33.4 C
Jakarta
Minggu, April 18, 2021

Koreksi Angka Pertumbuhan Bukan Solusi

Must Read




KOREKSI ANGKA PERTUMBUHAN BUKAN SOLUSI

Oleh : Dian Eliasari, S.KM.

(Pendidik dan Member Akademi Menulis Kreatif)

Menurut Undang-Undang Kesehatan, batasan sehat meliputi fisik (badan), mental (jiwa), sosial dan ekonomi.(uin-alauddin.ac.id)

Dari keterangan tersebut kita bisa melihat, bahwa dimensi untuk status ‘sehat’ itu sangat kompleks, jika tidak terpenuhi salah satunya, maka kesehatan seseorang tidak sempurna.

Demikian pula yang terjadi di masa pandemi saat ini, sudah menjelang 1 tahun, Covid-19 hidup berdampingan dengan kita, dan telah menewastan ribuan manusia. Kebingungan melanda dunia, antara menyelamatkan nyawa manusia dengan menyelamatkan ekonomi. Kedua-duanya sama-sama penting. Dunia, termasuk Indonesia semakin dihantui oleh bayang-bayang resesi ekonomi.

Berbagai pihak (Menkeu, ADB dan IMF) menarasikan optimisme dengan meramal pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun dikoreksi karena kebijakan yang berjalan terbukti tidak efektif menurunkan angka penyebaran virus dan penghentian kasus.

Tim International Monetary Fund (IMF) yang dipimpin oleh Thomas Helbling melakukan diskusi virtual mengenai perekonomian Indonesia untuk Konsultasi Article IV 2020 dari tanggal 25 November hingga 11 Desember 2020. Thomas Helbling merupakan Mission Chief IMF untuk Indonesia. IMF memberikan beberapa penilaian positif mengenai perkembangan ekonomi Indonesia, terutama soal beberapa kebijakan seperti Undang-undang (UU) Cipta Kerja dan bergabungnya Indonesia dalam pakta perdagangan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) .

Selain itu, IMF juga memiliki prediksi mengenai laju ekonomi ke depan. “Prospeknya positif. Membangun pemulihan ekonomi pada paruh kedua tahun 2020, Produk Domestik Bruto (PDB) riil diproyeksikan meningkat sebesar 4,8% pada tahun 2021 dan 6% pada tahun 2022, dipimpin oleh langkah-langkah dukungan kebijakan yang kuat, termasuk rencana distribusi vaksin COVID-19 serta peningkatan ekonomi global dan kondisi keuangan.” (cnbcindonesia.com, 8/1/2021)

Namun hitung-hitungan tersebut akhirnya direvisi karena kebijakan yang berjalan terbukti tidak efektif menurunkan angka penyebaran virus dan penghentian kasus. IMF  memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini yang sebelumnya positif menjadi minus 1,5 persen.

Sedangkan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2020 berkisar minus 1,7 persen hingga minus 2,2 persen. Perkiraan ini jauh lebih rendah dari proyeksi sebelumnya sebesar minus 1,7 persen hingga di level positif 0,6 persen. (bisnis.tempo.co, 04/01/2021)

Country Economist Asian Development Bang (ADB) untuk Indonesia, Emma Allen mengatakan, pada tahun 2020 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mengalami kontraksi sebesar 2,2 persen. (money.kompas.com, 10/12/2020)

SOLUSI SEMU PERTUMBUHAN EKONOMI ALA KAPITALIS

Sistem demokrasi kapitalis menjadikan perhitungan angka-angka dalam menilai pertumbuhan ataupun penurunan ekonomi. Padahal data-data tersebut tidak bisa menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat perindividu secara nyata atau real. Angka-angka yang menggambarkan tingkat produksi baik di dalam maupun di Luar negeri juga tidak bisa menggambarkan apakah produk yang dihasilkan dibutuhkan dan menjangkau semua kalangan masyarakat atau hanya kalangan tertentu saja yang memiliki kemampuan finansial lebih.

Beban hidup masyarakat semakin bertambah dengan adanya pandemi, keterbatasan gerak, PHK, kenaikan BPJS, ditambah lagi kewajiban membina anak-anak untuk belajar di rumah selama kebijakan Work Form Home (WFH). semua beban hidup itu menghasilkan tingkat stres yang tinggi. Gambaran kondisi real masyarakat ini tidak akan terlihat dalam angka-angka pertumbuhan ekonomi yang selama ini menjadi patokan kesejahteraan ekonomi negara.

Pengelolaan kekayaan alam yang luar bisa melimpah juga hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang saja. Akibat diterapkannya sistem ekonomi kapitalis yang hanya mementingkan para pemilik modal (investor). Oleh karena itu, UU omnibus law cipta kerja yang diprediksi -oleh IMF- dapat meningkatkan pembangunan ekonomi juga bisa dipastikan hanya akan dinikmati oleh segelintir pemilik modal. Hal ini bisa dilihat dari aturan tentang kemudahan perizinan, memberikan wewenang kepada pemilik perusahaan dalam mengatur rekrutmen karyawan, dan kemudahan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA).

Budaya korupsi yang merajalela juga menambah catatan hitam sistem demokrasi kapitalisme. Ditengah badai Covid-19 yang terus meningkat. Bantuan sosial yang harusnya bisa meringankan beban rakyat justru masuk ke kantong-kantong para pejabat korup.

Semua ini semakin memperjelas bahwa kita butuh sistem yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan rakyat secara real, bukan sekedar perhitungan angka dan data. Rakyat membutuhkan solusi yang bermula dari kebijakan tepat dan benar untuk penanganan wabah, selanjutnya dampak sektor ekonomi bisa dipulihkan.

KHILAFAH MENGATASI WABAH TANPA RESESI

Dalam Sistem Khilafah Islam, penanganan terhadap wabah dilakukan dengan isolasi secara total daerah yang menjadi sumber wabah, atau kalau sudah terdampak secara luas, maka masing-masing wilayah melakukan isolasi untuk tiap wilayahnya, tidak ada yang bileh keluar dari daerah tersebut dan juga tidah ada yang boleh masuk ke daerah tersebut. Hal ini dilakukan sampai wabah menghilang. Tentunya selama pemberlakuan isolasi tersebut, pemenuhan kebutuhan hidup dijamin oleh negara dengan mekanosme tertentu. Hal ini juga telah dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin al Khattab Ra. Ketika wilayah Syams ditimpa wabah, -saat itu gubernur Syams adalah Amr bin al-Ash Ra.-, khalifah Umar Ra. membetlakukan isolasi total untuk wilayah Syams. Sedangkan gubernur Amr bin al-Ash Ra. memerintahkan rakyatnya untuk saling berjauhan (jaga jarak), sampai akhirnya wabah itu berhasil diatasi.

Pemenuhan kebutuhan rakyat oleh pemerintah dimasa wabah, tentunya bisa dilakukan jika pengelolaan terhadap Sumber Daya Alam (SDA), benar-benar dikelola secara amanah oleh negara, kemudian hasilnya juga benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat secara nyata, mulai dari kebutuhan pokok (primer) yang berupa pangan, sandang, papan, kesehatan, keamanan, dan pndidikan, serta mendorong terpenuhinya kebutuhan sekunder dan tersier.

Melaui pengelolaan SDA secara mandiri, negara juga bisa memiliki cadangan harta kekayaan negara yang bisa digunakan ketika terjadi kondisi kritis, seperti, kondisi perang, wabah, dan bencana alam. Hal ini bisa dilakukan hanya dengan mengganti sistem demokrasi kapitalis dengan sistem khilafah Islam.

Wallaahu a’lam bishawab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest News

Untuk Kepentingan Siapa Pengadaan Kompor Listrik?

Untuk Kepentingan Siapa Pengadaan Kompor Listrik? Oleh: Rohmatullatifah (Aktivis Dakwah) Kompor adalah salah satu alat rumah tangga yang mesti dimiliki suatu rumah...
- Advertisement -

More Articles Like This