakan, seruan membenci produk asing disampaikan saat pemerintah masih membuka keran impor sejumlah komoditas yang bisa diproduksi dalam negeri. Terlebih, industri dalam negeri tidak didukung dan dilindungi. “Di satu sisi ingin membenci produk luar, tapi pada saat yang bersamaan urusan cobek, urusan beras pun tetap impor,”kata Adi saat dihubungi CNNIndoensia.com melalui sambungan telepon.

Diberitakan pula bahwa pemerintah akan impor 1 juta-1,5 juta ton beras dalam waktu dekat ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, itu dilakukan demi menjaga ketersediaan di dalam negeri supaya harganya tetap terkendali. “Salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1 juta -1,5 juta ton, selain juga akan impor daging dan gula.” ujarnya dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan pada kamis, 4 maret 2021. (cnnindonesia.com, 12/03/2021)

Lantas mengapa seruan tersebut muncul? Bukankah seruan benci produk luar negeri, terkesan hanya retorika politik memikat hati rakyat saja? Pada faktanya, impor terus berlangsung dalam jumlah besar dan di sektor vital strategis, salah satunya adalah di bidang pangan.

Seruan Presiden Jokowi untuk benci produk asing, tentu seyogianya kita apresiasi. Masyarakat tentu berharap, seruan tersebut bukan sekadar retorika politik untuk memikat hati rakyat. Ditengah kepercayaan rakyat mulai turun, upaya ini dianggap bisa menaikkan pamor. Nyatanya, bukan pamor yang didapat justru rumor bertebaran dimana-mana, termasuk isu tentang impor. Tampaknya itulah yang selalu terjadi pada sistem sekuler-kapitalis dimana pemerintah bertindak sebagai pebisnis yang mengedepankan keuntungan materi, bukan sebagai pelayan rakyat.

Adanya penyalahgunaan wewenang baik di pihak importir ataupun pemangku kebijakan, akan menambah kisah suram masyarakat. Adanya prinsip kepentingan abadi membuat mereka yang terlibat dalam impor ini tega menelan uang rakyat. Dengan meminta imbalan langsung kepada para importir dan uang pelican dari SPI(Surat Perizinan Impor) menambah daftar penyuapan.

Kesungguhan seruan benci produk asing perlu diimbangi dengan kebijakan mengurangi impor agar tidak mencekik petani lokal. Keran impor yang dibuka lebar, terlebih saat petani panen raya, tentu sama saja mematikan produk dalam negeri.

kekayaan alam indonesiaPotensi kekayaan alam Indonesia sangat luar biasa, baik sumber daya alam hayati maupun nonhayati. Bisa dibayangkan, kekayaan alamnya mulai dari kekayaan laut, darat, bumi dan kekayaan lainnya yang terkandung di dalam bumi Indonesia tercinta ini tak terhitung jumlahnya. Namun ironisnya, di negeri yang kaya raya ini justru seolah tak mampu memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya sendiri. Hal ini tampak dari jumlah impor barang yang meningkat setiap tahunnya.

Seruan benci produk asing pun semestinya, diimbangi juga dengan peta jalan yang sungguh-sungguh memandirikan kemampuan dalam negeri agar tidak bergantung pada produk impor. Dukungan pemerintah untuk pengembangan produk dalam negeri, menolak tekanan global perdagangan bebas, dan menetapkan regulasi impor agar tidak menjadi jalan menguasai negeri, amat krusial jika ingin negeri ini berdikari.

Sebagaimana negara berkembang lainnya, tsunami impor akan terus menggerus negeri ini selama rezim tetap berpegang pada kebijakan ekonomi neolib. Untuk menghentikannya dibutuhkan negara yang punya visi jelas, pemerintah yang berperan sebagai pelayan bukan pebisnis, serta sistem ekonomi syariah bukan ekonomi yang prokapitalis. Semua itu akan ditemukan di negeri yang menerapkan Syariah secara Kaffah.

Kenapa harus menerapkan syariah secara kaffah ? Karena dengannya, ekonomi syariat bisa diterapkan pula. Ekonomi syariat yang bebas dari kepentingan manusia dan terbukti 1.300 tahun lebih, berhasil meratakan kesejahteraan, adil, dan stabil. Ekonomi syariah bukan hanya bermakna pengaturan financing dan semacamnya, tapi berupa pengaturan makro dan mikro ekonomi yang mengacu kepada syariat Islam. Sedangkan Syariat kaffah ini hanya bisa diterapkan dalam bingkai Negara Khilafah Islam.

Dalam ekonomi syariah, kegiatan impor dan ekspor merupakan bentuk perdagangan (tijârah). Di dalamnya praktik jual-beli (buyû) dengan berbagai bentuk dan derivasinya dilakukan. Karena itu, hukum asal perdagangan, baik domestik maupun luar negeri adalah mubah sebagaimana hukum umum perdagangan.

Perdagangan luar negeri, meski merupakan aktivitas ekonomi, tetapi karena terkait dengan hubungan dengan pedagang di luar wilayah negara Khilafah, maka arus orang, barang, dan modal yang keluar masuk tetap di bawah kontrol Departemen Luar Negeri (Dâirah Khârijiyyah) dengan pengaturan Islam.

Negara bervisi besar dan lengkapnya pengaturan yang digali dari Alquran dan Sunah ini pasti mampu mengatasi karut marut yang biasa terjadi pada urusan ekspor impor. Sebagaimana firman Allah Swt., “Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (TQS Al-Nisâ’ ayat141).

Keterikatan pada syariat Islam kaffahlah yang mampu menjamin stabilitas ekonomi. Dijamin tak akan terjadi tsunami impor macam hari ini, apalagi banyaknya paradoks yang menyakitkan hati. Hadirnya kekuatan besar ini makin kuat dirasakan seiring dengan makin tampaknya kebobrokan sistem ekonomi kapitalis liberal. Hadirnya makin dekat. Tsumma takuunu khilafah ‘ala minhajin nubuwwah.

Wallahu a’lam bisshowab

Latest news
Related news

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini